DAERAH

KALEIDOSKOP 2021

Selaraskan Pembangunan dan Kebijakan

Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti. (Net)
Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti. (Net)


JAKARTA - Sepanjang 2021, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terus bekerja secara produktif meski situasi masih pandemi COVID-19. Seperti pembahasan RUU Daerah Kepulauan, UU BUMDes, dan kontribusi lembaga perwakilan daerah tingkat pusat itu dalam Pansus Otonomi Khusus Papua.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga kekuasaan legislatif, DPD RI berperan untuk mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah. Serta menyelaraskan hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi lainnya. Selain itu, peran lainnya ialah pengajuan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR dan ikut membahas rancangan
tersebut. 

Agenda ke depan lembaga wakil daerah ini memperjuangkan kamar kedua, atau sistem bikameral yang ideal untuk mengawal pembangunan daerah. Bila hal tersebut dapat terwujud, DPD RI yakin Indonesia akan menjadi negara yang memiliki check and balances.

RUU BUMDes
RUU BUMDes merupakan salah satu RUU yang diinisasi oleh DPD RI dan telah diserahkan ke DPR RI. Dalam proses pembahasan legislasi antara DPD RI bersama dengan DPR RI dan pemerintah pada tanggal 14 Januari 2021 menetapkan RUU BUMDes termasuk dalam 33 RUU daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2021. Namun, hingga Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang II 2021-2022 belum ada pembahasan lanjutan. DPD RI berharap RUU BUMDes dapat dibahas kembali pada Prolegnas Tahun 2022.  

Sebagaimana diketahui, penyusunan RUU BUMDes oleh DPD RI pada awal 2020 lalu ini dilatarbelakangi oleh tiga masalah utama.


Pertama, keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) masih berorientasi pada kuantitas dan tidak memperhatikan aspek kualitas, sehingga berpotensi menyebabkan kerugian dalam pengelolaan keuangan desa dan tidak memberikan implikasi apapun dalam pembangunan desa.

Kedua, UU 6/2014 tentang Desa dinilai sangat parsial dan tidak ada ketentuan yang secara konkrit mengatur tentang keberadaan BUMDes.

Sedangkan masalah ketiga terkait Peraturan Pemerintah (PP) 11/2021 yang lahir sebagai turunan dari UU Cipta Kerja justru membuat kepala daerah semakin pusing karena aturan yang saling tumpang tindih.

Wakil Ketua DPD RI Mahyudin menegaskan RUU BUMDes penting untuk disahkan menjadi UU demi memperkuat perekonomian di perdesaan.

"Dampaknya akan sangat besar bagi ekonomi negeri ini karena pertumbuhan itu bersifat riil, masif, dan merata di tiap daerah sehingga nantinya desa tidak lagi hanya bergantung pada APBD kabupaten/kota," katanya, Jumat (20/8/2021).

RUU Daerah Kepulauan
UU 23/014 tentang Pemerintah Daerah belum berpihak kepada wilayah kepulauan, terutama terkait dengan alokasi  transfer anggaran dari pusat kepada daerah yang didasarkan pada jumlah penduduk. Selain itu, perlu diarahkan kepada pemulihan tata kelola wilayah (terutama di laut), kewenangan tambahan, dan dukungan pendanaan khusus yang memadai dalam menjawab tuntutan percepatan pembangunan di daerah kepulauan.

DPD RI memandang pembentukan UU tentang Daerah Kepulauan menjadi jawaban dalam mengejar ketertinggalan pembangunan fisik dan sumber daya manusia. Selain itu, UU Daerah Kepulauan bisa menjadi pendongkrak kebangkitan perekonomian daerah kepulauan di masa pandemi.

"Dengan hadirnya RUU Daerah Kepulauan aksesibilitas terhadap pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan yang baik, serta produktivitas pulau-pulau kecil, investasi pesisir dan kemandirian ekonomi masyarakat pesisir dapat terwujud," kata Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti saat membuka High Level Meeting Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan dengan DPD RI dan DPR RI di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/10/2021).

Revisi UU Desa
DPD RI sedang membahas revisi UU 6/2014 tentang Desa, salah satu poinnya adalah terbentuknya Majelis Perdamaian Desa (MPD) yang bertugas mendamaikan perselisihan masyarakat.

Wakil Ketua Komite I DPD RI, Filep Wamafma menjelaskan, insiatif RUU tentang Perubahan Kedua UU Desa dilatarbelakangi setelah mencermati pelaksanaan UU tersebut selama tujuh tahun ini, masih ditemukan berbagai permasalahan dan kendala. Di antaranya terkait kewenangan desa, penyelenggaraan pemilihan kepala desa, penyusunan perangkat desa, fungsi Badan Permusyawaratan Desa, peraturan desa, majelis perdamaian desa, dan keuangan desa.

Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi menyebut beberapa pasal yang ada dalam UU Desa justru mendistorsi kewenangan desa yang hakekatnya sudah menjadi institusi yang bertanggung jawab dalam pembangunan desa.

RUU Perubahan Iklim
Saat ini, sisa cadangan hutan Sumatera sudah berada di bawah angka 30 persen. Dalam menyikapi fenomena perubahan iklim, Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin mengajak semua pihak terkait baik LSM, akademisi maupun pemerintah untuk secara bersama-sama menyusun RUU Perubahan Iklim. Sultan menjelaskan, diperlukan agenda mitigasi perubahan iklim lewat pengendalian laju deforestasi dan degradasi hutan, mengingat Indonesia merupakan negara pemfilter karbon

"Kami sedang mengupayakan, agar DPD RI menjadi inisiator bagi diformulasikannya RUU Perubahan Iklim. Indonesia sangat membutuhkan UU ini, tapi tidak semua lembaga bersedia untuk memulainya," kata Sultan, Sabtu (18/9/2021).

Dalam perkembangannya, gagasan RUU ini menjadi salah satu rekomendasi eksternal Mutakamar Nahdlatul Ulama (NU) yang ke-34. Menurut Sultan, perhatian NU terhadap isu perubahan iklim telah memberikan harapan baru pada arah kebijakan Indonesia dalam menyikapi fenomena krisis iklim di masa depan.

Untuk mewujudkan rekomendasi tersebut, Sultan memastikan DPD RI siap untuk menjalin kolaborasi dengan cendekiawan NU untuk menyusun RUU perubahan iklim.

UU Otonomi Khusus Papua
DPD RI mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang telah menandatangani UU 2/2021 tentang Perubahan kedua atas UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Selanjutnya, Komite I DPD RI akan memberikan bahan masukan dalam penyusunan RPP agar UU Otsus Papua dapat diimplementasikan sesuai tujuan pembuatannya.

Senator Papua Barat, Filep Wamafma yang juga sebagai Ketua Pansus Papua DPD menyatakan, UU Otsus harus dapat berjalan efektif pada tahun 2022. Dengan demikian, pemerintah pusat maupun daerah sebagai penanggung jawab perlu memastikannya terimplementasi dengan baik sehingga dengan adanya UU Otsus dapat menjawab kebutuhan masyarakat, terutama Orang Asli Papua (OAP).

Filep mencatat setidaknya ada empat hal penting yang perlu segera dilaksanakan oleh pemerintah. Hal yang mendasar pertama adalah terkait alokasi dana Otonomi Khusus untuk sektor pendidikan.

Kedua, aturan yang berkaitan dengan jaminan kesehatan. Menurut Filep, dibutuhkan skema yang dengan tegas memberikan kepastian bahwa pemerintah menjamin kesehatan orang asli Papua.

Ketiga, hal yang berkaitan dengan pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) migas untuk Papua Barat, yakni bagi 7 suku di teluk Bintuni.

Keempat, pemerintah juga perlu mempersiapkan soal pembentukan kursi pengangkatan di kabupaten dan kota. Filep mengatakan mengingat pembentukan kursi pengangkatan masih cukup lama, maka hal ini juga harus dipercepat perangkatnya.

Amendemen UUD 1945
DPD RI mendukung amendemen terbatas UUD 1945. Yakni, memperkuat posisi lembaga perwakilan daerah tingkat pusat tersebut dalam tugas dan fungsinya.

Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti mengeluhkan parpol yang menjadi satu-satunya instrumen untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, hanya parpol melalui fraksi di DPR RI yang memutuskan UU yang mengikat seluruh warga bangsa. Padahal sumbangsih entitas civil society non-partisan terhadap lahirnya bangsa dan negara ini tidaklah kecil. Tetapi mereka terpinggirkan.

Karena itulah DPD RI ingin melakukan penguatan fungsi kelembagaan. La Nyalla menyebut, langkah penguatan kelembagaan DPD RI dilakukan dengan dua kali mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi atas UU MD3.

"Tetapi, meskipun sudah ada dua Putusan MK, namun UU MD3 masih saja memuat ketentuan pasal-pasal yang mereduksi kewenangan konstitusional sebagaimana telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi,” paparnya dalam acara Forum Komunikasi dan Diseminasi Program Kerja dengan Media dan Refleksi Akhir Tahun DPD RI, di Bandung, Jawa Barat, Jumat (3/12/2021),

Karena itu, DPD RI berpandangan bahwa untuk melakukan penguatan kelembagaan, memang harus secara konsisten melaksanakan perintah Pasal 22C UUD 1945. Di mana keberadaan DPD RI harus diatur melalui UUtersendiri. Seperti juga perintah kepada DPR RI agar diatur melalui UU tersendiri. Tetapi hal ini tidak mudah, karena penentu akhir pengesahan RUU menjadi UU adalah DPR RI bersama pemerintah.

Upaya selanjutnya, kata La Nyalla, proyeksi penguatan kelembagaan DPD RI harus didorong melalui pintu Amandemen Konstitusi.

Presidential Threshold
Tiga anggota DPD RI yakni Tamsil Linrung dari Sulawesi Selatan, Fahira Idris dari Jakarta, dan Edwin Pratama Putra dari Riau melayangkan gugatan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) 20 persen di UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi.

Dalam permohonan bernomor 66/PUU/PAN.MK/AP3/12/2021, Fahira dkk. meminta MK menghapus pasal 222 UU Pemilu. Pasal itu mengatur calon presiden dan calon wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik dengan minimal 20 persen kursi DPR RI atau 25 persen suara sah nasional.

Fahira dkk berpendapat presidential threshold bertentangan dengan asas pemilu adil pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Mereka menilai ketentuan itu menghalangi munculnya tokoh potensial alternatif di luar partai politik untuk menjadi pilihan bagi rakyat.

Varian Omicron
Sejak pertama kali dilaporkan ke Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dari Afrika Selatan pada akhir November 2021 lalu, varian Omicron kini sudah menyebar ke lebih dari 100 negara di dunia. Bahkan di Afrika Selatan dan Ghana tren dominasi Omicron mulai menggantikan Delta. Di Indonesia, temuan kasus baru varian Omicron bertambah.

Menurut anggota DPD RI Fahira Idris, karena adanya ancaman varian Omicron ini maka berbagai upaya harus dilakukan pemerintah misalnya tes epidemiologi dan tes screening harus semakin ditingkatkan.

Selain itu, kata Fahira, surveilans genomik di daerah-daerah berpotensi lonjakan kasus dan juga daerah-daerah yang jadi pintu masuk semakin dikuatkan. Kebijakan surveilans dan karantina di pintu masuk negara juga harus semakin diperketat.

"Sebisa mungkin jika memang tidak ada keperluan yang sangat mendesak, rencana perjalanan keluar negeri ditunda dulu untuk sementara. Selain itu, kita yang di dalam negeri juga diharapkan selektif dalam berkegiatan," pintanya.

Kebijakan-kebijakan lain juga perlu diperkuat misalnya percepatan pemberian vaksin booster.

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo