POLHUKAM

KALEIDOSKOP 2021

Kolaborasi Tangani Pandemi, Awasi Keuangan Daerah

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian. (Net)
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian. (Net)


JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri disibukkan dengan beragam pekerjaan yang memerlukan perhatian khusus sepanjang 2021.

Kementerian yang dipimpin Muhammad Tito Karnavian ini sejak awal 2021 masih sibuk dengan urusan penanganan pandemi COVID-19 di Tanah Air, khususnya terkait aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), mulai dari skala mikro
hingga yang berlevel.

Kemendagri sesuai arahan Presiden Joko Widodo juga melakukan pengawasan serta evaluasi terkait penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), di mana masih banyak pemda mengendapkan anggarannya di saat seharusnya dibelanjakan untuk menggenjot perekonomian di daerah.

JANUARI
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan Inmendagri tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19 pada 6 Januari 2021. Inmendagri dikeluarkan dalam rangka menindaklanjuti penjelasan kebijakan pemerintah dalam rangka pengendalian COVID-19 yang bertujuan untuk keselamatan rakyat, di antaranya melalui konsistensi kepatuhan protokol kesehatan COVID-19 dan pengaturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Pada 20 Januari, Mendagri mendapatkan suntikan pertama vaksin COVID-19 CoronaVac dari Sinovac Biotech Ltd di Ruang MCU, RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat.

FEBRUARI
Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggelar pelayanan penggantian dokumen kependudukan bagi korban banjir di Jawa Tengah. Sebelumnya, pelayanan serupa sudah dilakukan bagi korban gempa bumi di Sulawesi Barat dan banjir di Kalimantan Selatan. Pada 26 Februari, Kemendagri melakukan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2020 tahap pertama kepada sekitar 172 daerah.


MARET
Mendagri Tito Karnavian, pada 19 Maret, mengeluarkan Inmendagri 6/2021 tentang Perpanjangan Masa PPKM Berbasis Mikro, mulai 23 Maret hingga 5 April 2021. Dalam perpanjangan ini, wilayah PPKM Mikro diperluas dari hanya tujuh provinsi di Jawa-Bali, ditambah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Pada 29 Maret, Mendagri menandatangani nota kesepahaman antara Kemendagri, Kementerian Sosial, dan Forum Rektor Indonesia (FRI) di Gedung C Sasana Bhakti Praja Kantor Kemendagri. Nota Kesepahaman tersebut, terkait dukungan data dan informasi yang presisi menyangkut tata kelola pemerintah desa/kelurahan dan penyelenggaraan sosial desa/kelurahan. Kemudian, pada 30 Maret, Kemendagri me-launching aplikasi e-Perda yang merupakan layanan berbasis digital yang digunakan oleh pemerintah. Tujuannya agar proses penyusunan Perda antara pusat dan daerah bisa berjalan lebih efisien.

APRIL
Pada 5 April, Mendagri Tito memberikan teguran keras terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe, lantaran melakukan kunjungan ke Papua Nugini (PNG) tanpa melalui mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mendagri Tito mendorong jajaran Ditjen Dukcapil untuk selalu proaktif memaksimalkan pemberian pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat tanpa diskriminasi, termasuk para transgender.

MEI
Mendagri mengeuarkan SE 800/2794/SJ tentang Pembatasan Kegiatan Buka Puasa Bersama pada Bulan Ramadhan dan Pelarangan Open House/Halal bi Halal pada Hari Raya Idulfitri 1442 H/Tahun 2021 yang ditandatangani 4 Mei 2021. Kemudian, Kemendagri mendorong Pemda tak ragu dalam membelanjakan APBD-nya untuk belanja sektor produktif dalam rangka penanganan COVID-19. Belanja pemerintah merupakan tulang punggung utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Belanja pemerintah juga mampu menstimulus belanja pihak swasta.

Upaya percepatan dilakukan dengan menerbitkan SE Mendagri bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan Nomor 027/2929/SJ dan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

JUNI
Kemendagri melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang digelar secara serentak pada 2020 dan 2021 menjadi sejarah baru bagi bangsa Indonesia, karena dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19. Pada 2020, Pilkades digelar di 1.296 desa yang berasal dari 24 kabupaten/kota, dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 4.221.476 orang. Sedangkan pada 2021, per 25 Mei ada sebanyak 2.394 desa dari 36 kabupaten/kota yang menggelar Pilkades, dengan jumlah pemilih sebanyak 4.183.425 orang. Pada bulan ini, Kemendagri mampu meraih dan mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 7 (tujuh) tahun berturut-turut.

JULI
Kemendagri menerbitkan aturan perpanjangan PPKM berbasis mikro, yang berlaku di luar Pulau Jawa dan Bali, melalui Inmendagri 17/2021. Perpanjangan PPKM Mikro ini menegaskan perlunya seluruh unsur di desa/kelurahan dillibatkan dalam penanganan pandemi COVID-19. Mendagri Tito menekankan agar penegakan hukum dalam pelaksanaan PPKM harus dilaksanakan secara tegas, namun humanis dan tetap manusiawi.

"Bapak Presiden memberikan penekanan yaitu agar dilakukan dengan cara-cara humanis, santun, manusiawi, tidak berlebihan namun tegas," kata Mendagri dalam "Konferensi Pers Evaluasi Pelaksanaan PPKM Darurat" secara virtual, Sabtu (17/7/2021).

AGUSTUS
Pada 6 Agustus, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri menjalin kerja sama dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan BPJS Kesehatan mengintegrasikan data kependudukan sebagai upaya mempercepat program vaksinasi. 12 Agustus, Mendagri memberikan apresiasi atas capaian realisasi APBD di 5 provinsi, 5 kabupaten, dan 5 Kota. Dari data yang dihimpun, ke-15 daerah tersebut mampu melampaui angka persentase realisasi belanja daerah secara nasional. Adapun persentase tersebut untuk provinsi sebesar 40,29 persen, sedangkan kabupaten/kota sebanyak 35,88 persen.

Pada 24 Agustus, Kemendagri menyatakan, sejumlah kabupaten/kota berhasil turun level PPKM usai menerapkan Inmendagri 31, 32, 34 Tahun 2021. Meski demikian, Mendagri meminta pemerintah daerah untuk tidak lengah dalam menyikapi penurunan level atau pelonggaran PPKM di wilayahnya masing-masing. Penerapan protokol kesehatan 5M, kemudian 3T atau testing, tracing, dan treatment, serta vaksinasi cakupan tinggi harus tetap dipertahankan.

SEPTEMBER
Sebanyak 183 kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2020 mengikuti Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri pada 13 September 2021. Pada bulan ini, Kemendagri juga melaksanakan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2021. Jumlah pendaftar untuk Kemendagri mengalami peningkatan, di mana tahun ini peserta yang mendaftar sebanyak 8.755 orang, sementara pada 2019 yang hanya mencapai angka 8.513 orang. Padahal, posisi yang dibutuhkan hanya sebanyak 197 orang.

OKTOBER
Mendagri Tito Karnavian, mengumumkan Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027. Ada 11 nama yang mengisi jabatan pada Tim Seleksi tersebut. Daftar tim tersebut mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 120/P Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Masa Jabatan Tahun 2022-2027, dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Masa Jabatan Tahun 2022-2027. 11 anggota Tim Seleksi tersebut yakni Juri Ardiantoro menjabat sebagai Ketua merangkap anggota, Chandra M. Hamzah sebagai Wakil Ketua merangkap anggota, Bahtiar sebagai Sekretaris merangkap anggota. Sementara 8 anggota lainnya yakni, Edward Omar Sharif Hiariej, Airlangga Pribadi Kusman, Hamdi Muluk, Endang Sulastri, I Dewa Gede Palguna, Abdul Ghaffar Rozin, Betti Alisjahbana, dan Poengky Indarty.

Pada 26 Oktober, Kemendagri meraih kategori Informatif dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tiga tahun berturut-turut. Setelah pada 2019 dan 2020 Kemendagri meraih kategori penilaian tertinggi dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tersebut.

NOVEMBER
Mendagri Tito Karnavian melakukan evaluasi dan monitoring terkait realisasi APBD setip minggu untuk terus mendorong Pemda segera mengakselerasi realisasi APBD.

Kata Mendagri, Presiden Joko Widodo mendorong terjadinya percepatan realisasi APBN dan APBD melalui realisasi belanja pemerintah, baik APBN maupun APBD. Tito secara tegas meminta Pemda mempercepat realisasi belanja APBD 2021 karena berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi secara nasional.

"Karena kita tahu bahwa lebih dari 700 triliun anggaran dari pemerintah pusat itu ditransfer ke daerah, dan daerah juga memiliki ruang fiskal dari pendapatan asli daerah maupun dari sumber lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang," ujar Mendagri.

DESEMBER
Mendagri Tito Karnavian minta agar pemerintah daerah mengejar target vaksinasi di daerah masing-masing dengan mengeluarkan SE 900/7120/SJ tentang Dukungan Percepatan Vaksinasi dan Pembayaran Tenaga Kesehatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

"Dalam rangka mendukung program nasional penanganan pandemi COVID-19, khususnya pemenuhan target vaksinasi dosis pertama sebesar 70 persen hingga akhir Desember 2021, Pemda agar mempercepat pencapaian target tersebut di daerah masing-masing," ujar Mendagri, 16 Desember 2021.

Tito mengatakan, di akhir 2021, pihaknya akan melakukan evaluasi bagi daerah yang tidak mencapai target 70 persen angka vaksin dosis pertamanya. Evaluasi berupa teguran dan akan diberikan sanksi berupa disinsentif atau tidak akan diberikan tambahan Dana Insentif Daerah. Sebaliknya, bagi daerah yang telah memenuhi target, akan kami usulkan kepada Kementerian Keuangan untuk diberikan tambahan Dana Insentif Daerah dan Dana Alokasi Umum. Sementara, guna mendorong Pemda mempercepat realiasasi belanja APBD2021, Kemendagri melakukan serangkaian langkah strategis. Salah satunya melalui pendampingan dan asistensi kepada daerah yang angka realisasi belanja APBD-nya masih rendah.

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo