EKONOMI

Siapkan Rp451 Triliun Untuk PEN

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto. (Net)
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto. (Net)


JAKARTA - Kementerian Koordinator Perekonomian menyatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran dengan total mencapai Rp451 triliun dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022.

"Presiden Jokowi telah menyetujui beberapa program PEN, disiapkan anggaran di tahun 2022 senilai Rp451 triliun yang terbagi tiga, yaitu kesehatan, perlindungan sosial dan fasilitas fiskal untuk beberapa sektor, yaitu UMKM maupun korporasi," kata Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, di kantornya di Jakarta, Minggu (16/1/2022).

"Yang disetujui Bapak Presiden, pertama terkait insentif fiskal properti atau Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) disiapkan perpanjangan sampai Juni 2022," ungkap Airlangga seusai mengikut rapat terbatas dengan topik Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.

Dia menjelaskan, ketentuannya untuk rumah susun dan rumah tapak dengan nilai hingga Rp2 miliar PPN DTP sebesar 50 persen diperhitungkan sejak awal kontrak.

"Dan diharapkan rumah diselesaikan dalam waktu sembilan bulan," sambungnya.


Selanjutnya, PPN DTP diberikan sebesar 25 persen untuk harga jual rumah tapak dan rumah susun senilai Rp2-5 miliar.

"Selanjutnya, presiden juga setujui fasilitas PPNBM (Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah) yang ditangung pemerintah khusus sektor otomotif dengan harga penjualan di bawah Rp200 juta atau LCGC (Low Cost Green Car)," ungkap Airlangga.

PPNBM untuk LCGC saat ini adalah 3 persen. Kemudian, pemerintah akan memberikan fasilitas 0 persen pada kuartal pertama 2022.

"Artinya, 3 persen PPNBM untuk LCGC ditanggung pemerintah, kuartal kedua 2 persen ditanggung pemerintah, di kuartal ketiga 1 persen ditanggung pemerintah, di kuartal 4 bayar penuh yaitu sesuai tarifnya 3 persen," terangnya.

Dia menambahkan, untuk PPNBM produk otomotif seharga Rp200-250 juta, tarif PPNBM normal adalah 15 persen.

"Di kuartal 1 sebesar 50 persen ditanggung pemerintah, jadi masyarakat membayar 7,5 persen, di kuartal kedua membayar 'full' sebesar 15 persen," kata dia.

Selanjutnya, menurut Airlangga, Presiden Jokowi, juga menyetujui "front loading" bantuan sosial. Yaitu perluasan bantuan tunai bagi pedagang kaki lima (PKL), warung dan nelayan dengan jumlah peserta diperkirakan 2,76 juta orang. Yaitu 1 juta PKL dan pemilik warung 1,76 juta nelayan dan penduduk ekonomi miskin ekstrim dengan besaran yang diberikan Rp600 ribu per penerima. Pemberian bantuan tersebut akan dilaksanakan pada kuartal I-2022. 

"Akan segera dilaksanakan dan Presiden setuju bahwa untuk perlindungan sosial akan dilakukan 'front loading' di kuartal pertama," pungkasnya.

Artikel ini juga dimuat di Koran Info Indonesia.

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo