POLHUKAM

PILPRES 2024

Buruknya Elektabilitas Airlangga Berdampak Sistemik

Airlangga Hartarto. (Net)
Airlangga Hartarto. (Net)


JAKARTA - Partai Golkar terus mendapatkan kritikan dari sejumlah kader dan organisasi sayap, terutama terkait turunnya elektabilitas partai dan sang ketua umum, Airlangga Hartarto.

Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) menyebutkan, elektabilitas Airlangga Hartarto sangatlah memprihatinkan. Hal ini merujuk data survei Voxpol Center, di mana elektabilitas Airlangga hanya 0,8 persen, sementara Indikator Politik Indonesia menyebut sebesar 0,2 persen.

"Selain elektabilitas yang defisit, hal ini diperparah dengan elektabilitas ketua umum yang diusung menjadi capres yang memprihatinkan dan memalukan," ujar Inisiator GMPG, Sirajuddin Abdul Wahab, dalam jumpa pers di kawasan Jakarta Selatan, Jakarta, Kamis (13/1/2022).

Sirajuddin mengatakan, buruknya elektabilitas Airlangga Hartarto berdampak secara sistematik dan epistemik terhadap citra Partai Golkar. Padahal, struktur partai dan anggota DPR dari Golkar sudah menebar baliho terhadap Airlangga.

"Namun hal itu faktanya tidak memberi dampak signifikan, hal ini dapat dianggap bahwa masyarakat tidak tergerak memberikan dukungan, jika ada kenaikan, maka kenaikan itu dapat dipastikan sebagai angka yang perlu dipertanyakan sumber dan kridebilitasnya," katanya.


Sirajuddin menuturkan, kondisi ini telah mendevaluasi eksistensi partai di tengah kompetisi elektorasi antar partai. Menurutnya, Golkar tidak kuat lagi sebagai partai yang terus melahirkan pemimpin-pemimpin muda.

"Tidak lagi melahirkan pemimpin muda, pemimpin daerah yang inovatif, melayani rakyat dan selalu mendengarkan aspirasi dari bawah, melainkan hanya cenderung sebagai alat legitimasi para segelintir penguasa," ungkapnya.

Menurut Sirajuddin, Airlangga juga gagal membawa perubahan signifikan terhadap perolehan suara Partai Golkar di Pemilu 2019.

"Karena di Pemilu 2019 hanya sebesar 12,31 persen (85 kursi), mengalami penurunan dibandingkan Pemilu 2014 dengan perolehan 14,75 persen (91 kursi) dan Pemilu 2009 sebesar 14,45 persen (107 kursi)," jelasnya.
 
Sirajuddin juga menilai, mesin Partai Golkar saat ini tidak berjalan maksimal dan tidak dikelola dengan benar. Hal ini diperparah dengan proses pembagian dan kerja bidang-bidang yang tidak sesuai dengan tupoksi yang profesional.

"Hal ini mengakibatkan absennya penyelenggaraan program kerakyatan Partai Golkar di masyarakat. Padahal itu merupakan bagian langkah memperbaiki citra partai di mata publik," tuturnya.

Dia menyebut, GMPG mengimbau Ketua Dewan Pakar dan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar di akhir 2021, yang meminta kader untuk menjaga soliditas, persatuan dan kesatuan serta membangun sinergitas, telah mengisyaratkan kondisi partai saat ini dalam keadaan tidak baik-baik saja. 

"Isyarat ini merupakan sinyal bahwa secara internal partai dalam kondisi rentan perpecahan dan konflik. Sebab polarisasi masih tetap ada walaupun tidak mengemuka," pungkasnya.

Artikel selengkapnya bisa dibaca di Koran Info Indonesia.


Video Terkait:
Total 83,9 Juta Dosis Vaksin COVID-19 Didatangkan
Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo