POLHUKAM

Bawa Bukti, PNPK Laporkan Ahok ke KPK

Koordinator Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PNPK), Marwan Batubara, usai melaporkan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama ke Komisi Pemberantasan Korupsi. (Info Indonesia/Akbar Budi)
Koordinator Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PNPK), Marwan Batubara, usai melaporkan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama ke Komisi Pemberantasan Korupsi. (Info Indonesia/Akbar Budi)


JAKARTA - Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PNPK) resmi melaporkan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Laporan terhadap Ahok itu terkait dugaan tindak pidana korupsi saat yang bersangkutan masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Koordinator PNPK, Marwan Batubara menjelaskan, pihaknya sebelumnya juga pernah melaporkan kasus tersebut ke KPK, saat lembaga antirasua itu dipimpin Agus Rahardjo.

Namun, hingga pergantian pimpinan KPK, kasus tersebut tak kunjung ditindaklanjuti. Atas hal itu, dirinya merasa KPK seperti melindungi Ahok.

"Tuntaskan. Jangan Ahok itu dilindungi oleh Pimpinan," kata Marwan kepada wartawan, di Gedung Merah-Putih KPK, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (6/1/2022).


Dalam laporannya pada hari ini, Direktur Indonesia Resources Studies (Iress) itu mengatakan, telah menyerahkan beberapa dokumen bukti dugaan korupsi yang dilakukan Ahok.

Dengan adanya bukti-bukti itu, dirinya meminta KPK untuk segera menindaklanjuti, sehingga komisaris Pertamina itu dapat diproses secara hukum.

"Sebenarnya kita berharap ini dilanjutkan lagi. Sehingga Ahok itu benar-benar diproses hukum karena alat bukti sudah lebih dari cukup."

Adapun kasus yang melibatkan Ahok kala menjadi Gubernur DKI Jakarta yakni, pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, lahan taman BMW, lahan Cengkareng Barat.

Selanjutnya, kasus dana CSR yang diduga diperoleh dari puluhan perusahaan bernilai puluhan hingga ratusan miliar, yang ternyata oleh Ahok tidak dimasukkan kedalam APBD, tetapi dikelola Ahok Center, kemudian kasus reklamasi teluk Jakarta, kasus dana non budgeter. 

"Dana CSR begitu diklaim sebagai keberhasilan, padahal itu melanggar sekian banyak undang-undang," kata dia.


Video Terkait:
Ahok: Lima Tahun Ke Depan SPBU Pertamina Bakal Sepi Pelanggan
Editor: Saeful Anwar