EKONOMI

Dukung Larangan Ekspor Batu Bara, DPR Minta PLN Beralih ke Energi Terbarukan

Anggota Komisi VI DPR, Andre Rosiade. (Net)
Anggota Komisi VI DPR, Andre Rosiade. (Net)


JAKARTA - DPR RI mendukung penuh kebijakan pemerintah melakukan larangan ekspor batu bara demi memenuhi kebutuhan energi dalam negeri.

Anggota Komisi VI DPR, Andre Rosiade, mengatakan, sebagai mitra kerja PT. PLN, dirinya mengetahui persis bahwa stok batu bara milik PLN terkadang hanya tersedia untuk kebutuhan enam hari. Ini dinilai mengkhawatirkan karena berdampak pada cadangan batu bara untuk pembangkit listrik, yang bisa berujung mati listrik di segala sektor.

"Kalau tidak pemerintah mengambil tindakan cepat dan konkret tentu kemungkinan besar akan terjadi byar pet di Indonesia. Bukan hanya nanti listrik padam merugikan konsumen, khususnya rumah tangga tapi juga mengganggu industri yang ada di Indonesia," jelasnya dalam keterangan pers, Kamis (6/1/2022).

Jika ekspor batu bara tidak dihentikan sementara, Andre berpendapat, tidak hanya berdampak pada PLN tetapi juga bisa berdampak pada industri-industri lain seperti semen, baja, tekstil dan semua jenis industri yang membutuhkan batu bara. Oleh sebab itu, pelarangan ekspor batu bara menjadi langkah yang tepat.

Ia pun menyadari hal tersebut akan mempengaruhi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Tetapi, di sisi lain, pasokan energi di dalam negeri bisa menjamin, industri dalam negeri pun tertolong dan memiliki daya ungkit ekonomi yang lebih besar.


"Soal dampak negatif bagi PNBP ya tentu dengan larangan ini pendapatan dari pajak ekspor tentu berkurang, tapi ada kepentingan lebih besar dan multiplayer effect ini jauh lebih besar dari sebatas PNBP," jelas Andre.

Politisi Partai Gerindra itu berharap, pada tahun-tahun yang akan datang PLN tidak lagi tergantung dengan energi batu bara tetapi beralih pada kebutuhan energi terbarukan.

"Tentu yang harus dipikirkan oleh PLN bagaimana melakukan transformasi dari kebutuhan batu bara menjadi kebutuhan energi terbarukan," ujar Andre.

Sebelumnya, Kementerian ESDM melalui Surat Dirjen Minerba Nomor B-1605/MB.05/DJB.B/2021 yang diterbitkan 31 Desember 2021 resmi melarang perusahaan pertambangan batu bara untuk melakukan kegiatan ekspor periode 1-31 Januari 2022. Hal itu guna menjamin terpenuhinya pasokan batu bara untuk pembangkit listrik. 

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo