POLHUKAM

Serahkan Bukti Korupsi Ahok, Adhie Massardi: KPK Tinggal Santap

Presidium PNPK, Adhie M. Massardi (kanan). (Info Indonesia/Akbar Budi)
Presidium PNPK, Adhie M. Massardi (kanan). (Info Indonesia/Akbar Budi)


JAKARTA - Komisaris Utama (Komut) Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atas dugaan tindak pidana korupsi.

Laporan dilayangkan Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PNPK). Adapun dugaan korupsi yang dilakukan Ahok adalah sewaktu dirinya masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Presidium PNPK, Adhie M. Massardi mengatakan, pihaknya sudah memberikan beberapa dokumen dan buku terkait dugaan korupsi Ahok. Menurutnya, dengan bukti-bukti yang dilaporkan, KPK sudah bisa langsung bekerja dan dengan mudah menyeret Ahok ke penjara.

"Kalau kasus korupsinya Ahok ini sudah di sini paling gampang. Kenapa paling gampang? Karena dari teman-teman di KPK tuh tinggal mengeluarkan dari freezer kemudian di taruh microwave 5 sampai 10 menit sudah bisa disantap. Jadi sudah siap saji," kata Adhie di Gedung Merah-Putih KPK, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (6/1/2022).

Adhie mempercayakan Firli Bahuri sebagai pimpinan KPK dapat menindaklanjuti laporan tersebut. Sehingga, Ahok dapat segera di proses secara hukum. "Saya pikir buku (alat bukti) itu bisa dijadikan bahan untuk ditindaklanjuti oleh KPK untuk diproses," kata dia.


Adapun kasus yang melibatkan Ahok kala menjadi Gubernur DKI Jakarta yakni, kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Dalam kasus RS Sumber Waras ini, Ahok diduga merubah nomenklatur R-APBD 2014 tanpa persetujuan DPRD DKI, dan memanipulasi dokumen pendukung pembelian lahan dengan modus backdated. 

Ahok juga mengabikan rekomendasi BPK untuk membatalkan pembelian lahan RS Sumber Waras. Hal ini melanggar Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. 

Menurut Adhie, dalam kasus lahan Sumber Waras itu berpotensi merugikan negara Rp191 miliar. Hal ini melanggar Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Pasal 2 Perpres Nomor 7 Tahun 2012. 

Tidak hanya itu, negara juga berpotensi mengalami kerugikan sebesar Rp400 miliar karena Kartini Muljadi hanya menerima Rp355 miliar dari kontrak sebesar Rp755 miliar, sisanya digelapkan.

Masih dalam kasus lahan Rumah Sakit Sumber Waras, dalam kasus ini, negara berpotensi mengalami tambahan kerugian negara miliaran rupiah dari sewa lahan, dan itu bertentangan dengan Pasal 6 Permendagri Nomor 17 Tahun, PP Nomor 27 Tahun 2014, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. 

Selanjutnya, pada kasus lahan Taman BMW. Ahok diduga terlibat tindak pidana korupsi dalam kasus Tamab BMW dan berpotensi merugikan negara puluhan miliar rupiah.

Tanah BMW yang diklaim Agung Podomoro akan diserahkan pada Pemda DKI sebagai kewajiban, ternyata bukanlah milik AP. Lahan tersebut ternyata berstatus bodong, tidak ada satu dokumen yang secara hukum sah kalau lahan BMW menjadi milik Pemda DKI.

Dalam kasus lahan BMW ini, telah terjadi permalsuan tandatangan dalam proses pemilik lahan oleh AP, dan Pemda DKI telah membuat sertifikasi sebagai lahan BMW dengan melanggar hukum, dan telah berperan menjalankan tugas yang harusnya dilakukan oleh AP. Dimana hal itu melanggar PP Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Menteri Negara Agraria (PMNA) Nomor 3 Tahun 1997. 

Selanjutnya, Ahok juga diduga terlibat kasus dana CSR yang diduga diperoleh dari puluhan perusahaan bernilai puluhan hingga ratusan miliar, yang ternyata oleh Ahok tidak dimasukkan kedalam APBD, tetapi dikelola Ahok Center, kemudian kasus reklamasi teluk Jakarta, kasus dana non-budgeter. 

"Dana CSR begitu di claim sebagai keberhasilan padahal itu melanggar sekian banyak Undang-Undang," kata dia.


Video Terkait:
Ahok: Lima Tahun Ke Depan SPBU Pertamina Bakal Sepi Pelanggan
Editor: Saeful Anwar