POLHUKAM

KALEIDOSKOP 2021

Terus Awasi Pemerintah Untuk Masyarakat

Presiden Joko Widodo, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Ketua DPR RI Puan Maharani saat Sidang Paripurna, 16 Agustus 2021. (Humas DPR RI)
Presiden Joko Widodo, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Ketua DPR RI Puan Maharani saat Sidang Paripurna, 16 Agustus 2021. (Humas DPR RI)


JAKARTA - Sepanjang tahun 2021, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terus mengawasi kinerja pemerintah, terutama dalam menanggulani pandemi COVID-19. Baik yang menyangkut urusan kesehatan, perlindungan sosial, ekonomi, UMKM, pendidikan, pilkada, pariwisata, dan bidang lain yang terdampak.

Fungsi ini menjadi krusial agar rakyat Indonesia tetap menjadi prioritas utama pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Tapi di sisi lain, DPR juga masih mengalami kendala internal, salah satunya ditangkapnya Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin oleh KPK. 

Wakil rakyat yang berkantor di Senayan juga tengah disorot lantaran tak kunjung mengesahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menjadi undang-undang. 

Bagaimana kinerja DPR RI sepanjang tahun 2021, berikut rangkuman selengkapnya yang telah disusun Info Indonesia.

JANUARI
Pada awal tahun ini, berbagai peristiwa di Tanah Air mewarnai kerja pengawasan DPR. Mulai dari gelojak harga pada beberapa komoditas pangan seperti kedelai, cabai, telur ayam, hingga daging, bencana alam yang silih berganti, tragedi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ 192 rute Jakarta-Pontianak, termasuk pelaksanaan vaksinasi perdana di Indonesia.


Catatan lainnya, persetujuan calon tunggal Kapolri Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo yang diajukan presiden untuk menjadi Kapolri dalam Rapat Paripurna DPR. Kemudian pula, persetujuan DPR atas usulan tiga nama calon anggota Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Tiga nama calon Dewas LPI yang diajukan Presiden Joko Widodo yakni Darwin Cyril Noerhadi, Yozua Makes, dan Haryanto Sahari.

FEBRUARI 
Komisi VII DPR RI menyoroti kebocoran gas Hydrogen sulfide (H2S) dari pembangunan power plant Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTGB) yang dikerjakan PT Sorik Merapi Geothermal Plant (SMGP). Dalam kejadian tersebut lima orang warga Mandailing Natal, Sumatera Utara meninggal dunia dan puluhan warga lainnya dilarikan ke puskesmas terdekat.

Anggota Komisi VII DPR RI Zulfikar Hamonangan menilai, kebocoran gas H2S dari pembangunan power plant PLTGB yang dikerjakan oleh PT SMGP sehingga menewaskan lima orang seharusnya bisa dicegah dengan cara memberikan tanda batasan-batasan wilayah berbahaya, dengan demikian masyarakat tidak akan terkena dampaknya.

"Seharusnya ini bisa dicegah. Sehingga, ketika terjadi kebocoran gas, tidak memberikan dampak kepada manusia. Contohnya dengan berikan tanda bahaya ataupun menaruh hewan-hewan seperti kambing, sehingga apabila ada gas beracun maka hewan duluan yang terkena bukan masyarakatnya," kata Zulfikar saat Rapat dengan Dirjen EBTKE dan Dirut PT SMGP di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (3/2/2021).

Info Indonesia juga mencatat pada awal bulan ini, Alat Kelengkapan Dewan dari Fraksi PDI Perjuangan mengalami perubahan atau rotasi. Dolfie ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi XI DPR. Politisi dapil Jawa Tengah IV tersebut menggantikan rekan satu fraksinya Eriko Sotarduga dari dapil DKI Jakarta III. Selain Doflie, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat penetapan  juga menetapkan Hendrawan Supratikno sebagai Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menggantikan I Gusti Agung Rai Wirajaya.

Kemudian terkait rencana pemerintah yang akan mengkaji ulang UU 19/2016 tentang Perubahan atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

"Kami menilai ada situasi yang memang memerlukan penyesuaian UU ITE. Makin naiknya tren saling lapor, pemidanaan pendapat dan pikiran dan kejahatan internet, memang sudah saatnya melakukan kajian ulang UU ITE," kata Wakil Ketua Baleg DPR RI, Willy Aditya.

Ke depannya, Willy akan menunggu inisiasi revisi UU ITE menjadi kenyataan.

MARET
Anggota DPR Nurhasan Zaidi mendesak Peraturan Presiden (Perpres) 10/2021 dibatalkan. Baginya tidak ada alasan yang logis dan mendesak membuka keran investasi di bidang miras. Senada, anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menyatakan, pasal-pasal dalam Perpres tersebut potensial menimbulkan polemik dan keresahan di tengah masyarakat. "Harus direview dan dikaji serius. Saya yakin betul bahwa manfaat dari  investasi dalam bidang industri miras sangat sedikit. Sementara mudaratnya sudah pasti lebih banyak,” kata Saleh.

Pemerintah resmi mengonfirmasi dua kasus mutasi virus Covid-19 dengan kode B117 asal Inggris yang ditemukan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kasus ini menjadi yang pertama sejak varian tersebut mewabah di Inggris pada September 2020 lalu. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi XI DPR Puteri Anetta Komarudin mendesak pemerintah untuk segera mengantisipasi penyebaran mutasi virus tersebut. Sebanyak 33 RUU masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2021 yang disampaikannya dalam Rapat Paripurna ke-15 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021.

Sementara, Baleg DPR menyepakati penyempurnaan harmonisasi RUU tentang Perubahan atas UU 16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Revisi UU Kejaksaan diusulkan langsung oleh Komisi III DPR yang di dalamnya mengatur penguatan kedudukan jaksa dalam sistem pemerintahan.

APRIL
Polemik Vaksin Nusantara masih menemui jalan buntu. Belum ada kepastian apakah vaksin tersebut bisa dilanjutkan atau tidak. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena menyatakan komitmennya dalam mendukung pengembangan penelitian Vaksin Nusantara yang dipimpin dr. Terawan Agus Putranto. Dukungan itu ditunjukkan dengan kesediaannya menjadi relawan Vaksin Nusantara. "Sekarang sudah berjalan fase penelitian vaksin di RSPAD, kami (Pimpinan dan Anggota DPR RI) siap menjadi relawan," ungkap Melki yang diamini oleh anggota DPR lainnya saat menerima suntik sel dendritik Vaksin Nusantara di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta, Kamis (22/4/2021).

Komisi IV DPR RI menilai UU 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sudah tidak cukup efektif untuk melindungi sumber daya alam Indonesia yang luar biasa luasnya. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini mengatakan, saat ini perlu perlindungan hukum diakibatkan oleh sudah banyaknya perubahan yang terjadi baik perubahan lingkungan strategis nasional. Panitia Kerja RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP) Komisi I DPR RI mengusulkan pembentukan lembaga independen yang berwenang menjadi otoritas pelaksana pelindungan data pribadi.

MEI
Panitia Khusus (Pansus) Otonomi Khusus (Otsus) Papua dan Papua Barat menyerap masukan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Kedua atas UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, di Manokwari, Provinsi Papua Barat. Ketua Pansus Otsus Papua Komarudin Watubun mengakui, meski Otsus Papua telah berjalan 20 tahun, namun belum terakomodir secara baik, karena sejumlah kabupaten dan kota di Papua masih tergolong miskin.

"Oleh karena itu perlu dilakukan Perubahan Kedua atas UU 21/2001 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 35 Tahun 2008 yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI tahun 2021," kata Komarudin saat menyampaikan sambutan dalam pertemuan yang dihadiri Gubernur Papua Barat dan pihak-pihak rapat terkait di Kantor Gubernur Papua Barat, Manokwari, Senin (3/5/2021).

Ketua DPR RI, Puan Maharani, didampingi Pimpinan DPR RI lainnya memandu pelantikan Anggota Pengganti Antarwaktu (PAW) di sisa periode 2019-2021 dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan V tahun sidang 2020-2021.Adapun anggota pengganti antarwaktu yang mengucap sumpah/janji itu adalah Itet Tridjajati Sumarijanto dari Fraksi PDI Perjuangan dan daerah pemilihan Lampung II,  menggantikan Bambang Suryadi. Serta Ali Mufhti dari Fraksi Partai Golkar dan daerah pemilihan Jawa Timur VII, menggantikan Gatot Sudjito.

Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Puteri Anetta Komarudin mendapatkan dukungan penuh dari anggota Grup Asia Pasifik dalam keanggotaan Biro Parlemen Perempuan IPU (Bureau of Women Parliamentarians) untuk periode 2021-2025.

Anggota Komisi IV DPR RI Endang S Thohari mendorong pemerintah agar mengembalikan peran Bulog sebagai badan kedaulatan pangan yang kedudukannya berada langsung di bawah presiden. Ia memaparkan, pada tahun 1986 Indonesia pernah mendapatkan  penghargaan dari badan pangan dunia (FAO), tetapi sangat disayangkan  sekarang justru menjadi negara yang  mengimpor beras dari negara lain.

JUNI
Rapat kerja (raker) Komisi XI DPR bersama Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) menyepakati asumsi dasar ekonomi makro di antaranya pertumbuhan ekonomi 5,2-5,8 persen; Inflasi 2-4 persen; Nilai tukar rupiah Rp13.900-Rp15.000 per USD;  dan Tingkat bunga SUN 10 tahun 6,32-7,27 persen.

Sementara, target pembangunan ditetapkan sebagai berikut, yaitu tingkat pengangguran terbuka 5,5-6,3 persen, Tingkat kemiskinan 8,5-9,0 persen, Gini rasio 0,376-0,378. Kemudian, setelah melalui proses diskusi panjang, selanjutnya juga disepakati indikator pembangunan, yaitu Nilai Tukar Petani (NTP) 103-105; dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) 104-106.

JULI 
Hasil laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2020 yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada Rapat Paripurna lalu, terungkap utang pemerintah mencapai Rp6.074,56 triliun. Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir menilai, besarnya utang tersebut mengindikasikan lampu merah bagi pemerintah.

BPK dalam laporannya, mengungkap, rasio utang Indonesia terhadap penerimaan sudah tembus 369 persen atau jauh di atas rekomendasi International Debt Relief (IDR). Standar IDR, lanjut Hafisz, untuk rasio utang yang stabil berada di 92-176 persen. Rasio utang yang terus meningkat 41.65 persen bisa membuat kemampuan pemerintah menurun untuk membayar utang dan bunganya. Sudah terjadi pula kelebihan ambang batas debt to service ratio yang direkomendasikan IMF (IDR) berkisar 25-35 persen. Saat ini saja telah mencapai 46.77 persen.

Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto meminta pemerintah segera memfungsikan asrama haji di seluruh Indonesia sebagai ruang isolasi pasien positif Covid-19 karena tingkat keterisian rumah sakit makin penuh dan terbatas. Diketahui terdapat 27 asrama haji yang dimiliki Indonesia.

"Ada sebanyak 27 asrama haji di seluruh Indonesia dengan total 3.465 kamar yang bisa difungsikan menjadi ruang isolasi untuk pasien COVID-19," kata Yandri, Jumat (25/6/2021).

Rapat Paripurna DPR RI ke-23 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021 yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyetujui pendapat fraksi-fraksi yang disampaikan secara tertulis terhadap RUU usul Inisiatif Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terkait empat RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi, empat RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan lima RUU tentang Pengadilan Tinggi Agama, untuk menjadi RUU usul DPR RI.

Empat RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi tersebut adalah RUU Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat.

Kemudian empat RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut adalah RUU Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram.

Serta lima RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi tersebut adalah RUU Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, RUU Pengadilan Tinggi Agama Bali, RUU Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, RUU Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, dan RUU Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.

AGUSTUS
Ketua DPR RI, Puan Maharani, memastikan DPR akan mengawal kebijakan pemerintah agar tetap menjalankan pelayanan publik yang optimal bagi rakyat. Menurut Puan, DPR juga menitikberatkan pada pelayanan rumah sakit untuk masyarakat yang berobat bukan karena COVID-19. Pengawasan pelayanan publik yang digarisbawahi DPR saat masa pandemi adalah mengenai pendidikan, transportasi, perizinan, dan sertifikasi. Politisi dari F-PDI Perjuangan ini menegaskan, pelayanan-pelayanan tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan.

Puan menyampaikan hal tersebut saat memimpin Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/8/2021).

Isu Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mundur menjadi 2027 masih ramai menjadi perbincangan di media sosial. MeresponS hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, meminta masyarakat tidak termakan isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

"Pemerintah maupun KPU sudah sama-sama membantah bahwa apa yang kemudian berkembang di media massa itu Pemilu yang kemudian diundur 2027, itu kan tidak mungkin karena aturannya tidak mengatur soal itu," kata Dasco, Kamis (19/8/2021).

Politisi Partai Gerindra itu menyatakan, KPU dan pemerintah tengah fokus persiapan Pemilu sesuai tahapan yang telah disepakati yakni 2024. Diketahui, Tim Kerja Bersama yang terdiri dari DPR, Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP menyepakati Pemilu tetap diselenggarakan pada 2024 sebagaimana UU 7/2017 dan UU 10/2016. Adapun Pemilu digelar pada 21 Februari 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah digelar pada 27 November 2024.

SEPTEMBER
Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengingatkan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang sudah lama dibahas bersama DPR.  Hal ini disampaikan Puan menyusul kebocoran data pribadi yang semakin marak terjadi, termasuk data pribadi Presiden yang bocor lewat sertifikat vaksin yang beredar di media sosial.

"Kalau data pribadi Presiden saja bisa bocor, apalagi warga biasa. Kita sama-sama tahu bahwa banyak NIK warga yang bocor dan akhirnya terjebak oleh pinjaman online ilegal," kata Puan, Jumat  (3/9/2021).

"Segala kebocoran data pribadi yang menyusahkan warga ini harus segera kita ‘tambal’ dengan UU Perlindungan Data Pribadi," imbuh Puan. 

Oleh karenanya, kata Puan, pemerintah harus berkomitmen menyelesaikan RUU Perlidungan Data Pribadi yang sedang ditunggu-tunggu masyarakat luas.

Banggar DPR RI dengan pemerintah sepakat untuk target pertumbuhan ekonomi tahun depan sebesar 5,2 persen. Dalam Rapat Panja Banggar DPR bersama pemerintah, terdapat penajaman proyeksi ekonomi makro nasional di tahun depan. Selain itu Banggar DPR RI mendorong pemerintah agar dapat meningkatkan efisiensi utang agar dapat mengurangi beban APBN di masa mendatang. Said juga mengomentari terkait proyek pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), dimana pemerintah diharapkan segera merancang UU tentang IKN tersebut untuk dapat dibahas di DPR.

DPR RI siap menjadi tuan rumah Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) atau IPU General Assembly pada tahun 2022 mendatang. Hal itu disampaikan Puan dalam pertemuan bilateral dengan Presiden IPU Duarte Pacheco di sela-sela Fifth World Conference of Speakers of Parliament (5WCSP) di Wina, Austria.

Komisi II DPR RI menyetujui Rencana Kerja Anggaran (RKA) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tahun 2022, sebesar Rp8 triliun lebih. Angka tersebut jauh lebih kecil dari usulan KPU sebelumnya yang meminta anggaran sebesar Rp13 triliun pada tahun 2022, dengan alasan untuk mencukupi kebutuhan anggaran tahapan Pemilu 2024 yang dimulai sejak Januari 2022 mendatang.

OKTOBER
Anggota Komisi V DPR RI, Muhammad Fauzi, menilai peningkatan anggaran perlu dilakukan dalam rangka penguatan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Bandung, guna mendukung penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan (SAR) di wilayah Jawa Barat. Ia juga menggambarkan kondisi ini juga harus dilakukan pada Basarnas regional lainnya di seluruh Indonesia.  Selain anggaran, menurut dia, pelatihan terhadap masyarakat dalam rangka melakukan mitigasi bencana juga perlu dilakukan untuk mendukung kerja Basarnas mengingat jumlah personel yang masih terbatas.

Rapat Komisi II DPR RI dengan pemerintah untuk membahas pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024 ditunda. Menurut Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung, setidaknya ada beberapa isu dan permasalahan yang telah diinventarisir dalam men-sinkronisasi penyelenggaraan Pemilu itu. Beberapa isu tersebut pertama antara lain standar dan mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu, dimana diharapkan waktu penyelesaian dapat lebih cepat.

Kedua, terdapat isu persoalan penentuan masa kampanye baik pileg, pilpres dan pilkada. Ketiga, dari KPU meminta secara khusus ada Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur logistik Pemilu. Sementara itu isu keempat menyangkut digitalisasi tahapan, terutama di bagian rekapitulasi. Pengalaman beberapa kali pemilihan umum sudah ada sistem Sirekap oleh KPU.

Isu terakhir, terkait persoalan data kependudukan, dimana Doli berharap pada 2024 nanti, pemerintah sudah mampu membangun sistem data kependudukan yang baik agar memudahkan penyelenggara pemilu yang saat ini dibebani kerja pemutakhiran data pemilih.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily, menyambut baik keputusan kerajaan Arab Saudi yang kembali membuka kesempatan untuk penyelenggaraan ibadah umrah bagi jemaah Indonesia. Ia menilai hal tersebut tidak lepas dari semakin terkendalinya penanganan COVID-19 di dalam negeri. Namun, politisi Partai Golkar ini meminta pemerintah segera menyiapkan aturan teknis agar calon jemaah umrah dapat mengikuti aturan yang diterapkan Pemerintah Arab Saudi. Ia pun mendorong Kementerian Agama segera merespons kebijakan dibukanya kembali ibadah umrah bagi jemaah Indonesia.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond J Mahesa, memastikan Komisi III akan segera membahas RUU Jabatan Hakim yang akan mengatur jabatan hakim yang selama ini dinilai belum diatur secara jelas dalam undang-undang. Pekan depan DPR akan kembali memulai masa sidang setelah masa reses berakhir pekan ini, dengan begitu Komisi III bisa menentukan jadwal pembahasan RUU Jabatan Hakim.

NOVEMBER
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah mengeluarkan izin penggunan vaksin Sinovac untuk anak 6-11 tahun. Merespon hal itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta agar Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mempercepat proses vaksinasi bagi anak.

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-9 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dipertanyakan, karena di dalamnya mengandung frasa persetujuan hubungan seksual.

Anggota Komisi X DPR RI, Bramatyo Suwondo, mengusulkan peningkatan anggaran bagi pengembangan keolahragaan nasional dan pembinaan atlet dalam salah satu pasal dalam RUU SKN yang saat ini tengah dibahas Komisi X DPR dengan pemerintah.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengatakan bahwa revisi tentang nomenklatur anti-doping dan organisasi anti-doping dunia atau WADA akan dicantumkan dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (RUU SKN). Hetifah mengatakan, revisi merupakan konsekuensi dari The International Convention Against Doping in Sport yang telah diratifikasi melalui Perpres Nomor 101 Tahun 2007 Tentang Pengesahan International Convention Against Doping in Sport.

DESEMBER
RUU Jalan disahkan menjadi UU, menggenapi capaian RUU yang telah dibahas dan disahkan bersama pemerintah, yakni enam UU.

Di penghujung tahun ini, DPR RI juga telah menetapkan 40 RUU sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2022. Rinciannya, 26 RUU diusulkan oleh DPR RI, 12 RUU diusulkan oleh pemerintah dan dua RUU diusulkan oleh DPD RI.

Beberapa kegiatan diplomasi parlemen yang turut dihadiri oleh delegasi DPR RI pada masa persidangan kali ini di antaranya, COP26 Parliamentary Meeting di Glasgow, Skotlandia, untuk turut berkontribusi pada upaya dunia mengatasi persoalan perubahan iklim serta rangkaian pertemuan working group.

Kemudian Pertemuan Tahunan ke-29 APPF untuk mengupayakan sejumlah resolusi bagi berbagai persoalan di kawasan Asia Pasifik. Berikutnya, DPR RI menghadiri rangkaian Sidang the 11th Asia Europe Parliamentary Partnership (ASEP-11), dan Sidang IPU ke-143 di Madrid yang antara lain membahas krisis kemanusiaan dan turut memperjuangkan kemerdekaan Palestina.


Video Terkait:
Anggota DPR RI Dilaporkan ke Polisi Terkait Pencabulan Anak
Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo