POLHUKAM

Posisi Airlangga Masih Aman

Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto. (Net)
Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto. (Net)


JAKARTA - Kondisi internal Partai Golkar mulai menyerukan agar adanya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dan meminta Airlangga hartarto turun dari jabatannya sebagai ketua umum. 

Hal ini tak lepas dari isu perselingkuhan yang dialamatkan kepada Airlangga dan pelaporan ke polisi oleh wanita bernama Rifa Handayani.

Namun, posisi Airlangga sebagai Ketum Golkar dinilai tidak akan terpengaruh, selama belum ada proses hukum terhadap Menteri Koordinator Perekonomian tersebut. Airlangga masih layak dan pantas untuk menjabat ketua umum.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti, berpendapat, laporan yang dilakukan wanita bernama Rifa Handayani, yang disebut-sebut selingkuhan Airlangga itu, belum menemui titik terang. Sehingga pemerintah belum perlu melakukan tindakan apapun terhadap Airlangga.

"Kalau ternyata menurut polisi cukup dugaan untuk menindaklanjuti ke proses penyidikan, barulah kita bicara legal formalnya, baru kita bicara moralnya, jadi kalau itu belum ada, enggak bisa," kata Ray saat dihubungi Info Indonesia, Rabu (5/1/2022).


Ray mendorong agar laporan Rifa ke Polisi terkait adanya ancaman dari pihak Airlangga dan keluarga bisa direspons secara cepat. Agar kasus tersebut memiliki kejelasan dan tidak mengambang di ruang publik.

"Makanya lebih baik polisi meresponsnya lebih cepat, apakah laporan itu layak ditindaklanjuti atau tidak, supaya jelas statusnya, itu yang paling penting," katanya.

Menurutnya, status sebagai terlapor tidak memiliki arti apa-apa, karena belum masuk dalam proses hukum. Status terlapor juga tidak berdampak pada pengambilan keputusan, sekalipun masalah yang melilitnya terkait tindakan ancaman. Ray juga menyebut, posisi Airlangga sebagai Menko Perekonomian tidak akan mungkin diganti oleh Presiden Joko Widodo, meski sedang diterpa isu perselingkuhan dan pelaporan ke polisi.

Ketidakberanian Jokowi mencopot Airlangga dari jabatan menteri, lantaran yang bersangkutan adalah ketua umum partai besar yang posisinya jelas kuat.

"Secara politik enggak mungkin Presiden (Jokowi) berani memberhentikan Airlangga. Karena posisi Airlangga itu kuat. Karena dia ketua partai," ujar Ray.

Selain dari kekuatan Airlangga dalam politik, dari persoalan moral, Jokowi juga tidak akan mungkin mengganti Airlangga. Sebab, kata Ray, moral tidak menjadi acuan Presiden Jokowi untuk memberhentikan pejabatnya. Terlebih, belum ada kepastian hukum terhadap yang dilaporkan.

"Jadi itu sulit," kata Ray.

Berbeda jika penegak hukum sudah menetapkan Airlangga dalam kasus tersebut sebagai tersangka. Sementara, bicara soal moralitas, meskipun belum ada keputusan pengadilan, tetapi secara moral yang bersangkutan sebaiknya mundur karena sedang dililit suatu masalah.

Artikel selengkapnya bisa dibaca di Koran Info Indonesia.


Video Terkait:
Bocah Penyandang Disabilitas ini Trending Youtube
Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo