POLHUKAM

Jejak Wakil Jaksa Agung Sunarta Dalam Izin Luar Negeri Pinangki

Kiri ke kanan: Pengacara Anita Kolopaking, Pinangki Sirna Malasari, dan pemilik Koperasi Nusantara, Rahmat. (Istimewa)
Kiri ke kanan: Pengacara Anita Kolopaking, Pinangki Sirna Malasari, dan pemilik Koperasi Nusantara, Rahmat. (Istimewa)


JAKARTA - Meski telah berlalu lebih dari setahun, skandal yang melibatkan mantan Kepala Sub-bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan, Pinangki Sirna Malasari masih terus menarik untuk ditelusuri. Selain masalah pidananya, skandal Pinangki ini juga diduga melibatkan orang-orang internal di Kejaksaan Agung.

Perkara pidana yang menimpa Pinangki disebut telah selesai dan berkekuatan hukum tetap. Tetapi dalam pelanggaran dalam sistem pengawasan melekat terhadap Pinangki seharusnya tetap menjadi tanggung jawab atasannya. Kenyataannya tidak ada satu pun atasan Pinangki yang pernah diperiksa, terutama dalam hal pengawasan melekat itu.

Dalam hal izin ke luar negeri, misalnya, Pinangki diketahui pergi ke luar negeri sebanyak 27 kali. Menurut Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Ali Mukartono waktu itu, jumlah itu dihitung sejak 2018. Untuk 2019 saja Pinangki disebut bepergian ke luar negeri sebanyak 9 (sembilan) kali. Tujuannya diduga ke Malaysia untuk bertemu dengan Djoko Tjandra, buronan kasus korupsi hak tagih Bank Bali.

Sementara menurut Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), kepergian Pinangki ke luar negeri sebanyak 27 kali itu hanya 3 (tiga) kali mendapat izin. Soal kepergian ke luar negeri ini, Pinangki mengakuinya seperti yang tertera dalam Laporan Hasil Pemeriksaan pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan 28 Juli 2020. Di situ Pinangki berdalih mengaku mendapat izin dari pimpinan untuk perjalanan ke luar negeri. Benarkah?

Sesuai dengan pengawasan melekat itu, maka pejabat yang mengawasi kinerja dan perilaku Pinangki adalah pejabat dua tingkat di atasnya. Akan tetapi, pengawasan melekat terhadap Pinangki tidak berjalan sebagaimana mestinya. Apalagi Pinangki mampu puluhan kali ke luar negeri tanpa mendapat izin dari atasannya. Meski pengawasan melekat itu tidak jalan, atasan Pinangki sama sekali tidak pernah diperiksa karena lalai mengawasi anak buahnya.


Soal izin ke luar negeri, sebuah dokumen bertanggal 16 Desember 2019 menunjukkan permohonan clearance untuk 4 (empat) pegawai Kejaksaan RI yang bepergian ke luar negeri. Dari 4 permohonan itu, 3 mendapatkan izin pada 19 Desember 2019. Hanya Pinangki yang tidak mendapat izin. Alasan dari Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) waktu itu karena Pinangki terlalu sering meminta izin ke luar negeri hanya untuk operasi kecantikan.

Setelah penolakan itu, Pinangki ternyata malah mendapatkan izin yang ditandatangani oleh Plh. Jaksa Agung Muda Intelijen atas nama Sunarta pada 20 Desember 2019. Sunarta pada waktu itu diketahui menjabat sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen (Sesjamintel). Padahal permohonan Pinangki tersebut sudah ditolak oleh Jamintel yang merupakan atasan Sunarta waktu itu. Dan saat ini Sunarta menjabat Wakil Jaksa Agung sejak 10 Januari 2022.

Lantas, mengapa Sesjamintel berani mengambil alih kewenangan Jamintel? Dan siapa yang menunjuk Sunarta sebagai Plh Jamintel waktu itu? Sementara, dalam dokumen surat perintah Plh Jamintel baru diterbitkan Jaksa Agung pada 27 Desember 2019 kepada Sunarta. Fakta ini bisa menjadi jalan untuk memeriksa orang-orang yang diduga terlibat dalam skandal Pinangki-Djoko Tjandra. Lantas, akankah Wakil Jaksa Agung Sunarta akan diperiksa?

Dalam kasus ini khusus untuk Kejaksaan RI hanya 3 orang yang dihukum. Pertama adalah Pinangki yang mendapat vonis 4 tahun penjara. Kedua Djoko Tjandra dengan hukuman 4,5 tahun penjara dan terakhir adalah Andi Irfan Jaya (politikus Partai Nasdem) yang diputus bersalah sebagai perantara suap dengan hukuman 6 tahun penjara.

Terkait surat izin yang ditandatangani Sunarta, redaksi Info Indonesia sudah mencoba mengubungi yang bersangkutan, Selasa (11/1/2022) pagi, namun tidak ada respons hingga berita ini dimuat. Demikian pula dengan pesan singkat dan pertanyaan yang diberikan, Sunarta juga tidak meresponsnya.

Editor: Saeful Anwar