POLHUKAM

EKSAMINASI PUTUSAN PINANGKI

Pinangki Tidak Mungkin Sendiri

Tersangka kasus suap pengurusan pengajuan fatwa bebas Mahkamah Agung untuk membebaskan Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari (Rompi Pink) usai menjalani pemeriksaan di gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (2/9/2020). (Foto: Antara)
Tersangka kasus suap pengurusan pengajuan fatwa bebas Mahkamah Agung untuk membebaskan Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari (Rompi Pink) usai menjalani pemeriksaan di gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (2/9/2020). (Foto: Antara)


JAKARTA - Sudah lebih dari setahun kasus skandal korupsi yang melibatkan Pinangki Sirna Malasari, Joko Tjandra , dan Andi Irfan Jaya terjadi. Tetapi, kasus itu tetap menjadi perhatian organisasi masyarakat sipil seperti Indonesia Corruption Watch (ICW).

Pinangki adalah mantan Kepala Sub-Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan, sedangkan Joko Tjandra terpidana kasus hak tagih Bank Bali, dan Andi Irfan Jaya adalah politikus Partai Nasdem.

Sorotan terhadap Pinangki itu bukan karena jabatan yang diembannya ketika menjadi jaksa, melainkan ada kekuatan besar yang belum terungkap di sekitar kasus yang disebut-sebut melibatkan sejumlah pejabat Kejaksaan RI dan Mahkamah Agung (MA). Publik juga merasa ada kejanggalan ketika Kejaksaan terkesan lambat dalam mengeksekusi Pinangki meski putusannya sudah berkekuatan hukum tetap.

Kesan itu seolah-olah menunjukkan adanya pejabat tinggi di Kejaksaan mengistimewakan sosok Pinangki yang sebenarnya hanya menjadi eselon terendah di lingkungan lembaga tersebut. Kesan demikian juga terungkap dalam eksaminasi putusan Pinangki yang digelar ICW bersama beberapa akademisi yang salah satunya diuraikan oleh dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Fachrizal Afandi.

Dalam paparannya berjudul "Pinangki dan Pudarnya Harapan Pemberantasan Korupsi di Lembaga Penegak Hukum", Fahcrizal menuturkan, jabatan Pinangki ketika aktif sebagai jaksa sama sekali tidak berwenang dalam menangani perkara yang melibatkan Joko S. Tjandra. Karena itu, tidak mungkin seorang buronan kakap dengan mudahnya memberikan sejumlah uang kepada Pinangki tanpa adanya keterlibatan jaksa lain di Kejaksaan Agung.


"Ini yang tampaknya tidak didalami oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Amir Yanto) dan seolah-olah percaya saja bahwa ini adalah ulah seorang jaksa Pinangki saja tanpa ada keterlibatan jaksa lain di Kejaksaan Agung," tulis Fachrizal pada 12 Desember lalu.

Fachrizal mengatakan, merujuk kepada Resume Laporan Hasil Inspeksi Kasus Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan berdasarkan Surat Perintah Plt. JamWas Nomor Print163/H/Hjw/07/2020 tanggal 24 Juli 2020 serta Nota Dinas Nomor: R. 530/H/H.V.1/07/2020tidak ada satupun usaha yang terlihat untuk memeriksa atasan langsung Jaksa Pinangki.

Padahal dalam Pasal 34, 35, 36 dan 37 Peraturan Kejaksaan No. 6 Tahun 2019 jo. PeraturanJaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia jelas disebutkan bahwa atasan langsung Pinangki adalah Kepala BagianPemantauan Evaluasi di bawah tanggung jawab Kepala Biro Perencanaan dan juga JaksaAgung Muda Pembinaan yang langsung di bawah kendali Jaksa Agung.

Lantas siapa saja atasan langsung Pinangki waktu itu? Khusus untuk Kepala Biro Perencanaan pada Jaksa Agung Muda Pembinaan ada Andi M. Taufik yang menjabat hingga Mei 2020. Setelahnya itu, jabatan tersebut dipegang oleh Reda Manthovani yang kini menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Banten. Pada masa Reda ini pula skandal Pinangki dengan Joko Tjandra itu mencuat ke publik.

Tetapi, seperti yang diungkap Fachrizal dalam paparannya itu, berdasarkan dokumen pemeriksaan bidang pengawasan tidak satupun atasan Pinangki yang diperiksa dalam rangka mempertanyakan kinerja mereka dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku Pinangki.

Sebagaimana lembaga pemerintahan lainnya, tulis Fachrizal, pengawasan terhadap para jaksa sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden 15/1983 dan PERJA 022/A/JA/03/2011 setidaknya dilakukan dengan dua cara; pertama dengan cara pengawasan melekat oleh pimpinan dan keduadisebut pengawasan fungsional oleh unit khusus yaitu Jaksa Agung Muda Pengawasan.

"Sebagai Kasubag Pemantauan dan Evaluasi II, pejabat eselon IV di Kejaksaan Agung, pejabatpengawasan melekat untuk Pinangki di antaranya, Jaksa Agung RI, pejabat struktural eselon I yaitu Jaksa Agung Muda Pembinaan (Bambang Sugeng Rukmono), pejabat struktural eselon II yaitu Kepala Biro Perencanaan dan pejabat struktural eselon III yaitu Kepala Bagian PemantauanEvaluasi (pasal 5 PERJA 022/A/JA/03/2011)," tulis Fachrizal lagi.

Peran Reda
Atas dasar analisis itu, Info Indonesia mencoba menanyakan hal tersebut kepada Reda Manthovani yang sempat menjadi atasan Pinangki. Soal itu, Reda mengatakan pengetahuan tentang Pinangki bisa diketahui dari persidangan. Apalagi ketika kasus itu muncul dan terungkap di persidangan, semua terbuka.

"Bahkan anak-anak remaja juga bisa tahu kasusnya Pinangki. Coba Mas Deni (wartawan Info Indonesia) lihat di berita-berita tentang Pinangki. Silakan Anda cari narasumber yang lebih tepat. Cukup segitu jawaban saya ya," kata Reda saat dihubungi beberapa waktu lalu.

Penjelasan Reda itu berbeda dengan keterangan yang disampaikan sumber Info Indonesia di Komisi Kejaksaan dan Kejaksaan Agung. Dalam kasus Pinangki yang diketahui plesiran ke luar negeri dari Oktober 2019 hingga Januari 2020, sosok yang menjabat Kepala Biro Perencanaan pada Jambin Kejaksaan Agung adalah Andi M. Taufik.

Sementara, Reda menjabat Kepala Biro Perencanaan pada Jambin ketika Pinangki sedang mengurusi Joko Tjandra mulai dari peninjauan kembali hingga bertemu dengan pejabat Kejaksaan lainnya. Sumber tersebut bahkan menyebutkan Reda mengetahui semua perilaku Pinangki itu.

Terlepas dari informasi tersebut, menurut Fachrizal, para pejabat pengawasan melekat ini juga harus diperiksa untuk mencari sejauh mana pertanggung jawaban tugas mereka dalam melakukan pengawasan terhadap Pinangki. Apalagi jika dilihat dari dokumen pemeriksaan pengawasan dan juga berita acara pemeriksaan penyidikan oleh Jaksa Agung Muda Pidana Khusus terlihat bahwa Pinangki berulang kali pergi ke Malaysia untuk bertemu Joko Tjandra yang diakuinya beberapa kali tidak melapor dan mendapatkan izin dari pimpinan.

Jika masalah pidananya dikatakan sudah selesai, lantas mengapa dalam hal pelanggaran sistem pengawasan melekat Pinangki yang juga melibatkan atasannya tidak pernah diperiksa atau dituntaskan?

Karena pengawasan secara internal tidak berjalan, maka seharusnya Komisi Kejaksaan bisa mengambil peran untuk memeriksa mereka yang dinilai melanggar aturan. Apalagi kemunculan Komisi Kejaksaan sejak awal untuk menjawab ketidakefektifan sistem pengawasan internal dalam tubuh Kejaksaan. Lantas, mengapa peran internal dan eksternal dalam skandal Pinangki terkesan mandul? Wallahu a'lam bishawab.

Editor: Saeful Anwar