EKONOMI

Perusahaan Tambang Bakrie Merana

Presiden Direktur PT Bumi Resources, Adika Nuraga Bakrie. (Net)
Presiden Direktur PT Bumi Resources, Adika Nuraga Bakrie. (Net)


JAKARTA - Larangan ekspor batu bara yang dibuat pemerintah, membuat pengusaha resah. Perusahaan milik Grup Bakrie, PT Bumi Resources Tbk, bahkan meminta larangan tersebut dicabut.

Dalam keterangan resmi perusahaan yang disampaikan Corporate Secretary BUMI, Dileep Srivastava menerangkan, larangan ekspor batu bara berpotensi membawa usaha emiten dan entitas anak ke kondisi force majeure dan demurrage.

"Larangan ekspor batu bara yang ditetapkan pemerintah memiliki potensi terjadinya kondisi keadaan force majeure. Namun, di setiap kontrak penjualan batu bara entitas anak sudah memuat pengaturan mengenai kondisi keadaan kahar ini," jelas dia.

Larangan ekspor ini juga memiliki potensi demurrage atau pengenaan biaya tambahan dari perusahaan pengiriman seperti pelayaran, dan juga penalti. Sebagai akibat tertahannya pengiriman batu bara ke luar negeri. Sekalipun perseroan telah memenuhi kewajiban pasar domestik (DMO), dengan mendahulukan kebijakan pasokan batu bara untuk kepentingan dalam negeri termasuk PLN. Perseroan dan entitas anak perseroan akan tetap mengikuti kebijakan pemerintah.

"Perseroan berharap agar pemerintah segera mencabut larangan ekspor terhadap perusahaan yang telah memenuhi DMO," imbuhnya.


Sampai saat ini, BUMI belum masih menghitung pengaruh kebijakan tersebut terhadap kinerja keuangan perusahaan. Namun, belum ada informasi atau fakta atau kejadian penting lainnya yang material yang dapa mempengaruhi harga efek perseroan, keputusan investasi para pemodal, serta kelangsungan hidup perseroan.

Sebelumnya, Kementerian ESDM resmi melarang kegiatan ekspor batu bara selama satu bulan, mulai 1 Januari 2022. Kebijakan ini merupakan buntut dari laporan Direksi PLN terkait terjadi kelangkaan pasokan baru bara untuk memenuhi kebutuhan domestik. Ditjen Minerba menginstruksikan dalam surat tersebut, seluruh pasokan Batubara yang berada di pelabuhan muat dan/atau sudah dimuat di kapal, agar segera dikirimkan ke PLTU milik Grup PLN dan Independent Power Producer/IPP.

Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi dan Batubara Indonesia (Aspebindo), Anggawira mengapresiasi upaya Kementerian ESDM dan PLN menjaga kestabilan pasokan dalam negeri. Menurutnya, kekayaan batu bara yang dimiliki Indonesia memang seharusnya diutamakan untuk kesejahteraan masyarakat.

"Langkah untuk menjaga pasokan dalam negeri perlu kita apresiasi. Akses terhadap listrik yang terjangkau merupakan kebutuhan mutlak untuk membawa Indonesia naik kelas dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kami di Aspebindo mendorong anggota kami untuk terus memenuhi permintaan dalam negeri terlebih dahulu," kata Anggawira dalam keterangannya kepada Info Indonesia, dikutip Kamis (6/1/2022).

Di sisi lain, lanjut dia, setiap kebijakan itu harus memperhatikan iklim bisnis dan skala usaha yang dijalankan oleh pengusaha di industri batu bara. Menurut Anggawira, harus ada reformulasi model usaha pertambangan batu bara di masa yang akan datang.

"UU Minerba sebenarnya dapat menjadi pintu masuk untuk membenahi iklim usaha yang ada, tambang-tambang besar pemilik PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara) yang akan habis kontraknya. Ini sebenarnya bisa dilakukan reformulasi kerja sama dengan PLN dan pemerintah," tutur Anggawira.

"Mungkin model bisnisnya yang bisa dijalankan ialah memberikan kuasa jual pada negara, dan perusahaan tambang hanya sebagai kontraktor," usulnya.

Hal ini sebagaimana amanat UUD Pasal 33 Ayat (3) yaitu bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pihaknya berharap Ditjen Minerba Kementerian ESDM bersama PLN mampu menjaga pasokan batu bara dalam negeri dengan menyesuaikan Harga Batu bara Acuan (HBA) DMO dengan harga internasional. Karena itu diperlukan wadah wadah komunikasi yang melibatkan para pelaku usaha batu bara nasional dalam merumuskan kebijakan. 

"Aspebindo siap menjadi wadah tersebut. Kami memahami ini ada kaitannya dengan kebutuhan PLTU PLN yang saat ini masih krisis memasuki awal tahun, dan langkah ini untuk menjaga agar pasokan listrik dr PLN di dalam negeri tetap dapat terpenuhi," ujarnya.

Sekretaris Jenderal Aspebindo, Muhammad Arif mengatakan, seharusnya PLN mengutamakan kontrak kontrak jangka panjang yang sudah ada untuk ditingkatkan volumenya dengan mengutamakan mitra mitra PLN Existing. Sebagai asosiasi pengusaha, Aspebindo berharap adanya titik temu antara kebijakan harga yang dapat meningkatkan iklim bisnis batu bara sekaligus menjaga pasokan dalam negeri. Arif menekankan, kestabilan kondisi pasar batu bara sangat penting untuk terpenuhinya pasokan batu bara dalam jangka panjang. 

"Apabila kebijakan pelarangan ekspor ini terulang kembali di masa yang akan datang, tentu akan memberikan citra yang kurang baik terkait iklim usaha batu bara Indonesia di mata internasional," pungkasnya.

Artikel selengkapnya bisa dibaca di Koran Info Indonesia.

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo