EKONOMI

PEN Fokus Tiga Klaster, Digenjot Sejak Awal Tahun

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto. (Net)
Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto. (Net)


JAKARTA - Pemerintah telah menetapkan besaran anggaran untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022 sebesar Rp441,1 triliun. Anggaran tersebut akan fokus pada tiga klaster, yaitu kesehatan Rp117,9 triliun, perlindungan masyarakat Rp154,8 triliun, dan pemulihan ekonomi Rp141,4 triliun.

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan, pemerintah mendorong agar beberapa program prioritas pada PEN 2022 dapat direalisasikan sejak awal tahun.

"Beberapa program prioritas yang berdampak langsung terhadap ekonomi dan masyarakat harus sudah bisa mulai untuk direalisasikan," kata Airlangga dikutip dari Antara, Minggu (9/1/2022).

Airlangga memaparkan, pada awal 2022, pemerintah akan melakukan front loading beberapa Program PEN 2022 atau akselerasi belanja di kuartal I dan II tahun ini. Walaupun dalam pelaksanaannya nanti masih dapat berubah mengikuti dinamika dan situasi di lapangan. Program pertama yaitu subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 3 persen pada Januari hingga
Juni 2022. Prioritas dilakukan dengan mempertimbangkan tingginya permintaan dan realisasi KUR, di mana pada 2021 mencapai Rp23,2 triliun per bulan. Sehingga perlu dilanjutkan pada tahun ini.

"Diberikan perpanjangan tambahan subsidi bunga KUR selama 6 bulan yang memerlukan anggaran sebesar Rp5,64 triliun," kata Airlangga.


Program kedua yaitu perluasan Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima & Warung (BT-PKLW) dan percepatan penyalurannya. Program ini untuk 1 juta PKL dan warung yang masing-masing disalurkan Rp1,2 juta. Pada 2021, program ini berhasil disalurkan 100 persen dalam waktu relatif singkat. Perluasan target sasaran dilakukan dengan menambahkan nelayan atau Penduduk Miskin Ekstrem (PME) di wilayah pesisir di 212 kabupaten/kota, dengan jumlah sekitar 1,76 juta orang. Selanjutnya, program ketiga adalah insentif fiskal berupa PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk perumahan. Insentif fiskal berupa PPN DTP untuk perumahan pada 2021 dialokasikan sebesar Rp0,96 triliun dan realisasinya 100 persen.

"Perpanjangan PPN DTP untuk Januari sampai Juni 2022, namun besarannya dikurangi sebesar 50 persen dari sebelumnya," terangnya.

Kemudian, insentif fiskal berupa PPnBM DTP untuk otomotif, di mana pada 2021 alokasi awal Rp3,46 triliun, dinaikkan menjadi Rp6,58 triliun dan realisasi 100 persen.

"Sesuai Surat Menperin kepada Menkeu, untuk mobil dengan harga di bawah Rp250 juta, PPnBM sama dengan Rp0, yang saat ini masih dikaji lebih lanjut oleh Kemenkeu," kata Airlangga.

Airlangga menambahkan, program PEN 2022 dirancang dengan mengantisipasi berbagai kemungkinan di tengah situasi dan kondisi pandemi COVID-19.

"Program-program PEN yang telah ditetapkan dan akan dijalankan di 2022 ini, sebagian masih melanjutkan program PEN 2021, dengan beberapa penyesuaian terkait prioritas program. Terutama karena tantangan penanganan pandemi dan pemulihan ekonominya juga menghadapi situasi berbeda, di mana kita lebih siap dalam menghadapi berbagai kemungkinan," kata Airlangga.

Selain program yang bersifat regular dan program prioritas, terdapat program pemerintah yang sifatnya terobosan dan butuh dilakukan percepatan. Pada 2022, bidang kesehatan yang meliputi program pengendalian COVID-19 dan pemulihan kesehatan masyarakat akan tetap menjadi prioritas utama. Namun, di saat yang sama, upaya penguatan program perlindungan masyarakat, yang berfokus pada masyarakat miskin dan rentan, juga akan dilakukan untuk membantu menjaga pemenuhan kebutuhan dasar.

"Program penanggulangan kemiskinan ekstrem akan menjadi program prioritas," sambungnya.

Melalui Program PEN 2022, pemerintah juga tetap memberikan dukungan kepada dunia usaha untuk menjaga keberlangsungan usaha dan akselerasi masa pemulihan. Menurut dia, khusus untuk UMKM, berbagai program telah diberikan dan akan dilanjutkan. Di antaranya subsidi bunga, penempatan dana pemerintah untuk perluasan kredit modal kerja dan restrukturisasi kredit UMKM, penjaminan kredit modal kerja UMKM, banpres produktif usaha mikro, dan bantuan tunai untuk PKL dan warung.

"Berbagai program tersebut dikoordinasikan di bawah menteri koordinator dan dilaporkan secara rutin kepada Bapak Presiden. Presiden juga secara rutin menyelenggarakan rapat penanganan COVID-19 setiap pekan untuk memantau perkembangannya," ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menyebut, perlu kecepatan untuk merealisasikan anggaran PEN, salah satunya dengan dukungan integrasi data.

"Kecepatan realisasi PEN mendesak, dengan perbaikan integrasi data kependudukan dengan penerima bantuan sosial, hingga data tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan daerah," kata Bhima, dikutip dari Antara, kemarin.

Menurut dia, anggaran PEN 2022 yang fokus pada tiga klaster utama adalah tepat. Alokasi PEN sebaiknya perlu ditambah, karena melihat pandemi masih menjadi tantangan pada 2022, khususnya dengan adanya kenaikan kasus varian baru.

"Anggaran untuk vaksinasi sebaiknya ditanggung sepenuhnya oleh negara, diambil dari dana PEN," kata Bhima.

Begitu juga kesiapan fasilitas kesehatan dan insentif tenaga kesehatan yang perlu mewaspadai adanya kenaikan lonjakan kasus di beberapa daerah. Di sisi lain, anggaran PEN untuk belanja perlindungan sosial sangat diperlukan, bukan saja akibat belum meratanya pemulihan daya beli masyarakat, tapi karena masih terdapat 19 juta orang pekerja yang terdampak oleh pandemi.

"Sementara itu, ancaman inflasi sepertinya bersifat persisten, bukan sekadar temporer. Kenaikan harga kebutuhan pokok akan menghambat pemulihan daya beli, karena semakin rendah pendapatan seseorang, maka semakin sensitif terhadap naiknya harga pangan dan harga energi," ujarnya.

Menurut dia, setidaknya anggaran PEN untuk belanja perlindungan sosial pada 2022 dibutuhkan Rp300 triliun. Bhima juga menyebut, pemerintah dapat menggandeng Badan Pengawas Keuangan (BPK) untuk optimalisasi realisasi anggaran PEN 2022, terutama pada tingkat daerah.

"Kekhawatiran berlebih terkait kriminalisasi pejabat daerah bisa diakomodir dengan penekanan terhadap pendampingan dan konsultasi intensif, baik dari pemerintah pusat maupun BPK, hingga pengawalan kejaksaan," kata Bhima.

Bhima memaparkan, dalam dua tahun terakhir, masalah pendataan menjadi salah satu hal yang menghambat kecepatan realisasi anggaran. Di samping itu, aturan teknis harus dibuat secara lebih jelas untuk menghindari revisi yang terlalu sering di level pejabat pelaksana teknis. Untuk itu, pendampingan dan pembinaan oleh BPK sangat dibutuhkan agar hambatan-hambatan tersebut dapat terselesaikan.

"Tapi, apabila ada kepala daerah yang masih menumpuk belanja di bank, maupun tidak memiliki senses of urgency dengan melakukan realisasi di akhir tahun, perlu diberi sanksi yang cukup berat," ujar Bhima.

Artikel ini juga ditayangkan di Koran Info Indonesia.

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo