POLHUKAM

KALEIDOSKOP 2021

Terus Bergerak Menjaga Haluan Negara

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, mengunjungi Sirkuit Mandalika pada April 2021. (Ist)
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, mengunjungi Sirkuit Mandalika pada April 2021. (Ist)

JAKARTA - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terus bergerak dengan menjalankan peran penting dalam proses berbangsa dan bernegara, khususnya di bawah kepemimpinan Bambang Soesatyo.

Pada 2019, MPR resmi menunjuk pria yang akrab disapa Bamsoet dari Fraksi Partai Golkar sebagai ketua yang dipilih secara musyawarah mufakat. Sementara, wakil ketua yang dipilih yaitu Ahmad Basarah (PDI Perjuangan), Ahmad Muzani (Partai Gerindra), Lestari Murdijat (Partai Nasdem), Jazilul Fawaid (PKB), Syarifuddin Hasan (Partai Demokrat), Hidayat Nur Wahid (PKS), Zulkifli Hasan (PAN), Arsul Sani (PPP) dan Fadel muhammad dari Kelompok DPD.

Hingga penghujung 2021, MPR telah menjalankan tugasnya sebagai lembaga negara guna menjaga demokrasi, hingga mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Berbagai warna dilalui dan dihadapi MPR, dari amendemen UUD 1945 untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), menggencarkan sosialisasi Empat Pilar MPR dan memantau segala kebijakan pemerintah, khususnya dalam penanganan pandemi COVID-19 yang hampir dua tahun menyebar di Indonesia.

JANUARI
Pada awal Januari, Syarief Hasan meminta agar pemerintah memberikan perhatian terhadap perairan Natuna Utara, dengan meningkatkan pertahanan militer jika sewaktu-waktu terjadi perang terbuka.

Kemudian, Bamsoet mengingatkan pemerintah untuk meningkatkan realisasi vaksinasi, khususnya dengan kehadiran varian baru corona yang pertama kali terdeteksi di Inggris, yakni varian Under Investigation atau VUI0202012/01. Bamsoet meminta pemerintah untuk all out mendapatkan 426 juta dosis guna mewujudkan kekebalan komunitas atau herd immunity dalam negeri. Di mana dari jumlah vaksin tersebut harus disuntikkan sedikitnya 188 juta penduduk dari total 259 juta penduduk Indonesia.


Selain itu, MPR juga sempat meminta Kementerian Pertanian untuk menangani kelangkaan pupuk bersubsidi. Hal itu diketahui karena munculnya kebijakan pemerintah untuk melakukan pengurangan kuota pupuk bersubsidi sebesar 50 persen. Sehingga berimbas pada petani, masyarakat kecil, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang bergerak di bidang pertanian.

FEBRUARI
Di awal Februari, Bamsoet melantik Irwan Ardy Hasman sebagai anggota pergantian antar waktu MPR dari Fraksi Partai Gerindra. Pada pelantikan tersebut, Bamsoet mengingatkan anggota MPR untuk memasyarakatkan Empat Pilar, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Metode sosialisasinya pun harus dilakukan secara menarik dan kreatif. Sehingga tidak menjadikannya hanya sekadar bahan untuk dihafal atau dimengerti saja. Melainkan perlu diterima dan dihayati, dipraktekkan sebagai kebiasaan, bahkan dijadikan sifat yang menetap, hingga menjadi bagian dari kepribadian setiap anak bangsa," kata Bamsoet.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat, juga mengingatkan, perlu pemahaman bersama terkait undang-undang pernikahan dan undang-undang perlindungan anak untuk menghapus praktik pernikahan usia dini di masyarakat.

MARET
Di awal Maret, MPR mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo yang mencabut lampiran Perpres 10/2021 tentang terbukanya investasi industri minuman keras (miras) atau beralkohol. Pencabutan Perpres tersebut juga sekaligus agar pemerintah segera menerbitkan dokumen resmi berbentuk perpres baru. Terbitnya Perpres baru setidaknya akan meyakinkan masyarakat, bahwa tidak lagi terjadi seringnya pernyataan publik Presiden Jokowi justru dipersepsikan dan diimplementasikan secara berbeda oleh para pembantunya.

Pada bulan yang sama, Hidayat Nur Wahid menyampaikan dukungan terhadap kritik yang disampaikan Pimpinan Muhammadiyah, NU dan MUI, terhadap Visi Pendidikan Indonesia 2035 yang disusun dalam Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), karena tidak mencantumkan frasa agama. Ia menilai, tidak disebutkannya frasa agama berarti tidak sejalan dengan arah dasar UUD 1945 dan UU Sistem Pendidikan Nasional.

Masih di Maret, Bamsoet menanggapi terkait dengan isu perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden dari dua periode menjadi tiga periode. Ia menegaskan, pihaknya tidak pernah sekali pun membahas hal tersebut. Terlebih ketentuan masa jabatan kepresidenan diatur dalam Pasal 7 UUD 1945, yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun.

"MPR tidak pernah melakukan pembahasan apapun untuk mengubah Pasal 7 UUD 1945," ujar Bamsoet.

APRIL
Pada awal April, Bamsoet melantik anggota MPR PAW, MF Nuhuda dari Fraksi PKB. Pada kesempatan itu, Bamsoet memandang masih terdapat masalah patogenik besar terkait ideologi negara. Hal itu ditandai dengan adanya bom bunuh diri yang terjadi di Gereja Katedral Makassar. Hal tersebut menurutnya dapat diatasi dengan melaksanakan Sosialisasi Empat Pilar MPR.

"Sosialisasi Empat Pilar MPR harus dilakukan secara sungguh-sungguh oleh seluruh anggota MPR. Bukan sekadar formalitas bertemu konstituen di daerah pemilihan, tetapi juga dapat menyasar kelompok masyarakat yang rawan dimasuki oleh paham radikal," tandas Bamsoet.

Di bulan yang sama, MPR mendukung teknologi telekomunikasi seluler generasi lima atau 5G yang akan mewujudkan peradaban baru butuh dukungan dan peran signifikan sumber daya manusia (SDM) bertalenta digital dalam jumlah memadai. Talenta digital, menurut Bamsoet, harus direspons pemerintah agar generasi baru dapat kompeten dan kompetitif dalam beradapsi di tengah perubahan zaman.

MEI
Bamsoet sempat mengungkapkan adanya peningkatan intensitas aksi teror yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Berdasarkan data Kemenko Polhukam, selama tiga tahun terakhir, tidak kurang dari 110 warga menjadi korban teror KKB. Sebanyak 95 orang di antaranya meninggal dunia terdiri dari warga sipil 59 orang, personel TNI 27 orang dan personel Polri sembilan orang. Dia meminta agar pemerintah perlu memasifkan kembali pembangunan di Papua sesuai Inpres 9/2020 dan Keppres 20/2020, termasuk melakukan berbagai operasi bhakti kesejahteraan.

JUNI
Pada awal Juni lalu, Bamsoet diangkat menjadi Ketua Dewan Pengawas Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo). Kehadiran Periklindo tersebut diharapkan mendorong percepatan migrasi Indonesia ke kendaraan listrik. Sejalan dengan arah perjuangan IMI yang mendukung Perpres 55/2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan. Selain itu, Bamsoet juga sempat menyoroti ketergantungan alat kesehatan dari negara lain. Menurut dia, sudah saatnya pemerintah memberi perhatian serius kepada industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

Di bulan Juni, Bamsoet juga memperingati sewindu wafatnya Bapak Empat Pilar MPRI, Taufiq Kiemas. Ia mengatakan peninggalan Taufiq akan tetap abadi bagi bangsa dan negara Indonesia. Terutama warisan tentang pentingnya memasyarakatkan (sosialisasi) Empat Pilar Kebangsaan, yang kemudian diubah menjadi Empat Pilar MPR.

Warisan Empat Pilar MPR tersebut sangat berguna untuk menjaga keberlangsungan masa depan Indonesia. Sehingga tidak terpecah belah akibat suku, agama, ras, maupun antargolongan (SARA).

"Empat Pilar MPR merajut keberagaman sebagai kekuatan bangsa Indonesia, bukan sebagai sumber pertikaian," ujar Bamsoet.

JULI
Hidayat Nur Wahid sempat mengkritisi strategi bantuan sosial pemerintah dalam penyelenggaraan PPKM, di mana terdapat Program Keluarga Harapan untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Program Sembako sebanyak 18,8 juta KPM, dan pencairan perpanjangan bansos tunai Mei-Juni untuk 10 juta KPM. Baginya, ketiga jenis bantuan sosial itu adalah bansos reguler yang sudah diberikan sebelum pemberlakuan PPKM Darurat. Sehingga diperkirakan tidak akan efektif menahan sebagian besar masyarakat untuk tetap di rumah di era PPKM Darurat.

AGUSTUS
Bamsoet sempat menyinggung ihwal amenademen UUD 1945. Menurutnya, UUD 1945 bukan kitab suci, sehingga tidak boleh dianggap tabu jika ada kehendak untuk dilakukan penyempurnaan melalui proses amandemen. Alasannya agar ke depan tidak terjadi ubahan haluan jika terjadi pergantian kepemimpinan. Pasalnya, memasukkan PPHN tersebut pada saat itu menjadi kekhawatiran akan perubahan pasal-pasal krusial, seperti pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden.

SEPTEMBER
Memasuki September, Bamsoet menegaskan MPR terbuka dengan siapapun yang ingin menyampaikan aspirasi terkait PPHN. Ia mengatakan dari berbagai aspirasi publik yang diserap MPR, terlihat dengan jelas bahwa Indonesia sangat membutuhkan PPHN sebagai bintang penunjuk arah pembangunan, guna mencegah negara tanpa arah. Ia juga menerangkan, pasal 37 konstitusi mengatur secara rigid mekanisme usul perubahan konstitusi, yang tidak dapat dilakukan secara serta merta. Melainkan harus terlebih dahulu diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR, atau paling sedikit 237 pengusul diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya, serta melalui beberapa tahapan sebagaimana diatur dalam Tata Tertib MPR.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR, Sjarifuddin Hasan, menegaskan MPR belum memutuskan apapun terkait amendemen UUD 1945. Hal itu disampaikan menyusul munculnya PPHN melalui amendemen. Menurutnya, perlu ketelitian dalam melakukan kajian tersebut. Sebab, MPR sangat memahami bahwa wacana ini jika terwujud, akan sangat besar manfaatnya untuk bangsa. 

OKTOBER
Dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Bamsoet menekankan pentingnya memasukan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib bagi siswa sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Menurutnya, setiap negara selalu mempunyai sejarah konflik dalam dinamika kehidupan kebangsaannya, termasuk Indonesia. Bangsa Indonesia harus mensyukuri memiliki Pancasila yang selalu berperan sebagai bagian penting dari resolusi konflik, yang menyatukan seluruh elemen bangsa pada sebuah visi kebangsaan. Pancasila hadir sebagai dasar negara, falsafah, dan pandangan hidup bangsa.

Di bulan ini, Bamsoet juga menerima penghargaan Brevet dan Wing Kehormatan Penerbang Kelas 1 dari TNI AU. Sebelumnya, mantan Ketua Komisi III Bidang Hukum & Keamanan DPR ini juga telah mendapatkan penghargaan, mulai dari Brevet Hiu Kencana dan Warga Kehormatan TNI AL, Brevet Warga Kehormatan Korps Brimob Polri hingga Brevet Warga Kehormatan Badan Intelijen Negara (BIN) pada 2019-2020.

NOVEMBER
MPR menyesalkan keluarnya Permendikbudristek 30/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, menilai peraturan tersebut sarat dengan ketentuan yang tak sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 serta peraturan perundangan di atasnya.

Penolakan terhadap peraturan itu, menurut HNW, telah dilakukan masyarakat luas, sebagaimana dinyatakan oleh 13 organisasi yang tergabung dalam Majelis Ormas Islam (MOI). Dari DPR, Fraksi PKS juga tegas menolak, karena peraturan tersebut jauh dari nilai-nilai Pancasila yang memuliakan norma agama.

DESEMBER
Pada bulan ini, MPR sempat diramaikan dengan pernyataan Bamsoet yang memprotes Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait pemangkasan anggaran belanja MPR untuk 2022. Bamsoet pun meminta agar Sri Mulyani dicopot dari jabatannya. Sri Mulyani kemudian memberikan tanggapan bahwa keuangan negara masih difokuskan untuk COVID-19, terlebih dengan adanya varian baru. Pernyataan Bamsoet tersebut sempat viral, namun kemudian muncul foto bersama Sri Mulyani dan Bamsoet dalam acara pembukaan Rapimnas Kadin di Bali.


Video Terkait:
3 Periode, 'Kun Fayakun'
Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo