EKONOMI

KALEIDOSKOP 2021

Kerja Nyata Perkuat Kemaritiman

Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan. (Net)
Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan. (Net)


JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di bawah kepemimpinan Luhut Binsar Pandjaitan terus bersinergi bersama kementerian/lembaga terkait dalam upaya memajukan masyarakat dan bangsa Indonesia. Mulai dari memperbanyak lahan food estate di sektor pertanian, konsentrasi pada perubahan iklim, percepatan pembangunan infrastruktur hingga pengembangan energi listrik. Tentu saja, sesuai bidangnya, Kemenko Marves juga terus berupaya memantapkan posisi Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia. 

Berikut program-program cerdas dan nyata yang dijalankan Kemenko Marves sepanjang tahun 2021: 
    
Majukan Food Estate
Untuk memajukan food estate di Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah serta pertanian di Indonesia perlu menggarap sektor pertanian secara modern agar mendapatkan hasil lebih baik. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan, terdapat tiga pokok utama dalam pengembangan sektor pertanian yaitu pupuk, bibit serta alat dan mesin pertanian (alsintan). 

Peralatan pertanian yang memiliki potensi full mechanized perlu diupayakan berasal dari produksi dalam negeri untuk mendorong Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) seperti pada pekerjaan persiapan lahan, penanaman, panen dan pascapanen. Pengembangan food estate di Sumut telah banyak menggunakan peralatan produksi dalam negeri, seperti PT Pindad dan UMKM. Dengan pengembangan alsintan, hasil tani juga dapat semakin banyak dan semakin memperbesar cakupan pasar.

Percepat Pembangunan Infrastruktur
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves memfasilitasi Asistensi Mekanisme Perizinan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan di Luar Sektor Kehutanan dan Pembahasan Lanjutan Usulan Prioritas Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah di Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Nganjuk.

Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Nganjuk mengajukan beberapa permohonan pembangunan infrastruktur yang diusulkan menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Padat Karya. Usulan-usulan tersebut mencakup pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan irigasi dan normalisasi sungai, pengembangan kawasan food estate, pengadaan kapal antarpulau dan kawasan ekonomi khusus dan lain-lain.


Di sisi lain, Kabupaten Nganjuk pun mengajukan beberapa usulan pembangunan infrastruktur, di antaranya pembangunan Pasar Kertosono, pembangunan pedestrian, rekonstruksi ruas Jalan 010 Ngrami-Gondangkulon, pelebaran Jembatan Ngangkatan, dan sebagainya.

Penataan Ekosistem Logistik Nasional
Percepatan implementasi Nasional Logistic Ecosystem (NLE) tahun 2021 sudah diatur dalam Inpres Nomor 5/2020. Selain itu didukung oleh Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 56/KMK.4/2021 Tentang Pembentukan Tim Nasional Penataan Ekosistem Logistik Nasional. Dalam hal ini, Kemenko Marves ikut serta dikarenakan adanya kegiatan yang berkaitan dengan pelabuhan.

NLE telah terhubung dan berinteraksi dengan ekosistem nasional dan internasional serta melibatkan lembaga pemerintah dan swasta. Terdapat empat program membangun sistem logistik nasional, yakni simplifikasi prosbis layanan pemerintah di bidang logistik, kolaborasi sistem layanan logistik (domestik dan internasional), kemudahan transaksi pembayaran penerimaan negara dan fasilitasi pembayaran antara pelaku usaha, penataan tata ruang kepelabuhanan dan jalur distribusi barang.

Arahan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengenai delapan pelabuhan yang diimplementasikan NLE, antara lain ingin pelabuhan Indonesia dapat bersaing secara internasional.

IPAL Ramah Lingkungan
Dengan pemanfaatan teknologi IPAL oleh swasta dapat mendorong penggunaan teknologi serupa di sektor publik, mengingat implementasinya dapat mendukung infrastruktur air baku dan pengaman pantai Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (PTPIN).

Terkait pengembangan IPAL, Direktur Irigasi dan Pengairan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Abdul Malik Sadat yang turut dalam rombongan mengungkapkan selama ini, kendala yang biasa dihadapi pemerintah mencakup hal-hal birokrasi maupun diskresi agar implementasi dapat dilakukan secara cepat. “Teknologi ini akan lebih baik bila dapat dibuatkan modul kecil sehingga nantinya IPAL komunal dapat mudah digunakan di suatu kompleks perumahan warga,” sebutnya.

Ia juga menyebutkan bahwa IPAL ramah lingkungan dapat mendukung program Citarum Harum yang melibatkan pengolahan terhadap air limbah rumah tangga sebelum masuk ke aliran sungai.

Dalam kesempatan yang sama, Senior Director Sales ASEAN Organica Water, Suresh Muthusamy menceritakan soal teknologi perusahaannya yang dipergunakan pada IPAL di kawasan industri PT Suryacipta.

"Teknologi yang dimiliki oleh Organica Water berbeda dengan teknologi konvensional yang biasa digunakan pada IPAL," ucapnya. 

Ia menjelaskan bahwa teknologi FCR mengonsumsi energi yang lebih sedikit sehingga akan meninggalkan jejak karbon yang lebih kecil, mengurangi pemakaian lahan karena dapat dibangun secara vertikal, mengurangi biaya pembangunan infrastruktur, dan dapat menjaga nilai lahan karena IPAL dengan teknologi FCR tidak menimbulkan bau dari lokasi pengolahan limbah.

Masuk White List Tokyo MoU
Kapal berbendera Indonesia kini resmi masuk dalam kriteria white list Tokyo MoU Port State Control in the Asia-Pacific. Berdasarkan laporan tahunan yang dikeluarkan Sekretariat Tokyo MOU Port State Control in the Asia-Pacific pada tahun 2020.

Sebelumnya Indonesia berada pada posisi grey list dan black list. Indonesia bergabung dengan Tokyo MoU tahun 1993 dan selalu black list. Baru pada 2019 naik ke grey list. Status white list ini tentunya berdasarkan hasil pemeriksaan PSCO asing terhadap kapal berbendera Indonesia atas pemenuhan fungsi Flag State Control kapal berbendera Indonesia yaitu pemenuhan kondisi dan sertifikasi kapal terhadap aturan Konvensi Maritim Internasional yang telah diratifikasi Indonesia maupun aturan nasional negara yang dikunjungi selama 3 tahun terakhir.

Keluarnya posisi Indonesia dari black list ke grey list dan sekarang sudah menjadi white list memberikan banyak manfaat terutama dapat menekan biaya logistik. Selain itu kualitas kapal, pelaut Indonesia, pelabuhan dan pemeriksa maritim akan makin baik. Kapal-kapal di Indonesia juga akan semakin dipercaya membawa muatan ke mancanegara, juga semakin dipercaya dari keselamatan dan keamanan pelayaran di Indonesia.

Edukasi Mitigasi Bencana
Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak di antara dua benua dan dua samudera menjadi salah satu yang rawan bencana, apalagi ditambah dengan kondisi iklim global saat ini. Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan, pemerintah sangat menaruh perhatian kepada masyarakat dan wilayah yang terkena dampak perubahan iklim global dan menekankan pentingnya edukasi mitigasi bencana.

Dalam Rakorbangnas BMKG 2021, ia menekankan pemerintah perlu melakukan inovasi teknologi dan peningkatan kapasitas SDM khususnya untuk BMKG, agar mampu memonitor, menganalisis, memprediksi serta memberikan informasi dan peringatan dini terhadap potensi multi bencana geo-hidrometeorologi secara cepat, tepat dan akurat.

Berdasarkan Perpres Nomor 93/2019 tentang Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami bahwa peran dan fungsi masing-masing K/L yang terlibat dalam regulasi tersebut hendaknya dapat memberikan dukungan penuh. Mengingat sistem informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami mempunyai peran strategis dan penting untuk mengantisipasi serta memitigasi guna meningkatkan keselamatan jiwa dan harta masyarakat Indonesia dari gempa bumi dan tsunami.

Pemerintah sangat menaruh perhatian kepada masyarakat dan wilayah yang terkena dampak perubahan iklim. Selama 5 tahun terakhir, rata-rata pengeluaran untuk aksi perubahan iklim mencapai Rp86,7 triliun per tahun. Sekitar 76,5 persen dari anggaran tersebut dimanfaatkan untuk aksi mitigasi dan lintas sektor dan 23,5 persennya digunakan untuk mendanai aksi adaptasi. Pengeluaran pemerintah untuk perubahan iklim hanya mencakup 34 persen dari total kebutuhan pembiayaan iklim per tahun. Indonesia secara konsisten mengalokasikan sekitar 4,1 persen untuk aksi perubahan iklim.

Fokus Kendaraan Listrik
Menko Marves Luhut B. Pandjaitan melaksanakan kunjungan ke Pabrik Hyundai Motor Indonesia di Cikarang, Jawa Barat, untuk memonitor kemajuan pengembangan kendaraan listrik di Indonesia, persiapan KTT G20 hingga produksi oksigen medis oleh Hyundai.

Pemerintah sangat bersemangat untuk pelaksanaan ground breaking (peresmian) yang akan datang untuk konsorsium Hyundai dengan LG Chem, KIA, Mobiss dan IBC untuk paket baterai dan sel produksi yang akan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian nasional. Dalam hal ini, pemerintah sudah membahas mengenai aspek regulasi dan peta jalan (road map) untuk kendaraan listrik.

Peraturan Pemerintah Nomor 74/2021 menjadi komitmen untuk mendukung rantai pasokan kendaraan listrik di Indonesia. Seperti yang didorong dengan regulasi akan memudahkan terkait produsen dan pemasok kendaraan listrik, serta produsen untuk membangun produksi mereka di Indonesia. Sejalan dengan itu, dengan mengikuti regulasi dan membangun permintaan kendaraan listrik, pemerintah juga berkomitmen membangun ekosistem dan infrastruktur, seperti stasiun pengisian daya, mengubah resmi dan mobil operasional menjadi kendaraan listrik dan secara bertahap mengubah transportasi publik ke kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan.

Kawal Haluan Maritim 2045
Kemenko Marves menyusun Haluan Maritim Nasional 2045. Roadmap terus dikuatkan yang betul-betul menguasai seluruh aspek. Di mana, aspek kemaritiman dan aspek investasi harus digarap sedalam-dalamnya.

Penyusunan Haluan Maritim Nasional 2045 juga dilakukan guna mencapai Indonesia Emas pada tahun 2045. HMN 2045 berisi konsep pembangunan kemaritiman dan investasi, dalam rangka persiapan RPJP tahun 2024-2045.

Mengacu pada UUD 1945 pasal 25A, NKRI adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara. Dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Indonesia memiliki Visi Maritim 2045 untuk menjadi pusat peradaban maritim dunia. Dari visi tersebut terdapat dua tujuan yang ingin dicapai, yaitu mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang kuat dan mewujudkan Indonesia menjadi bangsa bahari yang unggul.

Kemaritiman merupakan prioritas pembangunan di masa depan. Strategi pembangunan maritim yang sudah disusun saat ini melingkupi kekuatan maritim, ekonomi maritim dan peradaban maritim. Diharapkan sumbangan ekonomi maritim terhadap PDB dapat meningkat, dari sebesar 6,4 persen di tahun 2015 menjadi 12,5 persen di tahun 2045. Untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim diperlukan tiga langkah transformasi, yaitu transformasi cara pandang/paradigma, transformasi ekonomi dan transformasi kelembagaan/tata kelola.

Permudah Penyampaian Aspirasi
Kemenko Marves berupaya terus mempermudah publik dalam menyampaikan aspirasinya. Salah satu yang menjadi andalan adalah aplikasi PESAN (Pengelolaan Sistem Informasi Aspirasi Kemaritiman) yang telah diluncurkan sejak 4 September 2018.

Pemanfaatan aplikasi PESAN dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Dengan menggunakan PESAN masyarakat bisa dengan mudah menyampaikan aspirasinya, tidak peduli jarak dan waktu, hanya menggunakan internet saja. Aplikasi ini dibangun untuk menambah jangkauan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin memberikan masukan maupun pertanyaan dan terintegrasi dengan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Kemenko Marves.

Sudah berjalan 3 tahun sejak pertama kali diluncurkan, aplikasi ini terus dijalankan Kemenko Marves karena terbukti mampu mempermudah masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya. Kenyataan ini, menurut Hida merupakan indikasi dari tingginya antusiasme masyarakat terhadap program kerja kemaritiman dan investasi. Salah satu contoh aspirasi publik yang masuk melalui kanal PESAN adalah masukan mengenai kebijakan kemaritiman, seperti terkait permintaan data penelitian, kebijakan nasional untuk mendorong investasi hingga peraturan wisata di Bali untuk WNA selama masa pandemi.

Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, melalui PESAN ini masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan pertanyaan, baik berupa komentar, saran/usulan, pengaduan, maupun keluhan yang terkait dengan program di bidang kemaritiman dan investasi.

Jaga Iklim Melalui Kemaritiman 
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan penduduk hingga 270 juta jiwa. Begitu banyak potensi alam yang dimiliki tidak menutup kemungkingan ancaman perubahan iklim ekstrem juga begitu besar. Indonesia terus melakukan berbagai langkah strategis untuk menghadapi hal tersebut.

Ketersediaan karbon di Indonesia begitu melimpah dan mampu menjadi pengganti penting bagi minyak bumi dan mengurangi efek emisi gas rumah kaca. Presiden RI, Joko Widodo, telah menandatangani kesepakatan tentang harga karbon demi mendukung pemenuhan target NDC Indonesia.

Perjanjian Paris dalam Article 5 telah menekankan pentingnya laut sebagai penyimpan emisi gas rumah kaca, laut juga mampu menyerap bahkan menampung dampak buruk ini. Sehingga, Indonesia juga menunggu finaliasai negosiasi Article 6 yang masih berkaitan. Indonesia juga menjadi bagian dari Forum Negara Kepulauan/Archipelagic Island State (AIS) yang paling rentan terkena dampak dari perubahan iklim. Diperlukan tindakan mitigasi demi meningkatkan ketahanan seluruh negara yang ada, melalui berbagai investasi dan kerjasama tiap-tiap negara.

Indonesia telah meningkatkan angka target NDC nasional demi meningkatkan ketahanan dan adaptasi perubahan iklim. Indonesia siap untuk menurunkan angka emisi hingga 41 bahkan 50 persen jika seluruh dunia dapat memberikan dukungan yang kuat. Komitmen yang kuat ini terus ditunjukkan melalui berbagai program seperti program rehabilitasi lahan mangrove dan gambut, program penguatan ketahanan pesisir seperti implementasi adaptasi berbasis ekosistem, pengendalian pencemaran laut dan restorasi terumbu karang.

Strategi Jangka Panjang untuk Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim Indonesia menjadi panduan bersama untuk mencapai target Net Zero Emission juga telah diadopsi dan diratifikasi. Indonesia juga tengah menyiapkan FOLU Net Sink (Penyerapan Bersih) karbon 2030 dan tengah mengambil langkah untuk menurunkan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi fungsi hutan. Dengan komitmen ini, Indonesia akan mencapai targetnya pada tahun 2060 mendatang.

Peringkat Pertama JDIHN Awards
Kemenko Marves memperoleh penghargaan dalam acara Pertemuan Nasional Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dan Pemberian Anugerah JDIH Nasional (JDIHN Awards) Tahun 2021 yang diselenggarakan Kementerian Hukum dan HAM. Kemenko Marves berhasil meraih peringkat pertama dalam kategori kementerian.

Penghargaan yang diperoleh Kemenko Marves pada JDIHN Awards 2021 sebagai JDIH Terbaik I Tingkat Kementerian merupakan bentuk keseriusan dalam memberikan layanan dokumentasi dan informasi hukum kepada masyarakat. Penghargaan yang diterima oleh Kemenko Marves sebagai pengelola JDIH terbaik I tingkat Kementerian ini memberikan tanggung jawab yang cukup berat namun menantang.

Dari hasil penilaian yang dilakukan oleh tim nasional BPHN, Kemenko Marves dinilai memiliki keunggulan dan karakteristik tersendiri dalam memberikan pelayanan berbagai informasi hukum yang tidak dimiliki oleh pengelola JDIH Kementerian lainnya.

Keunggulan yang dimiliki oleh Kemenko Marves dalam memberikan pelayanan informasi hukum, antara lain tracking rancangan peraturan, digital signature dokumen hukum, traffic monitoring, dan kemudahan memahami regulasi melalui videografis maupun infografis peraturan perundang-undangan. Selama prosesnya, disampaikan bahwa kondisi pandemi dan refocusing anggaran menjadi tantangan bagi Kemenko Marves, tetapi hal tersebut tidak mematahkan semangat bersama untuk menyediakan layanan terbaik dengan biaya yang terbatas.

Ajak Amerika Investasi
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengajak investor Amerika Serikat untuk menanamkan modalnya di Jalan Tol Trans-Sumatera atau JTTS. Prospek investasi jalan tol di Indonesia di mata Investor asing cukup bagus.

Untuk Tol Trans-Sumatera, Presiden Jokowi sudah memberikan arahan untuk dituntaskan. Sekarang, sebagian ruas Tol Trans-Sumatera sudah berjalan sampai ke Betung, Medan dan kemudian sampai Parapat serta dari Medan ke Aceh.

Sebelumnya, PT Hutama Karya (Persero) telah menyiapkan strategi mempercepat pembangunan JTTS. Selain fokus pada tahap pertama pembangunan JTTS di delapan ruas konstruksi, pihaknya juga mempercepat penyelesaian desain dan pembebasan lahan di ruas lainnya.

Selain itu, Hutama Karya memandang penting penggunaan teknologi baru karena akan memberikan kinerja yang lebih efisien dalam pengerjaan konstruksi ke depannya. Hutama Karya juga siap mendukung minat investasi Turki di JTTS.


Video Terkait:
Lebih Darurat, Ibunya Sakit, Sehingga Harus Berdagang
Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo