POLHUKAM

KALEIDOSKOP 2021

Krisis Tuntas Rakyat Puas, Jokowi Layak Tiga Periode

Ilustrasi.
Ilustrasi.


JAKARTA - Joko Widodo boleh semringah di penghujung tahun yang penuh tekanan ini. Ujian dari berbagai arah teratasi dengan capaian yang cukup memuaskan. Dua tahun pandemi yang melahirkan krisis multisektoral memberikan pelajaran amat mahal. Kini, pemimpin politik yang kenyang oleh badai tantangan itu menatap 2022 dengan penuh optimisme membawa Indonesia lebih maju.

Perekonomian Indonesia diperkirakan tumbuh di atas 5 persen pada kuartal IV-2021 dan 3,7 - 4 persen sepanjang 2021. Prediksi ini dipercaya bakal tercapai setelah terjadi perbaikan di berbagai indikator utama dalam perekonomian nasional. Melandainya penularan atau kasus baru COVID-19 tentu mendorong mobilitas masyarakat dan berpotensi meningkatkan sektor-sektor strategis seperti industri manufaktur dan perdagangan. Sektor lain yang mendukung pertumbuhan ekonomi yakni sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial karena semakin efektifnya penanganan COVID-19 dan meluasnya pelaksanaan vaksinasi.

Kemudian sektor informasi dan komunikasi akibat adaptasi kebiasaan baru yang membutuhkan koneksi internet, serta sektor pertambangan dan penggalian akibat tingginya permintaan ekspor dan penguatan harga komoditas.

Terkait pencapaian penerimaan perpajakan, tercatat per 26 Desember 2021, jumlah neto penerimaan pajak mencapai Rp1.231,87 triliun atau menembus 100,19 persen dari target yang diamanatkan dalam APBN sebesar Rp1.229,6 triliun. Sementara itu, kinerja investasi di 2021 juga tergolong sangat baik dan menjadi salah satu penopang pertumbuhan. Realisasi investasi pada kuartal III-2021 telah mencapai Rp216,7 triliun atau meningkat sebesar 3,7 persen (yoy), yang terdiri atas PMA sebesar Rp103,2 triliun (47,6 persen) dan PMDN sebesar Rp113,5 triliun (52,4 persen). Sepanjang kuartal I-III 2021, realisasi investasi telah mencapai Rp659,4 triliun atau 73,3 persen dari target realisasi investasi tahun ini sebesar Rp900 triliun.

Membaiknya kondisi perekonomian tentu saja tak lepas dari sokongan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang telah digulirkan sejak 2020. Klaster Insentif Usaha dan Perlinsos menjadi klaster yang mencatatkan realisasi tertinggi. Misalnya PPh Pasal 25 dan pajak UMKM yang ditanggung Pemerintah, PPnBM, dan PPn yang ditanggung Pemerintah untuk properti. Pertumbuhan ekonomi pada 2022 ditargetkan mencapai 5,2 persen. Target ini sejalan dengan proyeksi dari sejumlah lembaga internasional seperti IMF (5,9 persen), OECD (5,2 persen), dan World Bank (5,2 persen).


Tercapai tidaknya target itu tetap bergantung pada keberhasilan pengendalian pandemi yang didukung kedisiplinan masyarakat melaksanakan protokol kesehatan, jangkauan vaksinasi yang diprogramkan pemerintah, dan pembatasan kerumunan. Kemudian, respons kebijakan ekonomi yang tepat dari sisi fiskal dan moneter serta penciptaan lapangan kerja dan kesiapan bertransformasi.

Menurut data Kemenko Perekonomian, sejumlah risiko tetap harus diwaspadai agar tidak menganggu momentum pemulihan ekonomi ke depan. Risiko tersebut diantaranya kenaikan harga energi dan inflasi, disrupsi, krisis Evergrande di Tiongkok, dan normalisasi kebijakan moneter negara maju.

Ekonom dari Universitas Surakarta, Agus Trihatmoko, mengatakan, kinerja ekonomi makro pada 2021 di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo dapat dikatakan sudah sangat baik. Dalam hal ekonomi mikro, capaiannya terlihat dari setiap pertumbuhan ekonomi sektoralnya. Secara mengejutkan sektor pariwisata dan hotel, restoran serta UMKM memiliki kontribusi signifikan di tahun ini. Meski demikian, masih ada peluang yang belum dapat digerakkan karena terbentur pandemi. Misalnya, kegiatan belajar-mengajar secara tatap muka. Sektor lain yang aktif adalah industri dan perdagangan, baik untuk pasar daerah, nasional dan ekspor. Termasuk sektor pertanian dan kebutuhan konsumsi bahan pokok.

"Tahun 2022, konsentrasinya Presiden adalah mengendalikan pandemi dan terus menekan laju penyebaran risiko baru. Penuntasan vaksinasi secara nasional harus ditargetkan beres. Dari situ perekonomian akan terus bergerak normatif untuk menjadi lebih baik dan kontinu," kata Agus kepada Info Indonesia, Kamis (30/12/2021).

Harus diakui pula bahwa sektor infrastruktur masih menjadi ikon keberhasilan pembangunan yang dipimpin Jokowi sepanjang 2021. Pembangunan waduk, infrastruktur pelabuhan, kawasan wisata, serta jalan tol menjadi sarana penting untuk kemajuan ekonomi. Meskipun dalam jangka pendek dampaknya belum signifikan, tetapi cukup jelas prospeknya bagi jangka menengah dan panjang. Sayangnya, masalah pembiayaan dan permodalan infrastruktur masih mengandalkan utang negara. Menurut Agus, hal itu perlu dikendalikan lagi agar beban negara di masa depan tidak terlalu berat.

Dalam wawancara terpisah, peneliti senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai, proses pembangunan infrastruktur memberikan multiplier effect atau efek berganda terhadap perekonomian. Jika dilihat hingga kuartal III-2021, PDB sektor konstruksi telah tumbuh sekitar 2,43 persen dan ikut berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi sampai dengan kuartal III tahun ini. Penjualan semen juga ikut meningkat selama proyek infrastruktur dijalankan oleh pemerintah. Di sisi lain, upah buruh juga mengalami peningkatan meskipun masih di level yang lebih terbatas.

"Kita juga tahu bahwa sektor infrastruktur atau konstruksi merupakan salah satu sektor yang diperbolehkan masih beroperasi selama masa PPKM diberlakukan pemerintah. Jadi puncak pandemi atau gelombang kedua (pada Juli 2021) sebenarnya tidak begitu memengaruhi dari pembangunan infrastruktur itu sendiri," kata Yusuf.

Meredam Wabah
Perkembangan positif dari upaya penanggulangan pandemi COVID-19 terlihat pada kuartal terakhir tahun ini. Setelah serangkaian tindakan, termasuk pembatasan sosial yang signifikan, dapat dikatakan intervensi tersebut berhasil mengurangi penyebaran virus secara nasional dan mencegah skenario terburuk dari krisis selama gelombang kedua COVID-19 di Tanah Air. Setelah ancaman signifikan terhadap kesehatan masyarakat, pencabutan bertahap pembatasan kegiatan sosial dan ekonomi menunjukkan respons Indonesia mengalami perubahan yang dinamis selama pandemi.

Epidemiolog dari Centre for Environmental and Population Health Griffith University Australia, Dicky Budiman, mengatakan, Indonesia sukses menanggapi pandemi COVID-19 dengan menunjukkan beberapa faktor kekuatan utamanya. Pertama, pemerintah tekah mengambil pelajaran dari tahun pertama pandemi dengan merespons dan memperkuat aksi bersama antarkementerian dan lembaga untuk segera meningkatkan langkah-langkah kesehatan masyarakat guna menahan, mengurangi, dan mencegah COVID-19.

"Skenario terburuk tidak terjadi akibat pemerintah cepat mengambil kebijakan. Mulai dari penerapan PPKM darurat hingga penguatan-penguatan intervensi. Selain itu, penerapan 3T juga sudah meningkat dari tahun 2020. Itu pada akhirnya bisa membantu menyelamatkan orang banyak," kata Dicky kepada Info Indonesia.

Kata Dicky, efektifnya pelaksanaan kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial diikuti oleh relaksasi bertahap oleh pemerintah Indonesia, memperlambat penyebaran virus corona. Kedua, respons dini Indonesia terhadap diplomasi vaksin memastikan akses paling awal ke vaksin COVID-19 dibandingkan dengan banyak negara berkembang lain. Ketiga, pemerintah telah memanfaatkan infrastruktur publik yang ada seperti seperti sekolah, hotel, kantor, dan gedung yang tidak digunakan sebagai bangsal isolasi atau pusat karantina. Keempat, orang Indonesia memiliki tradisi memikul beban bersama dengan saling membantu, atau gotong royong. Yang disebutkan terakhir ini memegang peranan penting dalam ketahanan masyarakat.

"Apalagi semangat, motivasinya dan pengorbanan tenaga kesehatan, relawan, dan masyarakat dalam menghadapi bencana sangat menggembirakan," kata dia.

Terkait penanganan varian Omicron, Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI), Masdalina Pane, menilai, kebijakan pemerintah harus tepat. Kebijakan yang tepat itu akan menentukan arah penanganan COVID-19 secara umum di 2022.

Menurut dia, selama dua tahun belakangan, pemerintah kerap kali mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang keliru. Mulai dari mengeluarkan kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat, seperti pembatasan sosial berskala besar (PSBB) hingga pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 1-4. Sementara kebijakan yang tepat ialah mengendalikan mobilitas di pintu-pintu masuk Indonesia. Kebijakan tersebut dinilai Masdalina jauh lebih mudah, murah, dan efektif, dibandingkan menunggu kasus masuk di komunitas dan melakukan 3T (testing, tracing, dan treatment).

"Akhirnya setelah dua tahun baru berhasil menyadarkan pemerintah untuk menjaga pintu masuk negara dibandingkan sibuk menganalisis mobilitas orang. Standar pengendalian itu sederhana, yaitu protokol kesehatan, 3T, dan vaksinasi," kata Masdalina.

Seperti diketahui, pemerintah memperpanjang PPKM luar Jawa-Bali selama 11 hari, mulai 24 Desember 2021 hingga 3 Januari 2022. Menyusul kebijakan tersebut, terbit Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 69/2021. Beleid itu ditandatangani Mendagri, Tito Karnavian, pada 23 Desember 2021. Aturan itu salah satunya memuat tentang pembatasan pintu masuk penumpang internasional warga negara Indonesia (WNI), baik melalui jalur udara, laut, dan darat. Kemudian, pemerintah juga melakukan pembatasan pintu masuk perjalanan internasional bagi warga negara asing (WNA), baik melalui jalur udara maupun laut.

"Sekarang kan terlihat, hampir semua kasus Omicron didapat di pintu masuk. Ada rembesan dikit ke komunitas, tapi itu lebih mudah dikendalikan," kata dia.

Selain menentukan kebijakan yang tepat, lanjut Masdalina, pemerintah juga harus memilih ahli kesehatan ataupun ahli epidemiologi yang tepat. Memilih ahli yang tepat guna membantu pembuatan kebijakan akan berdampak baik kepada masyarakat.

"Analisis yang excessive dan misleading menyebabkan salah dalam kebijakan, dampaknya tentu pada masyarakat," ujar Masdalina.

Semakin Bersinar
Keberhasilan di bidang ekonomi dan kesehatan tentu berdampak besar pada persepsi publik terhadap kepemimpinan politik Jokowi. Berdasarkan survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), tingkat kepuasan publik atas kinerja Presiden Jokowi mencapai 71,7 persen.

Dalam survei yang dilakukan Desember ini, mayoritas warga atau 71,7 persen sangat atau cukup puas dengan kerja Presiden Jokowi. Yang kurang atau tidak puas hanya sekitar 25,3 persen. Sementara yang tidak menjawab masih ada sekitar 3 persen. Tingkat kepuasan ini cenderung stabil dalam dua tahun terakhir.

Direktur Eksekutif SMRC, Sirojudin Abbas, menyatakan, hasil survei positif itu dinilai publik bukan karena Presiden Jokowi akan menjabat lagi atau tidak, tapi soal seberapa baik mantan Wali Kota Solo itu menunjukan kinerjanya dan seberapa baik menjalankan amanatnya sebagai eksekutif. Dia melihat, dalam setahun terakhir kepemimpinan Presiden Jokowi ada perbaikan yang nyata. Dari sisi kinerja pemulihan ekonomi, terus membaik sejalan dengan penurunan angka kasus COVID-19. Lalu, kepuasan publik dalam penanganan COVID-19 yang dilakukan pemerintah. Kemudian, kepuasan yang sangat tinggi terkait dengan kebijakan di sektor pendidikan, pangan, infrastruktur, dan kebebasan beragama.

"Itu sebabnya tingkat kepuasan publik kepada kinerja presiden mencapai di atas 70 persen per Desember. Sangat baik. Itu modal politik bagi presiden yang sangat kuat dan positif," kata Sirojudin kepada Info Indonesia.

Selain itu, lanjut Sirojudin, ada perbaikan opini publik dalam enam bulan terakhir terhadap Presiden Jokowi dan pemerintahannya.

"Artinya, secara umum, sebagian masyarakat melihat keadaan politik kita relatif kondusif sepanjang 2021," kata dia.

Ia menjelaskan lebih rinci soal perbaikan politik di 2021. Paling tidak, kata dia, ada tiga hal yang membuat situasi politik membaik di Tanah Air. Pertama, hubungan kerja antara pemerintah dan partai politik relatif baik, terutama dalam konteks hubungan legislatif dan eksekutif di DPR maupun di DPRD. Mulai dari perumusan UU), anggaran, peraturan daerah, APBD, dan sebagainya. Selama 2021, tidak ada ganjalan serius. 

"Itu menciptakan kondisi politik yang kondusif dalam hubungan eksekutif dan legislatif," ujarnya.

Kedua, ruang kebebasan masyarakat sipil untuk berpartisipasi politik mengalami perbaikan dalam setahun terakhir, misalnya ihwal kebebasan berbicara, kebebasan berkumpul, dan berserikat untuk mengemukakan pendapat. Masyarakat memandang, kebebasan berbicara dan berkumpul itu sangat penting. Publik melihat, kebebasan berbicara dan berkumpul tahun 2021
jauh lebih baik dibanting tahun-tahun lalu.

Ketiga, terkait dengan seberapa bebas masyarakat melakukan kritik terhadap pemerintah dan seberapa takut mereka akan ditangkap oleh aparat. Secara umum, publik yang merasa takut masih cukup tinggi. Hal ini harus jadi perhatian karena cara aparat merespons gerakan oposisi perlu lebih sensitif dengan hal-hal politik dan iklim demokrasi.

Kendati demikian, dia memberikan catatan yang harus diperbaiki Presiden Jokowi di tahun 2022. Pertama, presiden harus tetap fokus pada pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan, dan perbaikan dalam hal penegakan hukum. Selain itu, tren persepsi publik pada penegakan hukum masih agak negatif karena menguatnya opini yang menyebut perilaku korupsi semakin merajalela di era Jokowi. Lalu, masih adanya opini publik yang mengkritik kinerja penegak hukum karena masih jauh di bawah harapan.

"Agenda-agenda besar itu yang patut menjadi prioritas pemerintah di tahun berikutnya," katanya.

Sementara itu, peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Jati, berpandangan, cahaya Presiden Jokowi yang semakin bersinar karena ia mampu mengontrol dampak dari pandemi.

Peran sentral Presiden Jokowi dalam pembuatan kebijakan efektif terkait dampak pandemi sangat dirasakan di sepanjang tahun ini.

"Rehabilitasi ekonomi tetap jadi prioritas Presiden Jokowi di 2022 dan mungkin meminta para menterinya fokus bekerja mengawal pemerintahan hingga 2024," terang Wasisto.

Modal positif dan sangat kuat di atas telah lama berjalan seiring dengan wacana Jokowi Tiga Periode yang setahun terakhir semakin menggema. Beberapa waktu lalu, dua hasil survei politik dari lembaga terkemuka membuktikan bahwa wacana Jokowi Tiga Periode masih hidup. Meski masih minoritas dan terganjal aturan konstitusi, gagasan ini terus bersemi.

September lalu, hasil penelitian Saifull Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan bahwa 34 persen publik menginginkan Jokowi menjabat presiden satu periode lagi. Jika dirinci maka sebanyak 4 persen responden menyatakan sangat setuju bila Jokowi kembali maju pada Pilpres 2024, sedangkan 30 persen lainnya menyatakan setuju. Survei SMRC memiliki jumlah responden 1.220 orang, berusia 17 tahun ke atas dengan metode multistage random sampling. Survei diketahui memiliki margin of error survei yang diperkirakan 3,19 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. SMRC melakukan wawancara lapangan pada 15 hingga 21 September 2021.

Sebelumnya survei nasional dan pemuka opini yang dilakukan Indikator Politik, dirilis pada 13 Oktober 2021, menunjukkan fenomena serupa. Yang menandakan peluang Jokowi untuk menjabat tiga periode masih cukup besar bila berdasarkan suara publik.

Survei Indikator Politik menemukan mayoritas elite dan masyarakat sama sekali tidak setuju masa jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode. Namun, penolakan di kalangan elite atau pemuka opini terlihat lebih kuat ketimbang penolakan dari masyarakat awam. Elite yang sama sekali tidak setuju jika masa jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode berjumlah 79,9 persen, sementara publik yang sama sekali tidak setuju hanya 36,9 persen. Elite yang kurang setuju 14,7 persen, sedangkan publik 34,4 persen.

Sebaliknya, publik yang setuju jabatan presiden menjadi tiga periode berjumlah 21,1 persen, sedangkan elite hanya 4,2 persen. Sementara itu, publik yang sangat setuju jabatan presiden menjadi tiga periode berjumlah 2,8 persen, sedangkan di kalangan elite berjumlah 0,6 persen. Survei juga menemukan mayoritas kalangan elite dan publik kurang atau tidak setuju sama sekali jika Jokowi harus kembali menjadi calon presiden untuk ketiga kalinya di Pilpres 2024. Namun, lagi-lagi, penolakan di kalangan pemuka opini itu terlihat lebih kuat dibandingkan di kalangan rakyat awam.

Modal positif dan sangat kuat di atas telah lama berjalan seiring dengan wacana Jokowi Tiga Periode yang setahun terakhir semakin menggema.

Beberapa waktu lalu, dua hasil survei politik dari lembaga terkemuka membuktikan bahwa wacana Jokowi Tiga Periode masih hidup. Meski masih minoritas dan terganjal aturan konstitusi, gagasan ini terus bersemi. September lalu, hasil penelitian Saifull Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan bahwa 34 persen publik menginginkan Jokowi menjabat presiden satu periode lagi. Jika dirinci maka sebanyak 4 persen responden menyatakan sangat setuju bila Jokowi kembali maju pada Pilpres 2024, sedangkan 30 persen lainnya menyatakan setuju.

Survei SMRC memiliki jumlah responden 1.220 orang, berusia 17 tahun ke atas dengan metode multistage random sampling. Survei diketahui memiliki margin of error survei yang diperkirakan 3,19 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. SMRC melakukan wawancara lapangan pada 15 hingga 21 September 2021.

Sebelumnya survei nasional dan pemuka opini yang dilakukan Indikator Politik, dirilis pada 13 Oktober 2021, menunjukkan fenomena serupa. Yang menandakan peluang Jokowi untuk menjabat tiga periode masih cukup besar bila berdasarkan suara publik.

Survei Indikator Politik menemukan mayoritas elite dan masyarakat sama sekali tidak setuju masa jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode. Namun, penolakan di kalangan elite atau pemuka opini terlihat lebih kuat ketimbang penolakan dari masyarakat awam. Elite yang sama sekali tidak setuju jika masa jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode berjumlah 79,9 persen, sementara publik yang sama sekali tidak setuju hanya 36,9 persen. Elite yang kurang setuju 14,7 persen, sedangkan publik 34,4 persen.

Sebaliknya, publik yang setuju jabatan presiden menjadi tiga periode berjumlah 21,1 persen, sedangkan elite hanya 4,2 persen. Sementara itu, publik yang sangat setuju jabatan presiden menjadi tiga periode berjumlah 2,8 persen, sedangkan di kalangan elite berjumlah 0,6 persen. Survei juga menemukan mayoritas kalangan elite dan publik kurang atau tidak setuju sama sekali jika Jokowi harus kembali menjadi calon presiden untuk ketiga kalinya di Pilpres 2024. Namun, lagi-lagi, penolakan di kalangan pemuka opini itu terlihat lebih kuat dibandingkan di kalangan rakyat awam.


Video Terkait:
Inilah Sinyal Jokowi Tiga Periode
Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo