POLHUKAM

Kasus Proyek Satelit Kemhan, Kejagung Periksa 11 Saksi

Konferensi pers terkait penanganan perkara dugaan pelanggaran hukum proyek satelit Kemhan, Jumat (14/1/2022). (ANTARA
Konferensi pers terkait penanganan perkara dugaan pelanggaran hukum proyek satelit Kemhan, Jumat (14/1/2022). (ANTARA

JAKARTA - Kejaksaan Agung memeriksa 11 saksi terkait dugaan pelanggaran hukum proyek satelit Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada 2015 silam. Diketahui, proyek ini diduga merugikan keuangan negara hingga Rp800 miliar.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah mengatakan, saksi yang diperiksa berasal dari pihak Kemhan dan swasta.

“Kami sudah memeriksa beberapa pihak baik dari pihak swasta ataupun rekanan pelaksana maupun dari beberapa orang di Kementerian Pertahanan, jumlah yang diperiksa ada 11 orang,” kata Febrie dikutip dari Antara, Jumat (14/1/2022).

Febrie menuturkan, jumlah saksi yang akan diperiksa dalam kasus ini kemungkinan akan bertambah. Selain saksi, jaksa penyidik juga menguatkan dari sisi alat bukti surat.

Menurutnya, ada beberapa dokumen-dokumen yang diperoleh oleh jaksa penyidik khususnya terkait dengan unsur kerugian negara. Dalam penelusuran barang bukti ini, kata Febrie, jaksa bekerja dengan kehati-hatian serta berkoordinasi dengan pihak terkait seperti auditor dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).


“Tentunya jaksa tidak ceroboh, ini juga sudah dilakukan diskusi dengan rekan-rekan auditor,” ujar Febrie.

Adapun penyelidikan terhadap kasus ini sudah berlangsung selama sepekan. Ia menyebutkan kasus ini sudah menjadi perkara prioritas yang ditangani oleh Kejaksaan Agung.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengungkapkan adanya dugaan pelanggaran hukum pada proyek satelit Kementerian Pertahanan (Kemhan). Menurut Mahfud, negara merugi sekitar Rp800 miliar akibat kasus ini.

"Ada dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan potensi kerugian negara. Yaitu Kemhan pada tahun 2015 melakukan kontrak dengan Avanti untuk melakukan sesuatu padahal anggarannya belum ada,” kata Mahfud saat telekonferensi pers, Kamis (13/1/2022).

Mahfud memperkirakan angka kerugian itu akan bertambah besar karena masih ada perusahaan lain yang meneken kontrak dengan Kemhan dan belum mengajukan gugatan.

"Selain sudah kita dijatuhi putusan arbitrase di London dan Singapura tadi, negara juga berpotensi ditagih lagi oleh AirBus, Detente, Hogan Lovel, dan Telesat. Jadi banyak sekali nih beban kita kalau ini tidak segera diselesaikan," kata Mahfud.

Editor: Khoirur Rozi