POLHUKAM

Menelisik Jejak Pejabat Kejaksaan Dalam Skandal Djoko Tjandra

Djoko Soegiarto Tjandra. (Foto: Antara)
Djoko Soegiarto Tjandra. (Foto: Antara)


JAKARTA - Sabtu, 27 Juni 2020. Rencana yang sudah disusun sedemikian rupa itu hancur berantakan seketika. Sosok yang dibawa pulang dari Malaysia itu harusnya mendarat di Bandara Internasional Halim Perdanakusuma agar tidak ada orang yang mengetahuinya.

Rencana itu tiba-tiba diubah. Adalah Anita Dewi Anggraeni Kolopaking yang tenar dengan sebutan Anita Kolopaking, seorang advokat yang mengubah rencana tersebut. Mengikuti rencana Anita, maka sosok yang belasan tahun menjadi buronan Kejaksaan Agung (Kejagung) akhirnya mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta).

Lantas siapakah sosok yang dianggap begitu penting untuk dibawa pulang dari Malaysia itu? Dia adalah Djoko Soegiarto Tjandra, terpidana sekaligus buronan kasus korupsi hak tagih Bank Bali. Sementara Anita Kolopaking merupakan kuasa hukumnya yang akan mengurus peninjauan kembali (PK) Djoko Tjandra dalam perkara itu.

Setelah mendarat di Soetta, salah seorang yang menjadi bagian dari rombongan Anita dan Djoko Tjandra justru menjadi ketakutan. Bukan karena pendaratan mereka sudah diketahui publik, tapi karena rencana yang diubah itu. Dan hal tersebut justru memicu kecemasan bahwa pendaratan mereka atau kegiatan mereka sebenarnya sudah tercium aparat penegak hukum dan publik.

Setelah berpisah dengan Anita dan Djoko Tjandra, orang tersebut justru tidak pulang ke rumah. Dia berbalik arah ke Rumah Sakit Siloam. Ketakutan dan kecemasannya justru memicu kesehatannya memburuk. Setibanya di rumah sakit, dia langsung cek kesehatan dan meminta untuk dirawat di sana karena merasa tidak enak badan. 


Keesokan harinya apa yang dipikirkan sosok ini benar belaka. Informasi tentang kepulangan Djoko Tjandra bocor ke publik. Media massa dan aparat Kejagung mulai sibuk mencari kebenaran informasi itu. Rencana Djoko Tjandra untuk menghadiri sidang PK yang sedianya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pun akhirnya batal. Informasi bertebaran tidak karuan, menggelinding bak bola salju.

Untuk meredam kebocoran informasi itu, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin lantas berkeluh kesah di Komisi III DPR tentang keberadaan buronan kasus korupsi hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra yang sudah di Indonesia selama 3 bulan. Informasi itu membuat Burhanuddin sakit hati. Terlebih dia mengaku baru tahu perihal itu. "Baru sekarang terbukanya," kata Burhanuddin seperti dimuat kompas.com dalam rapat dengan Komisi III pada akhir Juni tahun lalu.

Tidak ada yang aneh ketika seorang pejabat hukum menyampaikan tentang keberadaan seorang buronan yang mampu menyelundup ke Indonesia. Tetapi, karena itu diucapkan seorang pemimpin tertinggi Kejagung, tentu saja menimbulkan spekulasi dan pertanyaan di publik. Mengapa Djoko Tjandra bisa masuk Indonesia? Bagaimana caranya? Siapa yang membawanya masuk Indonesia? Bukankah sosok ini masih menyandang status buronan internasional?

Isu skandal ini lantas menghantam siapa saja. Kali pertama isu ini menghantam Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, lalu berlanjut ke Kepolisian RI hingga sepekan kemudian terkuak foto-foto Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang menjabat sebagai Kepala Sub-Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan. Pejabat eselon IV, level terendah di lingkungan Kejaksaan Agung bersama Djoko Tjandra dan Anita Kolopaking di Malaysia. Pernyataan Burhanuddin di Komisi III itu ibarat "menepuk air di dulang terpercik muka sendiri".

Bukan tanpa sebab dan hanya karena foto Pinangki itu. Pertemuan Anita Kolopaking dengan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nanang Supriatna beberapa kali juga terungkap ke media sosial. Serta berbagai kejanggalan yang kemudian dirasakan menghambat proses penanganan perkara Pinangki sejak tahap penyidikan hingga eksekusi. Maksud Burhanuddin mungkin baik ketika bersuara di Komisi III pada waktu itu. Terutama ingin menyampaikan bahwa ada pihak-pihak secara sengaja "membantu" Djoko Tjandra masuk ke Indonesia walau berstatus buronan. Benar, pernyataan Burhanuddin itu tidak menuduh orang atau lembaga. Namun, belakangan beberapa jenderal di Polri mendapat hukuman. Selain membantu Djoko Tjandra membuat surat palsu, mereka juga ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan kini menjadi terpidana dalam kasus itu.

Itu yang terjadi pada Juni 2020. Sudah lebih dari setahun kejadian itu tetapi masih saja mendapat perhatian masyarakat. Bukan karena jabatan yang diemban Pinangki ketika menjabat sebagai jaksa, melainkan karena ada kekuatan besar yang belum terungkap di sekitar kasus yang melibatkan Djoko Tjandra (terpidana kasus hak tagih Bank Bali) dan Andi Irfan Jaya (politikus Partai Nasdem) yang diputus bersalah sebagai perantara suap dalam skandal tersebut.

Selain itu, publik juga merasa ada kejanggalan ketika Kejaksaan yang terkesan lambat dalam mengeksekusi Pinangki meski putusannya sudah berkekuatan hukum tetap. Kesan itu seolah-olah menunjukkan adanya pejabat tinggi di Kejaksaan mengistimewakan sosok Pinangki yang sebenarnya hanya menjadi eselon terendah di lingkungan lembaga tersebut.

Khusus tentang cerita sosok yang ikut dalam rombongan Djoko Tjandra ketika mendarat di Soetta mendapat pembenaran dari sebuah rekaman testimoni. Rekaman itu diduga merupakan suara dari Djoko Tjandra sebelum dibawa pulang dari Malaysia ke Indonesia oleh tim Bareskrim Mabes Polri. Dalam rekaman itu, Djoko Tjandra mengaku bahwa kedatangannya ke Jakarta sama sekali tidak melanggar hukum. Dia datang sebagaimana warga Indonesia yang pulang dari luar negeri. Tidak ada pencekalan, tidak ada kecolongan, tidak juga ada red notice dan lain-lain.

Pengakuan Joko Tjandra

Joko Tjandra bahkan mengaku ketika di Jakarta, dia berkoordinasi dengan beberapa Pejabat Kejaksaan Agung seperti Asep Nana Mulyana yang kala itu menjabat sebagai Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri pada Jaksa Agung Muda Pembinaan (Jambin). Asep kini menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang sebelumnya Kepala Kejaksaan Tinggi Banten.

Kemudian ada Asri Agung yang menjabat Kepala Kejaksaan DKI Jakarta saat itu. Lalu ada pula nama Jhoni Ginting yang saat itu menjabat Dirjen Imigras Kementerian Hukum dan HAM. Selanjutnya, Joko Tjandra juga menyebut nama Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi.

Soal Asep itu, Jaga Adhyaksa sempat menyorotinya karena dinilai menjadi orang penting dalam skandal Djoko Tjandra ini. Mengapa? Dia dinilai mengetahui tentang red notice Joko Tjandra. Surat Sekretariat NCB-Interpol Indonesia yang berada di bawah Divisi Hubungan Internasional Polri (Divhubinter Polri) pada 14 April 2020 dikirimkan kepada Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung yang khusus menanyakan red notice atas nama Djoko Tjandra.

Dokumen yang dimiliki Jaga Adhyaksa menyebutkan NCB-Interpol Indonesia menyampaikan bahwa Notice and Diffusion Task Force Interpol Secretariat General (IPSG) akan melakukan peninjauan ulang terkait daftar red notice yang tercatat pada sistem secara berkala dan red notice akan dihapus secara otomatis apabila tidak ada konfirmasi dari NCB yang mengajukan. Sementara itu, red notice Interpol atas nama Djoko Tjandra itu terakhir kali diterbitkan pada 10 Juli 2009. Sementara periode 2014-2019 tidak ada pengajuan perpanjangan  red notice Interpol dari Kejagung.

Selanjutnya, dalam surat NCB Interpol itu IPSG meminta konfirmasi apakah Djoko Tjandra masih dibutuhkan dalam daftar red notice. Anehnya lagi, dalam pengajuan red notice yang dilakukan Kejagung pada 2009 itu tindak pidana yang dilakukan Djoko Tjandra adalah penggelapan. Padahal Djoko Tjandra merupakan terpidana kasus korupsi hak tagih Bank Bali.

"Surat NCB-Interpol Indonesia itu dibalas Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri yang waktu itu dijabat Asep Nana Mulyana pada 21 April. Kita ingin Kejagung menjelaskan apa isi balasan surat itu ke NCB-Interpol Indonesia. Ini akan membuat terang skandal Djoko Tjandra ini," kata Direktur Eksekutif Jaga Adhyaksa David Sitorus dalam keterangan beberapa waktu lalu.

Soal red notice itu, Tribunnews pernah mewawancarai Jaksa Agung ST Burhanuddin tentang pernyataan Polri mengenai penghapusan red notice Djoko Tjandra lantaran tidak ada pembaruan dari Kejaksaan Agung pada Juli 2020. Burhanuddin ketika itu mengatakan, pihaknya tidak mau menjawab soal itu. Dia hanya ingin ada penyelesaian kasus Djoko Tjandra. Karena itu, dia memerintahkan Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri yang saat itu dikepalai oleh Asep Nana Mulyana untuk bicara soal red notice dengan Polri. Tapi, tidak dijelaskan apa yang akan dibicarakan perihal red notice itu dengan Polri.

Berdasarkan surat NCB-Interpol Indonesia bertanggal 15 Juni 2020, menurut Jaga Adhyaksa, pengajuan red notice dari Kejagung baru dilakukan pada awal Juni 2020. Akan tetapi, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi Kejagung untuk menerbitkan red notice itu. Karena itu, NCB-Interpol Indonesia meminta kepada pimpinan Kejagung agar dilakukan rapat gelar untuk penerbitan red notice yang dilakukan pada 19 Juni 2020 bertempat di Rupa Bagjatinter, Gedung TNCC Mabes Polri.

Selain surat menyurat NCB-Interpol Indonesia dengan kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri pada Jambin itu, Asep Nana Mulyana juga diketahui merupakan lulusan S3 Universitas Padjajaran (Unpad) dengan tahun masuk 2009. Sementara itu, Pinangki juga menempuh pendidikan doktoralnya di Unpad dengan tahun masuk 2008. Selain Asep, orang-orang yang disebut namanya dalam skandal ini umumnya sama-sama lulus doktor hukum Unpad seperti Anita Kolopaking, mantan Ketua MA Hatta Ali dan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.

"Dengan adanya skandal ini, justru Asep hanya dalam waktu setahun bisa mendapat 2 kali promosi. Sebelum jadi Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Asep merupakan Kepala Kejaksaan Tinggi Banten. Dari fakta ini, kami mendesak Jaksa Agung Muda Pengawasan dan Komisi Kejaksaan memeriksa Asep soal dugaan keterlibatannya dalam skandal Djoko Tjandra ini,” kata David.

Seorang sumber di Kejagung juga menyebutkan Asep Mulyana diduga ikut mengkonsep fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejagung agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Djoko Tjandra berdasarkan putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga terpidana korupsi hak tagih Bank Bali itu bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana.

Selain nama Asep Nana Mulyana, dalam rekaman testimoni yang diduga suara Djoko Tjandra itu juga menyebut nama Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi. Nama Untung sempat dikaitkan dengan pernyataan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar yang mempertanyakan uang senilai Rp546 miliar yang menjadi barang bukti dalam kasus korupsi hak tagih piutang Bank Bali dengan terpidana Djoko Tjandra. Uang tersebut waktu itu disita dan kemudian dititipkan ke rekening penampungan atau escrow account di Bank Permata. Disaat itu Kajari Jaksel dijabat Untung.

Selain itu, Mabes Polri juga sempat meminta keterangan Antasari sebagai penyidik sekaligus penuntut umum dalam kasus korupsi hak tagih Bank Bali. Permintaan keterangan itu lantaran Mabes Polri telah membagi kasus yang terkait Djoko Tjandra ini ke dalam 3 kluster, yaitu perkara yang membelit Djoko Tjandra medio 2008-2009; kluster kedua peristiwa pertemuan Djoko Tjandra dengan Pinangki yang penanganannya diserahkan kepada Kejagung; dan kluster ketiga terkait pidana penghapusan red notice dan pembuatan surat jalan palsu.

Menanggapi pertanyaan Antasari soal barang bukti kasus Djoko Tjandra senilai Rp546 miliar itu, Untung mengatakan uang tersebut sudah disetor ke kas negara pada 29 Juni 2009. Untung juga membenarkan sebagai kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada waktu itu, dia diberi kewenangan untuk mengeksekusi kasus Djoko Tjandra lantaran persidangan tingkat pertama digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia memastikan barang bukti yang disita berupa uang itu sudah disetor ke kas negara usai kasus Djoko Tjandra dinyatakan berkekuatan hukum tetap.

Kemudian, nama Untung juga dikaitkan dengan seorang yang bernama Rahmat, pemilik Koperasi Nusantara. Selain sosok king maker, peran Rahmat dalam perkara Djoko Tjandra ini sama sekali tidak didalami penyidik Kejagung. Padahal dalam dakwaan Pinangki dan Djoko Tjandra, Rahmat disebut sebagai jembatan pertemuan Pinangki dengan Djoko Tjandra.

Selanjutnya, mengenai foto Rahmat dengan Untung, menurut informasi yang diperoleh Jaga Adhyaksa, itu terjadi ketika Untung masih menjabat Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI. Menariknya, dalam surat dakwaan, perkenalan antara Pinangki, Rahmat dan Anita Kolopaking di Grand Mahakam, Jakarta Selatan terjadi pada September 2019. Foto pertemuan ketiga orang itu lantas menyebar setelah kasus skandal Djoko Tjandra ini meledak pada medio Juni 2020.

Dari rangkaian peristiwa pertemuan itu, menurut Jaga Adhyaksa, kuat dugaan skenario untuk meloloskan Djoko Tjandra dari jeratan hukum terkait kasus hak tagih Bank Bali dilakukan sejak lama. Itu sebabnya, pemeriksaan terhadap Rahmat dalam kasus ini menjadi penting untuk mengungkap kebenaran skandal rasuah ini. Fakta itu juga mengingatkan pernyataan Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak tentang adanya "kekuatan besar" di belakang kasus ini.

Dari Asep Hingga Jhoni Ginting


Selanjutnya, soal penyebutan nama Asri Agung Putra yang ditengarai memiliki kedekatan dengan Djoko Tjandra sejak dia menjabat sebagai Kasubdit Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) tahun 2013. Asri merupakan atasan langsung Anang Kajari Jaksel pada waktu Djoko Tjandra disebut berada di Jakarta. Permintaan bantuan dari Kejati DKI Jakarta untuk menangkap buronan Djoko Tjandra baru diajukan pada 2 Juli 2020, sedangkan pada awal Juni 2020 sudah terdapat koordinasi antara Kajari Jakarta Selatan dan Kajati DKI soal permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Djoko Tjandra melalui Anita Kolopaking.

Khusus tentang cerita Jhoni Ginting sebagai Dirjen Imigras diketahui surat menyurat dengan NCB-Interpol Mabes Polri tentang red notice Interpol atas nama Djoko Tjandra sudah terhapus secara berkala. Soal ini, di berbagai kesempatan, termasuk di depan Komisi III DPR, Jhoni selalu berdalih baru dilantik sebagai Dirjen Imigrasi April 2020. Padahal, dia ditunjuk menjadi Plh Dirjen Imigrasi menggantikan Ronny Franky Sompie yang dicopot karena kasus Harun Masiku sejak Januari 2020.

Soal kedekatannya dengan Djoko Tjandra sudah terjalin sejak menjadi Direktur Penuntutan pada Jampidsus di antara 2010 hingga 2011. Kepergian Jhoni ke Kuala Lumpur pun sempat dipersoalkan media massa kala itu karena tidak menggunakan fasilitas KBRI, namun dijemput oleh perwakilan dari pihak yang bermasalah di dalam negeri. Jhoni bahkan punya panggilan khusus terhadap Djoko Tjandra yakni "Take". 

Meski nama-nama tersebut khusus pejabat-pejabat di Kejagung diduga terlibat dalam skandal Djoko Tjandra, justru mendapatkan promosi jabatan hingga 2 kali dalam setahun. Semisal, Nanang Supriatna yang setelah skandal itu mencuat justru dipromosikan dari Kajari Jakarta Selatan menjadi Asisten Pembinaan di Kejati DKI Jakarta. Tidak lebih dari setahun Nanang kembali dipromosikan menjadi Asisten Tindak Pidana Umum Kejati DKI Jakarta.

Demikian pula dengan Asep Nana Mulyana. Sosok ini bahkan mendapat promosi lebih dari 2 kali. Dia awalnya dipromosikan menjadi Asisten Khusus Kejagung pada November 2019. Di masa jabatannya itu pula dia diduga ikut mengkonsep fatwa MA melalui Kejagung untuk Djoko Tjandra. Selanjutnya, pada Februari 2021, Asep dipromosikan menjadi Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejagung. Setelah skandal ini meledak, Asep dipromosikan menjadi Kejati Banten dan tak lebih dari setahun dipromosikan menjadi Kajati Jabar.

Begitu pula dengan Asri Agung Putra. Dia kali pertama dilantik menjadi Kajati DKI pada Desember 2019 dan setelah skandal DjokoTjandra ini mencuat, dia justru dipromosikan menjadi Sekretaris Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Sesjampidsus) pada Juli 2021. Sementara Jhoni Ginting setelah pensiun sebagai Dirjen Imigrasi kembali ke Kejagung sebagai jaksa fungsional. Meski tidak menabrak aturan, tapi apa yang dilakukan Jhoni Ginting tidak lazim karena umumnya eselon I selalu pensiun pada umur 60 tahun. Kesannya apa yang dilakukan Jhoni Ginting itu untuk tetap berlindung kepada Jaksa Agung Burhanuddin karena dikaitkan dengan skandal Djoko Tjandra.

Terkait hal tersebut, redaksi Info Indonesia sudah mencoba menghubungi pihak-pihak yang namanya disebut, seperti Asep Nana Mulyana (Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat), Jhoni Ginting (mantan Dirjen Imigras Kementerian Hukum dan HAM), dan juga Setia Untung Arimuladi (yang hari ini lepas jabatan Wakil Jaksa Agung RI).

Dari ketiganya, hanya Jhoni Ginting yang memberikan respons, dirinya menyarankan wartawan Info Indonesia melihat keterangan yang pernah dia sampaikan dalam acara talk show di salah satu televisi swasta nasional.

"Ia, please nonton ILC sudah saya jelaskan mas," kata Jhoni Ginting, Minggu (9/1/2022).

Saat ditanya soal dirinya punya sapaan akrab untuk Djoko Tjandra adalah "Take", sebagaimana transkip testimoni Djoko Tjandra, Jhoni Ginting meminta agar wartawan Info Indonesia tidak ngaco. "Mas jangan ngaco," kata dia.

Saat ditegaskan kembali soal dirinya punya sapaan akrab untuk Djoko Tjandra adalah "Take", dan pengakuan Djoko Tjandra bahwa dirinya yang menjadikan Jhoni Ginting Dirjen Imigrasi, wartawan Info indonesia sudah tidak bisa lagi menghubungi yang bersangkutan.

Sedangkan untuk Asri Agung Putra (Sekretaris Jaksa Agung Muda Pidana Khusus) yang namanya turut disebut, redaksi masih berupaya mencari kontak aktif yang bersangkutan.

Editor: Saeful Anwar