EKONOMI

KALEIDOSKOP 2021

Tingkatkan Kepercayaan Koperasi Rakyat



JAKARTA - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) sepanjang tahun 2021 banyak melakukan terobosan dalam meningkatkan peran perkoperasian di Tanah Air. Di bawah kepemimpinan Menteri Teten Masduki, Kemenkop UKM bersinergi bersama kementerian/lembaga lain serta stakeholder terkait berhasil menumbuhsuburkan jumlah koperasi dan pelaku UKM. Tak lain sebagai bagian upaya pemerintah dalam meningkatkan perekonomian nasional, meski didera pandemi COVID-19.

Berikut kinerja cakap Kemenkop UKM selama tahun 2021:

JANUARI 
Di awal tahun 2021 Kemenkop UKM menyiapkan roadmap agar sektor UMKM terus naik level. Dilatarbelakangi optimisme kontribusi ekspor UMKM akan meningkat di masa pandemi. Jika pada 2020 ekspor UMKM berkisar di 14,37 persen dari total ekspor, di 2021 ditargetkan naik jadi 15,12 persen.

Target itu terus dipacu secara bertahap menuju 21,60 persen di 2024. Kemenkop UKM pun memiliki peta jalan (roadmap) pengembangan koperasi dan UMKM 2021-2024. Ada enam indikator strategis untuk mewujudkan koperasi modern dan UMKM naik kelas, sehingga tetap bisa jadi tulang punggung perekonomian nasional. Indikator tersebut untuk meningkatkan kontribusi PDB UMKM, PDB koperasi, ekspor UMKM, pertumbuhan startup koperasi, yang ujungnya koperasi jadi modern dan UKM naik kelas.

Pada 2021 ditargetkan PDB UMKM menjadi 62,36 persen, PDB koperasi 7,54 persen, kontribusi ekspor UMKM 15,12 persen, pertumbuhan startup berbasis inovasi dan teknologi 900 unit, 150 unit koperasi modern dan 0,55 persen UKM naik kelas. Pada 2024 diharapkan kontribusi UMKM terhadap PDB nasional menjadi 65 persen, PDB koperasi 11,54 persen, kontribusi ekspor UMKM 21,60 persen, startup berbasis inovasi dan koperasi 850 unit, koperasi modern berbasis digital 100 unit dan rasio kewirausahaan 3,95 persen.


Indonesia berada di posisi keempat negara dengan jumlah startup terbanyak. Hal itu menjadi modal besar untuk mewujudkan startup berbasis inovasi dan teknologi.

FEBRUARI 
Sejumlah program disiapkan untuk membangkitkan UMKM di tahun 2021. Mulai tahun ini diberikan modal-modal usaha yang bersifat mudah diakses, antara lain KUR dan KUR super mikro. Kemudian Kemenkop UKM juga akan berupaya di tahun 2021 agar suku bunga KUR bisa dipangkas.

Suku bunga KUR diusahakan bisa lebih rendah, yang sekarang 9 persen bisa diberikan lebih rendah bagi yang terdampak COVID-19. Kemudian pembiayaan melalui LPDB akan dilanjutkan, baik besaran ataupun lebih mudah diakses.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat penting dengan kontribusi terhadap PDB mencapai 57 persen. Angka itu bisa ditingkatkan karena jumlah pelakunya sangat besar 64,1 juta atau setara dengan 99 persen pelaku usaha di Indonesia. Pada 2021, berdasarkan proyeksi yang ada, perekonomian diharapkan dapat didorong ke tingkat pertumbuhan yang positif, dan memberikan sumbangsih yang besar kepada masyarakat.

Disadari juga bahwa UMKM di Indonesia mengalami sejumlah kendala di antaranya kemampuan memaksimalkan pemasaran, baik offline ataupun online. Makanya, forum-forum yang diselenggarakan berbagai pihak akan sangat bermanfaat dan dengan melalui inkubator akan memberikan dampak kepada UMKM terhadap manajemen kualitas dan memasarkan produk-produknya. UMKM juga menghadapi masalah inovasi dalam produk dan jasa. Kemenkop UKM berkoordinasi dengan yang lain untuk membantu usaha kecil dalam berinovasi.

Kemudian, keterbatasan UMKM lainnya adalah kemampuan mengakses pembiayaan untuk meningkatkan kapasitas produksi. Oleh karena itu, Kemenkop UKM mendukung peningkatan kapasitas produksi melalui sejumlah stimulus yang dimaksud.

MARET 
Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, mengatakan, tingkat kepercayaan masyarakat kepada koperasi terus naik. Hal ini menjadi bekal bagus bagi koperasi untuk memberikan sumbangan lebih signifikan terhadap perekonomian nasional dan diharapkan kontribusi koperasi terhadap PDB bisa naik menjadi 5,5 persen pada 2024 dibanding saat ini 5,2 persen.

Saat membuka Rapat Anggota Tahunan (RAT) ke 43 Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kodanua Tahun Buku 2020, Selasa (16/3/2021), Teten berpendapat bahwa pandemi COVID-19 memberikan dampak pada perekonomian nasional, termasuk koperasi.

"Satu hal yang saya syukuri, waktu di awal-awal pandemi ada ketakutan terjadi rush money atau penarikan dana secara masif. Kebetulan saat itu ada beberapa koperasi besar yang gagal bayar. Tapi alhamdulillah itu tak terjadi, apalagi setelah para pengurus menunjukkan bahwa aset yang dimiliki koperasi mencukupi," jelasnya.

Teten mengatakan, koperasi di Indonesia sudah cukup baik dan menunjukkan asas kekeluargaan yang menjadi pilar koperasi serta kepercayaan masyarakat dan sangat penting dalam menghadapi masa masa sulit.

"Saat ini tingkat pengangguran meningkat, kesejahteraan masyarakat menurun, omzet usaha juga turun. Hal-hal seperti ini yang mungkin harus kita hadapi bersama-sama dan ini bukan di Indonesia saja, tapi juga di banyak negara," katanya.

Teten menambahkan, dibandingkan negara lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih lebih baik. 

Menurut dia, Indonesia diprediksi Indonesia yang paling cepat dalam proses pemulihan, asalkan vaksinasi yang tengah dilakukan saat ini terselenggara dengan baik.

Teten menambahkan, pemerintah menilai pada kuartal 1 dan 2 tahun 2021 ini, ekonomi belum normal. Karena itu, program tahun 2020 akan dilanjutkan pada tahun 2021 yang merupakan tahun pemulihan ekonomi.

"Kuncinya adalah sejauh mana kita bisa mengatasi COVID-19. Tahun ini juga awal pelaksanaan UU Cipta Kerja berikut dengan PP Nomor 7 Tahun 2021 untuk implementasinya. Saya optimis ini akan bisa mengakselerasi pertumbuhan Koperasi dan UMKM di Indonesia," tegas Teten.

APRIL 
Kemenkop UKM kembali mendapatkan amanah untuk menjalankan program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Untuk itu, menggandeng Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terkait sinkronisasi data pemilih dengan data sasaran pelaksanaan bantuan pemerintah bagi usaha mikro.

BPUM yang telah terlaksana di tahun 2020, dilanjutkan kembali di tahun 2021. Sebanyak 12,8 juta usaha mikro menjadi target penyaluran bantuan senilai Rp1,2 juta.Namun, dia mengakui, dalam pelaksanaannya, belum seluruh pelaku usaha mikro teredukasi dengan baik.

Kemenkop UKM masih menemukan usulan-usulan yang kurang unsur datanya dan diragukan validitasnya. Sehingga, prosesnya belum dapat dilanjutkan untuk ditetapkan sebagai penerima program BPUM. Kerja sama antara Kemenkop UKM dengan KPU diharapkan mampu membantu menjawab kondisi tersebut dan mempercepat penyaluran BPUM tahun 2021.

Dengan diberikannya bantuan permodalan, diharapkan para pelaku usaha mikro dapat bertahan dan kembali menjalankan usahanya. Sehingga, akan mempercepat gerak roda perekonomian nasional. Riset UNDP dan LPEM yang dirilis awal 2021 menyebutkan bahwa UMKM mengalami dampak yang mendalam dan signifikan akibat pandemi. Beberapa temuan kunci dalam laporan ini, antara lain sembilan dari 10 UMKM mengalami penurunan permintaan atas produk mereka selama pandemi.Kemudian, dua per tiga UMKM mengalami penurunan pendapatan selama pandemi. Di mana lebih dari 80 persen mencatat margin keuntungan yang lebih rendah dan lebih dari 53 persen UMKM mengalami penurunan nilai aset. Termasuk sebagian besar UMKM kesulitan mendistribusikan produknya.

Ketua KPU RI, Ilham Saputra, menekankan, pihaknya mendukung seluruh program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tengah pandemi COVID-19 dengan memberikan data yang diperlukan bagi kementerian dan lembaga. Ia mengatakan, pemutakhiran data KPU sudah dilakukan sejak lama, yaitu pada 2004, 2009, 2014, 2019 dan 2020.

MEI 
Kemenkop UKM telah bekerja sama dengan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) sejak tahun 2019. Sebagai tindak lanjut nota kesepahaman tersebut, keduanya menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk memfasilitasi UMKM kuliner masuk ke GoFood dan platform pemasaran pemerintah Laman Bela Pengadaan LKPP, Kamis (6/5/2021).

Selain penandatangan PKS, ada juga penyerahan bantuan jaring pengaman sosial kepada pengusaha warung tegal dan pengusaha warung makan lainnya oleh BAZNAS serta penyerahan santunan kepada anak yatim dan dhuafa. Pedagang warteg dan warung makan merupakan pelaku UMKM yang terdampak pandemi COVID-19.

Melalui program bantuan jaring pengaman sosial, BAZNAS akan memberikan bantuan jaring pengaman sosial senilai Rp1 miliar kepada mereka. Melalui kerja sama dengan marketplace dan LKPP, untuk perluasan jaringan pemasaran, pengusaha makanan didorong untuk bergabung dengan marketplace dan onboarding Laman Bela Pengadaan.

Laman Bela Pengadaan menjadi pasar online yang disediakan pemerintah. Melalui e-Katalog dan Laman Bekan Pengadaan LKPP di platform online tersebut, pelaku UMKM dapat memenuhi kebutuhan belanja pemerintah. Selain itu, ada juga Pasar Digital (PaDi), yang merupakan hasil kerja sama Kementerian Koperasi dan UKM dengan Kementerian BUMN untuk menyerap produk UMKM melalui belanja barang dan jasa BUMN dengan nilai di bawah Rp14 miliar.

Upaya pemerintah mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dilakukan dengan kebijakan subsidi bunga, penempatan dana restrukturisasi, imbal jasa penjaminan, insentif pajak, tambahan modal kerja kepada koperasi melalui LPDB-KUMKM dan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM).

Dari sisi hilir, pemerintah memperluas akses pasar produk UMKM, terutama melalui pasar online. Target pemerintah pada tahun 2023, 30 juta UMKM dapat terhubung ke ekosistem digital. Hingga bulan April 2021, tercatat baru sekitar 12 juta atau 18 persen pelaku UMKM yang telah masuk ke dalam ekosistem digital.

Direktur Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek), Dyan Shinto E. Nugroho, menjelaskan, pihaknya mencatat ada perubahan perilaku konsumen, di mana banyak orang belanja makanan pindah ke sistem online. Ia mengatakan, selama pandemi ada sekitar 180.000-an UMKM yang bergabung dengan GoFood dan Gojek, di mana 90 persen di antaranya merupakan usaha mikro. Pihaknya juga melakukan langkah dengan menawarkan ekosistem bisnis dengan berbagai kemudahan dan fitur-fitur bagi UMKM. Di dalamnya termasuk pelatihan-pelatihan bagi UMKM seperti pelatihan manajemen dan packaging.

JUNI 
Menkop UKM, Teten Masduki, melepas keberangkatan sekitar 18 kontainer atau 9,6 ton kopi Arabika Gayo ke pasar AS dan Eropa dengan nilai ekspor mencapai Rp6,5 miliar.

Kopi Arabika Gayo menjadi salah satu komoditi unggulan asli daerah Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, yang menjadi pemasok kopi bagi perusahaan kopi dunia asal Amerika Serikat (AS) Starbucks. Varian kopi Arabika Gayo ini dikenal sebagai kopi terbaik dunia.

Teten mengungkapkan, kopi Arabika Gayo sudah tersohor namanya sebagai kopi terbaik. Bukan hanya dari rasa tapi juga aromanya. Tak heran kopi Arabika Gayo dapat menarik minat pasar global.

"Saya juga pecinta kopi Gayo. Kopi di Aceh Tengah ini sudah menjadi komoditas penting karena sekitar 60 persen warganya hidup dari pertanian kopi," ujar Tetendalam sambutan pelepasan 18 kontainer ekspor kopi organik sekaligus kunjungan kerja di Koperasi Baitul Qiradh Baburrayyan, Takengon, Aceh Tengah.

Yang juga menggembirakan, ekspor kopi Arabika Gayo kali ini dilakukan sepenuhnya oleh Koperasi BQ Baburrayyan. Koperasi tersebut adalah satu-satunya yang memiliki akses langsung penjualan kopi ke Starbucks tanpa melalui broker atau agen.

Oleh karena itu, ke depan Teten meminta koperasi terus diperkuat kelembagaannya. Caranya, para petani kopi perorangan, bergabung bersama koperasi, sehingga koperasi bisa menjadi offtaker pertama langsung dari petani. Jika koperasinya sehat, nanti akan didukung pembiayaan lewat LPDB-KUMKM. Koperasi juga akan diperkuat dengan resi gudang untuk menyimpan produk yang melimpah dan harga sedang tidak bagus.

"Dengan begitu, petani akan fokus pada kualitas kopinya. Saya Ingin memperkuat kelembagaan koperasi di Gayo khususnya bagi para petani kopi," katanya.

Teten berkomitmen memperbaiki tata niaga kopi ini agar memiliki nilai kesejahteraan bagi petani yang lebih baik.

"Kami akan memperkuat kelembagaannya serta pembiayaannya melalui LPDB-KUMKM, KUR, dan perbankan," ujarnya.

Selain itu, pemerintah melalui Kemenkop UKM menargetkan kontribusi ekspor UMKM akan meningkat menjadi 21,6 persen. Untuk itu, digitalisasi dalam hal ini platform e-commerce harus dapat dimanfaatkan UMKM untuk memperluas pasar ekspor. Dalam mewujudkan target tersebut, Kemenkop UKM berkolaborasi mewujudkan wirausahawan-wirausahawan tangguh, go digital dan go global. 

Ada dua pendekatan untuk mendorong UMKM Go Digital yaitu pertama, peningkatan literasi digital, kapasitas dan kualitas usaha. Digitalisasi tidak hanya untuk memperluas pasar namun juga di dalam proses bisnisnya, melalui penguatan database (basis data tunggal), peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan, dan pengembangan Kawasan/klaster Terpadu UMKM (factory sharing). 

Kedua, perluasan pasar digital melalui Kampanye BBI, On-boarding platform pengadaan barang dan jasa (LKPP, PaDI), Live Shopping, dan Sistem Informasi Ekspor UMKM. Untuk onboarding UMKM, telah bertambah 4 juta UMKM atau total 12,1 juta UMKM yang sudah terhubung dengan ekosistem digital (19 persen total populasi UMKM). Di mana, target rasio kewirausahaan tahun ini sebesar 3,55 persen dan sebesar 4 persen di tahun 2024.

Teten mengatakan, digitalisasi dapat menjadi peluang ekspor produk UMKM ke pasar dunia. Ekspor nasional terus membaik, di mana pada Maret 2021 nilainya menjadi USD4.286,5 atau naik 30,47 persen (yoy) dibanding Maret 2020. Sektor non-migas menyumbang 95,06 persen dari total ekspor dengan tiga negara tujuan utama yaitu Tiongkok 21,36 persen, AS (11,86 persen) dan Jepang (7,91 persen).

JULI 
Menkop UKM, Teten Masduki, menggaungkan moto Untung Bareng Koperasi dalam rangka memperingati Hari Koperasi Nasional ke-74.

Moto tersebut didasari semangat untuk membangun kesadaran masyarakat Indonesia bahwa koperasi memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selain peningkatan ekonomi anggota, koperasi diharapkan juga menjadi lembaga sosial dan lembaga pendidikan bagi anggota dan masyarakat. 

Teten menyebutkan, perjuangan bersama untuk menjadikan koperasi sebagai sokoguru ekonomi Indonesia masih terus berlanjut. 

"Perlu kita akui bahwa koperasi belum sepenuhnya menjadi pilihan utama kelembagaan ekonomi rakyat," ucap Teten.

Hal ini ditunjukkan oleh dua faktor. Pertama, masih rendahnya partisipasi penduduk menjadi anggota koperasi (8,41 persen). Angka tersebut masih di bawah rata-rata dunia yakni di 16,31 persen. Kedua, yaitu masih rendahnya kontribusi koperasi terhadap perekonomian nasional yang saat ini sebesar 5,1 persen. 

Memasuki tahun kedua pandemi COVID-19, kondisi disruptif terus berpengaruh pada sosial-ekonomi masyarakat. Dampak negatif pandemi COVID-19 tidak hanya memukul sektor kesehatan, namun juga berbagai sektor perekonomian dengan ragam konsekuensi seperti PHK, penurunan omset usaha, dan penerapan kebijakan untuk efisiensi biaya. Koperasi sebagai salah satu badan usaha pun turut terdampak. 

"Sejak 3 Juli lalu, pemerintah menerapkan PPKM darurat di pulau Jawa dan Bali, menyusul beberapa daerah lainnya sebagai langkah yang harus diambil untuk menurunkan dan mengendalikan penyebaran kasus COVID-19. Saya mengajak seluruh kalangan masyarakat untuk secara bersama-sama dukung kebijakan tersebut," ujar Teten.  

AGUSTUS 
Wakil Presiden RI, Maruf Amin, mendorong agar pelaku UMKM menuju ke digitalisasi. Menurutnya di era disrupsi ini, digitalisasi semakin relevan dan strategis bagi UMKM untuk tetap bertahan dan berperan sebagai penggerak utama pemulihan ekonomi.

"Pandemi memang telah menghantam sebagian besar bisnis UMKM, namun pandemi juga membawa dampak positif, salah satunya mempercepat digitalisasi UMKM," katanya dalam Peringatan Puncak Hari UMKM Nasional Tahun 2021 dan Peresmian Logo Baru Kementerian Koperasi dan UKM.

Digitalisasi UMKM ini harus juga diimbangi dengan dua syarat. Pertama peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha UMKM dan dukungan kebijakan akses pasar bagi produk UMKM. Wapres menambahkan, untuk mendukung hal tersebut maka dibutuhkan juga komitmen bersama untuk melakukan pembinaan dan pendampingan guna mendorong produktivitas UMKM. Sehingga mampu meningkatkan kapasitas produksi serta kualitas produknya.

"Pendamping dan dan pengembangan UMKM khususnya UMKM potensial ekspor, yang didukung dengan fasilitas kemudahan pembiayaan, serta kolaborasi dengan usaha besar," jelasnya.

Wapres juga menyampaikan ucapan selamat serta apresiasi atas Peluncuran SMESCO Indonesia: Center of Excellence. Hal ini sebagai ruang bagi UMKM untuk memamerkan produknya, sarana pendampingan dan pembelajaran, kerja sama kemitraan, serta sebagai sentra pelayanan bagi UMKM untuk mengefisiensikan biaya-biaya logistiknya.

"Berbagai kegiatan dan upaya yang diinisiasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM bersama pihak perbankan dan Asosiasi juga patut kita apresiasi," katanya.

Kegiatan ini harus menjadi jembatan bagi pemerintah dan pelaku UMKM serta stakeholders lainnya untuk menciptakan ekosistem pengembangan UMKM yang berkesinambungan. Wapres juga mendorong dinas-dinas yang membidangi Koperasi dan UKM provinsi/ kabupaten/ kota seluruh lndonesia dapat memanfaatkan fasilitas yang disiapkan Kementerian Koperasi dan UKM ini untuk membantu pelaku UMKM mengembangkan usahanya.

SEPTEMBER 
Langkah kerja sama dengan Kementerian BUMN dan Kementerian Perindustrian bisa membuka jalan agar koperasi, UMKM dan IKM dapat menjadi bagian dari rantai pasok industri nasional dan industri global.

"UMKM perlu segera menjadi bagian dari rantai pasok industri nasional dan industri global. Saya kira dimulai dengan BUMN ini sudah sangat tepat," kata Menkop UKM, Teten Masduki, dalam penandatanganan Nota Kesepahaman Kemenkop UKM dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian BUMN.

Adapun, Kemenkop UKM telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Kementerian Perindustrian, dan Kementerian BUMN tentang kemitraan koperasi, UMKM/IKM dalam rantai pasok BUMN.

"Jadi kemitraan UMKM dan BUMN dalam rantai pasok ini saya kira ini salah satu terobosan. Kalau enggak nanti UMKM hanya bikin krapak kripik krupuk terus," ujar Teten.

Dibandingkan dengan UMKM di Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan yang sudah mulai masuk ke produk-produk yang berbasis kreativitas dan inovasi teknologi dan sudah masuk dari pada rantai pasok industri nasional dan global, sehingga ekspornya signifikan. Sedangkan keterlibatan rasio produk UMKM Indonesia dalam rantai pasok nilai global masih rendah 6,3 persen, jauh di bawah Malaysia yang sudah mencapai 46,2 persen, Thailand 29,6 persen, Vietnam 20,1  persen dan Filipina 21,4 persen,

"Kontribusi ekspor kita UMKM itu masih rendah masih 14 persen, jauh dibandingkan dengan China 70 persen dan Jepang 54 persen," kata Teten.

Oleh karena itu, diharapkan dengan kerja sama ini bisa mendorong koperasi, UMKM dan IKM menjadi bagian rantai pasok industri nasional dan industri global. Meski saat ini baru sembilan UMKM/IKM yang akan bermitra dengan enam BUMN antara lain PT Pertamina, PT PLN, PT kimia Farma, PT Krakatau steel, Perum Perhutani dan PT RNI persero.

"Mudah-mudahan ini makin banyak untuk bisa mendukung kolaborasi dengan UMKM atau IKM," pungkas Teten.

OKTOBER 
Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) merupakan salah satu program yang dicanangkan pemerintah dalam rangka penanggulangan ekonomi nasional sehingga program ini diharapkan mampu menjadi pendongkrak pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi. 

Untuk itu, dukungan dan bantuan seluruh stakeholder sangat diharapkan agar program BPUM 2021 berjalan secara akuntabel dan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan bertahannya usaha mikro yang merupakan populasi usaha terbesar di Indonesia.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM, Eddy Satriya, dalam monitoring BPUM 2021 di Bukittinggi menjelaskan, pertumbuhan perekonomian nasional sedang mengalami tantangan yang cukup serius, meningkatnya angka kemiskinan, jumlah pengangguran bertambah akibat PHK, dunia usaha terutama Koperasi dan UMKM mengalami dampak yang berat dari sisi produksi, pemasaran dan pembiayaan. 

Karena itulah BPUM diluncurkan, sejak 2020 dan berlanjut pada 2021. BPUM 2021 terbagi menjadi dua tahap, di mana untuk tahap pertama telah terealisasi 100 persen pada bulan Juli kepada 9,8 juta pelaku usaha mikro dengan total anggaran Rp11,76 triliun. Dan untuk tahap dua, hingga September 2021 telah terealisasi Rp3,4 triliun untuk 2,9 juta pelaku usaha mikro. Sehingga, total realisasi BPUM 2021 berjumlah Rp15,24 triliun yang diberikan kepada 12,7 juta pelaku usaha mikro. 

Terkait dengan pencapaian penyaluran BPUM, dinas yang membidangi koperasi dan UKM di daerah menjadi salah satu pendorong suksesnya program ini dijalankan. Maka dari itu, Kemenkop UKM sangat mengapresiasi peran aktif dinas di daerah dan berharap koordinasi yang telah dijalankan selama ini dapat terus berlanjut. 

Kemenkop UKM juga menyampaikan apresiasi kepada bank penyalur atas kerja sama dan koordinasi selama ini, dan mengharapkan hal ini terus dijalankan dalam upaya percepatan pencairan BPUM kepada para penerima dengan meningkatkan koordinasi bersama dinas provinsi, kabupaten/kota.

Pemkot Bukittinggi telah mengusulkan BPUM melalui Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan di tahun 2020 sebanyak 6.586 pelaku usaha, diusulkan oleh koperasi sebanyak 662 pelaku usaha, di tahun 2021 sebanyak 2.744 pelaku usaha. Dari SK realisasi penerima bantuan tahun 2020 sebanyak 3.274 dan realisasi 2021 sebanyak 3.330. 

"Di Kota kami sendiri, segala sektor perekonomian saling berkaitan satu sama lain. Sektor pariwisata yang mana adalah salah satu sektor yang menjadi unggulan mengalami penurunan drastis dalam jumlah wisatawan yang datang dan ini berdampak pada hal lainnya yaitu sektor perekonomian. Para pelaku usaha mengeluh karena mengalami penurunan jual beli. Namun dengan adanya bantuan yang diberikan dari pemerintah pusat kepada para pelaku usaha ini telah memberikan keringanan dalam permodalan pelaku usaha kita," jelas Walikota Bukittinggi, Erman Safar.

NOVEMBER 
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) per November 2021 telah mencapai 83 persen dari total plafon sebesar Rp285 triliun. Realisasi penyaluran berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) mencapai Rp237,08 triliun atau 83,19 persen.

Realisasi KUR tahun 2021 sampai dengan 3 November mencapai 83,19 persen kepada 6.282.042 debitur. Penyaluran terbagi dalam beberapa kategori. KUR Super Mikro sebesar Rp9,02 triliun kepada 1.025.706 debitur, KUR Mikro Rp147,82 triliun kepada 4.841.327 debitur, KUR Kecil/Khusus Rp80,22 triliun kepada 413.886 debitur dan KUR Penempatan TKI Rp17,29 miliar kepada 1.123 debitur.

Peningkatan kuota KUR tahun ini dari Rp253 triliun karena adanya permintaan dan kebutuhan dari masyarakat. Pada tahun 2021 pemerintah juga meningkatkan dukungan akses pembiayaan untuk UMKM beberapa kebijakan tambahan. Seperti, semua sektor ekonomi UMKM dapat diberikan KUR. Plafon KUR Tanpa Jaminan juga bisa Rp100 juta. Selain itu, pada Agustus 2020 pemerintah juga telah menambahkan skema KUR Super Mikro sampai dengan Rp10 juta. Skema ini pun tidak mensyaratkan adanya agunan tambahan, hanya agunan pokok usaha yang dibiayai saja, bagi semua pelaku UMKM yang utamanya dari pekerja yang terkena PHK dan ibu rumah tangga.

Bagi calon penerima KUR Super Mikro, lama usahanya tidak dibatasi minimal enam bulan. Lama usaha dapat kurang dari enam bulan dengan persyaratan mengikuti program pendampingan baik formal atau informal atau tergabung dalam suatu kelompok usaha atau memiliki anggota keluarga yang telah memiliki usaha.

Pemerintah juga memperpanjang pemberian tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3 persen dari Januari sampai Desember 2021. Secara rinci, pemerintah memberikan subsidi bunga KUR masing-masing jenis KUR. Seperti KUR Super Mikro sebesar 13 persen, KUR Mikro sebesar 10,5 persen, KUR Kecil sebesar 5,5 persen dan KUR Penempatan TKI sebesar 14 persen. Sehingga yang dibayarkan oleh nasabah KUR hanya 3 persen.

DESEMBER 
Erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, mengakibatkan banyak warga terdampak bencana, termasuk pelaku UMKM.

Menkop UKM Teten Masduki telah menginstruksikan jajarannya segera melakukan inventarisasi terhadap pelaku UMKM di wilayah terdampak bencana, khususnya pelaku usaha yang memiliki pembiayaan KUR.

"Kami segera melakukan koordinasi dengan Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengetahui pelaku UMKM yang menjadi debitur KUR yang terdampak bencana. Dengan demikian secepatnya dapat dilakukan restrukturisasi kredit terhadap pelaku usaha terdampak bencana," ujarnya.

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 45/2017 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam, alternatif yang dapat ditempuh untuk meringankan atau menyelesaikan persoalan kredit perbankan yang dialami UMKM korban bencana alam dengan memberikan perlakuan khusus untuk debitur KUR terdampak bencana.

Sementara itu, bentuk restrukturisasi yang dapat dilakukan yakni pertama, perpanjangan jangka waktu kredit. Terhadap debitur KUR yang terdampak dapat diberikan perpanjangan jangka waktu dengan mempertimbangkan kondisi dan prospek usaha, cash flow serta kemampuan membayar debitur.

Kedua, restrukturisasi dengan perpanjangan jangka waktu kredit dilakukan pada kredit yang sama dan tidak diperkenankan untuk penambahan tunggakan bunga ke pokok pinjaman (plafondering). Mengingat, saat ini sistem SIKP belum dapat mengakomodir penambahan outstanding dalam rekening yang sama. Ketiga, debitur KUR yang akan dilakukan perpanjangan jangka waktu kredit harus diusulkan lebih dahulu ke penyalur KUR. Perpanjangan jangka waktu kredit dapat dilakukan setelah ada konfirmasi dari SIKP atas validitas data rekening KUR yang akan dilakukan restrukturisasi. Keempat, penambahan plafon kredit. Terhadap debitur KUR yang terdampak dapat diberikan suplesi/kredit baru dengan mempertimbangkan kondisi dan prospek usaha, cash flow serta kemampuan membayar debitur. Restrukturisasi dengan cara penambahan plafon dilakukan dengan menggunakan rekening terpisah atau dibentuk rekening baru untuk tambahan plafon.

Namun, debitur KUR yang akan dilakukan penambahan plafon harus diusulkan lebih dahulu ke penyalur KUR untuk dilakukan validasi SIKP dengan melampirkan data. Penambahan plafon kredit dapat dilakukan setelah ada konfirmasi SIKP atas validitas data rekening KUR yang akan dilakukan restrukturisasi.

Sementara, untuk pemberian grace period atau masa tenggang pembayaran utang akan disesuaikan dengan kebutuhan debitur dan memperhatikan jangka waktu restrukturisasi. Selama masa grace periode, debitur dibebaskan dari kewajiban pokok dan bunga. Lebih dari itu, debitur KUR terkena bencana yang terdampak usaha debitur lebih dari 50 persen dapat diberikan keringanan tunggakan bunga atau denda/penalty maksimum sebatas tunggakan bunga dan atau denda yang belum dibayarkan debitur.

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo