EKONOMI

APBD Jangan Direm, Mulai Belanja Dari Awal Tahun

Menteri Keuangan, Sri Mulyani. (Net)
Menteri Keuangan, Sri Mulyani. (Net)


JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani meminta pemerintah daerah (pemda) mengantisipasi berbagai persoalan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) agar transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) dapat dioptimalkan. Hal itu untuk mendukung penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi Indonesia.

"Saya masih melihat APBD di daerah belum 100 persen optimal satu sinergi dengan APBN. Jadi waktu APBN mau mendorong ekonomi. Banyak APBD yang malah ngerem sehingga jalannya menjadi tidak optimal dan tidak secepat yang kita inginkan," kata Sri Mulyani dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (11/1/2022).

Maka dari itu, ia mendorong TKDD yang juga merupakan suatu instrumen sangat penting dan diarahkan untuk belanja-belanja strategis. Seperti peningkatan kualitas infrastruktur publik, pemulihan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia, dan kualitas pelayanan publik, harus memerankan peran yang sama dengan APBN. Melihat data realisasi sementara APBN 2021, belanja TKDD telah terserap Rp785,7 triliun atau 98,8 persen dari target APBN yang sebesar Rp795,5 triliun.

"Masih ada Rp100 triliun sampai dengan akhir tahun yang tidak dibelanjakan. Angka yang cukup besar yang bisa menggerakkan ekonomi di daerah. Sehingga ini yang mungkin perlu untuk menjadi perhatian kita semua," tutur Sri Mulyani.

Belanja TKDD dialokasikan hampir sepertiga dari APBN dan diberikan kepada seluruh pemda, dalam bentuk dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus fisik dan nonfisik, dana insentif daerah, dana desa, serta dana otonomi khusus. Dengan demikian, Bendahara Negara juga meminta daerah terus melakukan perbaikan kinerja belanja TKDD untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi di daerah melalui optimalisasi belanja infrastruktur dan operasional di daerah.


"TKDD menjadi instrumen kami untuk bisa mendukung pemerintah daerah menjalankan fungsinya, bukan membebani, yaitu untuk melayani masyarakat," tutupnya.

Selain itu, dia mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga menyoroti ketepatan waktu penetapan Peraturan Daerah (Perda) APBD yang banyak tertunda. Pada tahun lalu, pemda yang menetapkan Perda APBD tepat waktu tercatat sebanyak 440 daerah atau 81,2 persen. Menurun dari 2020 yang sebanyak 504 daerah atau 93 persen.

"Jadi dalam hal ini memang ada hampir 60 daerah yang tidak tepat waktu tahun lalu," ujar dia. 

Sri Mulyani menuturkan kinerja daerah dalam penetapan APBD tepat waktu sangat berpengaruh terhadap kinerja realisasi APBD tahun berikutnya. Sehingga diharapkan pemda dapat selalu menetapkan Perda APBD tepat waktu agar anggaran daerah bisa segera disalurkan untuk pelayanan masyarakat dan pembangunan di daerah.

"Saya berharap tahun ini APBD bisa ditetapkan tepat waktu lebih tinggi dan lebih cepat lagi. Kenapa? Kalau APBD tidak ditetapkan tepat waktu padahal APBN sudah bergerak, ekonomi tidak bisa bergerak sesuai dengan mesin yang seharusnya bergerak bersama. Ini menjadi kehilangan momentum," ungkapnya.

Di sisi lain, Menkeu menilai kepatuhan pemda dalam memenuhi belanja wajib di tahun 2021 sudah cukup baik tapi masih perlu ditingkatkan. Dari total 542 daerah, sebanyak 466 daerah sudah memenuhi alokasi belanja pendidikan, tetapi masih ada 64 daerah yang belum memenuhi. Selanjutnya, terdapat 517 daerah yang sudah memenuhi alokasi belanja kesehatan, namun masih ada 13 daerah yang belum memenuhi. Sementara, 402 daerah sudah memenuhi dan 128 daerah belum memenuhi alokasi belanja wajib yang bersumber dari Dana Transfer Umum (DTU), serta 530 daerah sudah menyampaikan kewajiban APBD dan 12 daerah yang belum menyampaikan APBD.

Dirinya pun juga mendorong percepatan dan akselerasi belanja daerah dari mulai tahun anggaran lantaran belanja APBD, cenderung menunggu sampai akhir tahun. 

"Itu tidak menyebabkan ekonomi bergerak. Harusnya kalau mereka sudah melakukan kegiatan di daerah, dibayar sesudah mereka selesai, jadi pasti akan memberikan dampak perputaran uang dan perputaran ekonomi yang lebih bagus," ujar Sri Mulyani.

Belanja yang dilakukan dari awal tahun, menurut dia, dapat mempercepat pembangunan daerah sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan langsung oleh masyarakat.

Artikel selengkapnya bisa dibaca di Koran Info Indonesia.


Video Terkait:
Utang Tambal Utang, Pandemi Teratasi ?
Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo