POLHUKAM

Kejagung Ungkap Proyek Satelit Kemhan Tidak Terencana Dengan Baik

Konferensi pers terkait penanganan perkara dugaan pelanggaran hukum proyek satelit Kemhan, Jumat (14/1/2022). (ANTARA)
Konferensi pers terkait penanganan perkara dugaan pelanggaran hukum proyek satelit Kemhan, Jumat (14/1/2022). (ANTARA)

JAKARTA - Kejaksaan Agung mengungkapkan bahwa proyek pengadaan satelit Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada 2015 silam tidak direncanakan dengan baik. Akibatnya, proyek ini berpotensi merugikan keuangan negara.

“Sekarang yang menjadi masalah dalam proses tersebut kami telah menemukan ada beberapa perbuatan melawan hukum, yaitu salah satunya bahwa proyek ini tidak direncanakan dengan baik,” kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah dikutip dari Antara, Jumat (14/1/2022).

Selain itu, Febrie menyebutkan saat kontrak dilakukan anggaran untuk menyewa satelit tersebut belum tersedia dalam daftar isian pelaksana anggaran (DIPA) Kemhan tahun 2015.

“Kemudian dalam prosesnya pun ini juga ada penyewaan satelit dari Avanti Communication Limited (Avanti),” ujarnya.

Kemudian, Kejagung juga menemukan fakta bahwa penyewaan satelit tidak perlu dilakukan. Karena, dalam ketentuan saat satelit yang lama tidak berfungsi masih ada waktu tiga tahun slot Orbit 123 derajat Bujur Timur (BT) tersebut dapat digunakan.


Hal itu berdasarkan peraturan International Telecommunication Union (ITU), negara yang telah mendapat hak pengelolaan akan diberi waktu tiga tahun untuk mengisi kembali Slot Orbit. Apabila tidak dipenuhi, hak pengelolaan Slot Orbit akan gugur secara otomatis dan dapat digunakan oleh negara lain.

“Jadi masih ada tenggang waktu. Tapi dilakukan penyewaan sehingga di sini kita lihat ada perbuatan melawan hukum,” kata Febrie.

Febrie juga mengungkapkan satelit yang disewa ternyata tidak dapat berfungsi dan spesifikasinya tidak sama dengan satelit yang lama.

Dalam perkara ini, Febri mengatakan penyidik menemukan kerugian negara berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diperkirakan sekitar Rp500 miliar lebih.

“Selain itu ada potensi karena kami sedang digugat di Arbitrase (pengadilan-red) sebesar 20 juta USD,” kata Febrie.

Editor: Khoirur Rozi