POLHUKAM

Golkar Cuma Perlu Berbenah

Bendera Partai Golkar. (Net)
Bendera Partai Golkar. (Net)


JAKARTA - Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK), terhadap Wali Kota Bekasi, yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi, Rahmat Effendi jelas akan berdampak terhadap citra partai berlambang pohon beringin itu.

Demikian pendapat Peneliti Pusat Lembaga lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Wasisto Raharjo Jati kepada Info Indonesia, Jumat (7/1/2022).

"Tentu adanya OTT ini jelas sangat mencoreng citra Golkar, terlebih kalau dikaitkan dengan performa kinerja kepala daerah yang terkena OTT itu tidak memuaskan masyarakat di daerah. Sudah pasti akan memberikan citra politik negatif," kata dia.

Namun, kata dia, partai berlambang pohon beringin itu akan tetap berkibar, sebab selalu bisa keluar dari berbagai pesoalan, baik yang disebabkan internal maupaun eksternal.

"Secara umum, Golkar selalu bisa keluar dari badai politik dan tetap kukuh," ujar dia.


Terkait maraknya penangkapan yang dilakukan penegak hukum terhadap elite-elite Golkar, Wasisto menyarankan agar partai warisan orde baru itu melakukan perbaikan internal. Sebab, dirinya melihat ada sistem politik di Golkar yang tidak berjalan dengan baik.

"Cara yang patut dan harus dilakukan segera oleh Golkar adalah mengadakan Rapim (rapat pimpinan) atau musyawarah akbar yang menekankan evaluasi internal bagi para kader yang duduk sebagai pejabat publik. Evaluasi itu tentu terkait pula dengan penegakkan disiplin moral, di mana kader yang terindikasi melakukan pelanggaran kode etik perlu diberikan sanksi," kata dia.

Sebelumnya, KPK menetapkan Rahmat Effendi bersama delapan orang lainnya sebagai tersangka korupsi pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat.

Dalam kasus ini, Pemkot Bekasi pada 2021 menetapkan APBD Perubahan untuk belanja modal ganti rugi tanah senilai Rp286,5 miliar. dengan rincian, anggaran pembebasan lahan polder 202 senilai Rp25,8 miliar, pembebasan lahan polder air Kranji Rp21,8 miliar dan melanjutkan pembangunan gedung teknis bersama senilai Rp15 miliar.

Atas proyek-proyek tersebut, selaku wali Kota Bekasi periode 2018-2022, Rahmat Effendi diduga menetapkan lokasi pada tanah milik swasta dan intervensi dengan memilih langsung para pihak swasta yang lahannya akan digunakan untuk proyek pengadaan dan meminta tidak memutus kontrak pekerjaan. 

"Sebagai bentuk komitmen, tersangka RE (Rahmat Effendi) diduga meminta sejumlah uang kepada pihak yang lahannya diganti rugi oleh Pemerintah Kota Bekasi, di antaranya dengan menggunakan sebutan untuk sumbangan masjid," kata Ketua KPK, Firli Bahuri.

Pihak swasta mengabulkan permintaan komitmen yang diajukan tersebut dengan menyerahkan uang Rp4 miliar itu kepada Jumhana Lutfi selaku Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.

Selain itu, adapula uang komitmen diberikan kepada Wahyudin selaku camat Jatisampurna sebesar Rp3 miliar yang diberikan oleh Makhfud Saifudin selaku camat Rawalumbu yang mengatasnamakan sebagai "sumbangan masjid".

"Salah satu masjid yang berada di bawah yayasan milik keluarga RE sejumlah Rp100 juta," kata Firli.


Video Terkait:
Diduga, Airlangga Buka Suara Soal Perselingkuhan
Editor: Saeful Anwar