EKONOMI

KALEIDOSKOP 2021

Pembangunan Tak Berhenti Karena Pandemi

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.


JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih menjadi ujung tombak dalam program pembangunan infrastruktur pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Maruf Amin.

Kondisi pandemi COVID-19 menjadi tantangan kementerian yang dikomandoi Basuki Hadimuljono tersebut dalam membangun infrastruktur di seluruh penjuru negeri.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, optimistis untuk menuntaskan seluruh tugas yang dicanangkan pada 2021, meskipun pandemi COVID-19 masih melanda Indonesia. Mulai dari bendungan, jalan tol, jalan nasional, dan perumahan.

"Saya mengingatkan pada kita semua untuk terus memberikan kontribusi agar kita dapat segera keluar dari pandemi dan ekonomi Indonesia dapat pulih kembali," kata Menteri Basuki dalam sambutannya pada upacara memperingati Hari Bakti (Harbak) PU ke-76 di kantor Kementerian PUPR Jakarta, Jumat (3/12/2021).

Basuki mengaku bersyukur bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diamanahkan kepada kementeriannya meski di tengah masa-masa sulit.


Tahun 2021, pembangunan infrastruktur difokuskan pada lima program, di samping prioritas utama program untuk mendukung penanganan pandemi COVID-19, serta mempercepat upaya pemulihan ekonomi nasional. 

Basuki mengatakan, lima program prioritas yang dikerjakan kementeriannya sesuai arahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dan Kementerian Keuangan. 

"Kami utamakan pekerjaan-pekerjaan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat dan yang dapat segera menciptakan lapangan pekerjaan di masa pandemi ini," kata Basuki. 

Program prioritas yang pertama adalah penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah dilaksanakan sejak 2020, antara lain pembangunan 48 bendungan, pembangunan 406 km jalan tol, 25.000 hektare daerah irigasi, 2.012 l/detik SPAM, 9.705 unit rumah susun, serta rehabilitasi sekolah/perguruan tinggi/gedung olah raga. 

"Total bendungan yang akan diselesaikan pada tahun 2021 ini yaitu 13 bendungan, termasuk Bendungan Sukamahi dan Bendungan Ciawi yang akan digunakan untuk pengendalian banjir Jakarta," jelas Basuki.

Selain bendungan, tahun ini juga akan diselesaikan beberapa infrastruktur konektivitas, di antaranya Jalan Tol Serang-Panimbang Seksi 1; 6 ruas dalam Kota Jakarta Seksi A Kelapa Gading-Pulogebang; Cibitung-Cilincing Seksi 1; Balikpapan-Samarinda Seksi 1 dan 5; dan Jalan Lingkar Brebes-Tegal. 

Program prioritas kedua adalah program Padat Karya Tunai (PKT). Untuk tahun ini, anggaran PKT sebesar Rp21,2 triliun yang menyerap 988.054 tenaga kerja. Sedangkan, untuk paket konstruksi reguler yang dikerjakan dengan pola padat karya sebesar Rp2 triliun yang menyerap 244.639 tenaga kerja. 

Program prioritas ketiga adalah penyelesaian pengembangan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), antara lain Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Manado-Likupang. Basuki memastikan penataan kawasan lima DPSP ini akan dapat diselesaikan pada tahun 2021. 

Dalam mendukung pengembangan 5 DPSP, telah dilakukan pembangunan Jalan Lingkar Samosir, Penataan Kawasan Borobudur, Penataan Kawasan Labuan Bajo dan Penataan Kawasan Mandalika sebagai dukungan penyelenggaraan World Superbike (WSBK) 2021 beberapa waktu lalu.

Program prioritas keempat adalah pengembangan food estate di tiga lokasi, yaitu Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Program prioritas kelima yaitu pengembangan Kawasan Industri (KI) Terpadu Batang, Jawa Tengah. 

Basuki optimistis bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur dapat tetap berjalan dengan baik dan diselesaikan sampai tuntas, meskipun adanya dampak dari pandemi COVID-19, salah satunya yaitu refocusing anggaran. 

Kementerian PUPR juga telah menyelesaikan tugas khusus pembangunan prasarana sarana olahraga mendukung Pekan Olahraga Nasional (PON) XX dan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XVI di Provinsi Papua.

Terkait pembangunan bendungan, hingga akhir November lalu, sudah ada 13 bendungan yang diresmikan. Bendungan terdiri dari empat lokasi di Jawa Timur, satu di Jawa Barat, satu di Jawa Tengah, satu di Banten, dua di Sulawesi Selatan, satu di Kalimantan Selatan, satu di Nusa Tenggara Timur, satu di Lampung. Sementara itu, satu bendungan lagi di Sulawesi Tenggara direncanakan akan diresmikan pekan ini oleh Presiden Jokowi.

Dua bendungan di Sulsel, kata Basuki, merupakan bagian dari target pembangunan tiga bendungan di provinsi itu yang merupakan lumbung pangan nasional.

Basuki memprediksi wilayah Sulsel akan menjadi lumbung pangan nasional, bersama Lampung dan Sumatera Selatan. Untuk itu, bendungan perlu dibangun di daerah tersebut.

"Di Sulawesi Selatan ini minimal ada tiga lagi bendungan yang akan kita bangun dalam 5 tahun ini, yakni Bendungan Pasalloreng, Pamukkulu dan Karalloe. Belum lagi nanti daerah irigasinya juga akan kita bangun mulai tahun depan. Di DIPA 2022 sudah ada untuk memanfaatkan di Pasalloreng," kata Basuki di Jeneponto, Senin (22/11/2021).

Selain bendungan, Kementerian PUPR juga membangun embung yang tahun ini totalnya dibangun sebanyak 66 embung.

Presiden Jokowi saat meresmikan empat embung di Jawa Tengah, 14 Desember, mengatakan, dengan telah siapnya embung-embung yang ada, produktivitas pertanian bisa lebih baik. Selain untuk pengairan lahan pertanian, air embung bisa dipakai untuk air baku di rumah-rumah serta untuk pariwisata masyarakat.

Kementerian PUPR juga optimistis mampu memenuhi target pembangunan satu juta rumah pada akhir tahun ini. Alasannya karena hingga November 2021, pembangunan sudah mencapai 931.592 unit di seluruh wilayah Indonesia.

Program Sejuta Rumah telah berjalan selama enam tahun sejak dicanangkan oleh Presiden Jokowi pada 2015. Jumlah capaian Program Sejuta Rumah hingga akhir 2020 adalah 5.765.387 unit.

Mengutip data Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, per awal November 2021 tercatat pembangunan rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebanyak 743.712 unit dan non-MBR sebanyak 187.880 unit.

Sementara, pembangunan rumah MBR dilaksanakan oleh Kementerian PUPR sebanyak 131.150 unit, Dana ALokasi Khusus (DAK) Perumahan 22.288 unit, APBD Provinsi dan Kabupaten Kota 47.989 unit, pengembang perumahan 516.927 unit, Dana Desa dan Insentif Daerah 6.058 unit, CSR Perumahan 6.653 unit dan masyarakat 12.647 unit.

Sedangkan rumah untuk nonMBR berasal dari rumah yang dibangun pengembang perumahan sebanyak 152.725 unit dan masyarakat 35.155 unit.

Basuki mengatakan, hingga November 2021, pihaknya telah menuntaskan pembangunan dan mengoperasikan 101 km jalan tol dari target 190 km. Dengan demikian, total panjang jalan tol operasional di Indonesia hingga akhir 2021 menjadi 2.529 km. 

Beberapa ruas tol yang telah beroperasi antara lain Jalan Tol Serang-Panimbang Seksi 1, Balikpapan-Samarinda Seksi 1 dan 5, dan Semanan-Pulogebang Seksi A.

"Kita juga meneruskan pembangunan jalan nasional perbatasan di Kalimantan, Papua, dan NTT. Dari total panjang perbatasan 3.628 km, akan tersambung jalan sepanjang 3.404 km di akhir 2021. Diharapkan jalan perbatasan dapat tersambung seluruhnya pada akhir tahun 2024," terang Basuki.

Untuk memudahkan konektivitas masyarakat, tahun ini, Kementerian PUPR juga membangun 66 jembatan gantung yang tersebar di sejumlah provinsi di Indonesia. 

Pembangunan jembatan gantung merupakan salah satu infrastruktur kerakyatan yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat selain infrastruktur berskala besar. 

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, hadirnya jembatan gantung akan mempermudah dan memperpendek akses warga masyarakat perdesaan.

"Terutama dalam beraktivitas menuju sekolah, pasar, tempat kerja, mengurus administrasi ke kantor kelurahan atau kecamatan dan akses silaturahmi antar warga," ujar Basuki dalam siaran pers, Selasa (2/12/2021). 

Hingga saat ini, berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, tercatat telah dibangun sebanyak 407 jembatan gantung di seluruh Indonesia sejak 2015-2021. 

"Beberapa kriteria pemilihan lokasi didasarkan pada jembatan digunakan oleh pelajar sekolah dan ekonomi antar desa, jembatan pejalan kaki dalam kondisi kritis atau bahkan runtuh, kondisi jalan akses memungkinkan untuk memobilisasi rangka jembatan, menghubungkan minimal dua desa, dan akses memutar apabila tidak ada jembatan cukup jauh atau minimal 5 km atau 30 menit dengan bersepeda dari lokasi usulan," tutur Basuki.

Menjelang akhir 2021, Kementerian PUPR mendapat penghargaan KPPU Award Tingkat Pratama dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk kategori Dukungan Persaingan Usaha Tingkat Pemerintah Pusat. 

Penganugerahan itu diberikan berdasarkan penilaian interaksi aktif antara Kementerian PUPR dengan unit kerja di KPPU. Hasil penilaiannya menunjukkan kinerja terbaik Kementerian PUPR dalam menciptakan iklim persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan UMKM.

Basuki mengatakan, memasuki tahun 2022, amanah dan kepercayaan yang diberikan kepada Kementerian PUPR semakin besar.

"Kita perlu terus merapatkan barisan dan meningkatkan kekompakan dalam melaksanakan tugas-tugas baru yang kita emban. Persiapan KTT G-20 di Bali, penataan Kawasan Mandalika menyongsong MotoGP 2022, renovasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII), dan pembangunan Papua Youth Creative Hub di Papua harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya," kata Basuki.

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo