POLHUKAM

Buruh Seluruh Indonesia Ancam Turun ke Jalan Jika UU Cipta Kerja Tidak Dicoret

Presiden KSPI, Said Iqbal, memnyampaikan orasi saat unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta. (Info Indonesia/Moehamad Dheny)
Presiden KSPI, Said Iqbal, memnyampaikan orasi saat unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta. (Info Indonesia/Moehamad Dheny)


JAKARTA - Kalangan buruh dan pekerja mendesak DPR RI mencoret Undang-Undang Cipta Kerja dari Program Legislasi Nasional.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menegaskan bahwa pihaknya telah menolak regulasi tersebut sejak dua tahun lalu. Begitu pun dengan saat ini, yang menurutnya, isi pembahasan Omnibus Law hanya pengulangan saja. Terlebih Mahkamah Konstitusi sudah menetapkan UU Cipta Kerja sebagai inkonstitusional bersyarat atau cacat formil

"Oleh karena itu, Partai Buruh, serikat buruh, serikat petani, serikat nelayan, buruh migran, miskin kota dan pekerja rumah tangga meminta agar DPR mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja yang sebelumnya sudah dimasukkan kembali dalam Prolegnas," jelasnya saat menyampaikan orasi dalam demonstrasi di depan Gedung DPR, Jakarta, Jumat (14/1/2022).

Said Iqbal mengatakan, apabila DPR tetap bersikeras melanjutkan pembahasan UU Cipta Kerja dan tidak segera mengeluarkannya dari Prolegnas, maka buruh akan melakukan demonstrasi besar-besaran.

"Seluruh Indonesia akan turun ke jalan. Kami akan mengorganisir masyarakat, seluruh serikat buruh, petani, nelayan dan lainnya untuk turun ke jalan sampai Prolegnas tentang UU Ciptaker atau Omnibus Law di-drop," tegas ketua umum Partai Buruh itu. 


Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo