EKONOMI

Energi Terbarukan Semakin Menjanjikan

PNBP Panas Bumi Capai Rp1,92 Triliun

Dirjen EBT dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana. (Net)
Dirjen EBT dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana. (Net)


JAKARTA - Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pengelolaan panas bumi di Tanah Air sepanjang 2021 tercatat sebesar Rp1,92 triliun. Capaian tersebut melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp1,43 triliun atau 134,1 persen.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, menjelaskan, realisasi PNBP itu dipengaruhi oleh enam faktor. Yakni optimalisasi biaya pengembangan panas bumi, tidak terlaksananya kegiatan perencanaan, realisasi biaya operasi yang lebih kecil dari rencana, amendemen kenaikan harga jual listrik, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, dan pencadangan saldo PPN reimbursement yang tidak terealisasi.

PNBP panas bumi tersebut 97 persen bersumber dari wilayah kerja panas bumi eksisting, berupa setoran bagian pemerintahan. Sedangkan, pemegang izin panas bumi berkontribusi tiga persen untuk PNBP.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, jumlah kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi di Indonesia mencapai 2,27 gigawatt. Pemerintah menargetkan angka realisasi investasi panas bumi tahun ini bisa mencapai USD0,95 miliar. Dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), pemerintah akan mendorong pemanfaatan panas bumi untuk menghasilkan listrik berkapasitas 7,24 gigawatt pada 2025. Kemudian, bertambah menjadi 9,3 gigawatt pada 2035.

Dia menjelaskan, sabuk sirkum pasifik atau lingkaran api pasifik yang membentang dari Aceh sampai Papua, telah menciptakan 127 gunung api aktif yang dapat menjadi bahan baku energi bersih dari panas bumi. Saat ini, Indonesia menempati urutan kedua sebagai negara dengan sumber daya panas bumi dan kapasitas terpasang listrik vulkanik terbesar di dunia, setelah Amerika Serikat.


Potensi sumber daya panas bumi yang melimpah dapat menjadi tulang punggung transisi energi di Indonesia. Saat ini, pemerintah sedang menyusun regulasi dan insentif untuk memaksimalkan pengembangan panas bumi menjadi energi. Dalam program pengembangan panas bumi 2020-2035, pemerintah telah menyusun sejumlah upaya akselerasi pengembangan panas bumi melalui kolaborasi, manajemen risiko, dan optimalisasi.

Melalui APBN Kementerian ESDM, Badan Geologi akan melakukan pengeboran eksplorasi pada 20 wilayah kerja panas bumi dengan rencana pengembangan 683 megawatt hingga 2024. Selain itu, Kementerian ESDM juga optimistis capaian investasi subsektor energi bersih akan cemerlang sepanjang tahun ini, dengan target USD3,91 miliar.

"Kami mengharapkan banyak investasi berada di sektor panas bumi dan aneka energi baru terbarukan (air, angin dan matahari), " kata Dadan.

Dadan menjelaskan, target realisasi investasi USD3,91 miliar itu terdiri dari sektor panas bumi sebanyak USD0,95 miliar, aneka energi baru terbarukan mencapai USD2,79 miliar, bioenergi sebesar USD0,16 miliar, dan konservasi energi sebanyak USD0,01 miliar. Sepanjang 2021, pemerintah mencatat angka realisasi subsektor Energi Baru Terbarukan (EBT) dan konservasi energi mencapai USD1,51 miliar. Rinciannya, panas bumi USD0,68 miliar, aneka EBT USD0,48 miliar, bioenergi USD0,34 miliar, dan konservasi energi sebesar USD0,01 miliar.

Dadan mengatakan, realisasi investasi itu berperan mendorong pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja nasional, dan upaya pemulihan ekonomi nasional selama pandemi. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kata dia, jumlah penambahan kapasitas pembangkit energi baru terbarukan sebesar 1.730 megawatt. Kenaikannya rata-rata sebesar 4,3 persen per tahun.

Pada tahun lalu, tambahan kapasitas pembangkit energi bersih sebesar 654,78 megawatt. Membuat angka sementara bauran EBT mencapai 11,5 persen dibandingkan tahun 2020 yang hanya sebesar 11,2 persen. Tahun ini, pemerintah akan melakukan enam langkah untuk mempercepat pengembangan energi bersih di Indonesia. Yakni melalui penyelesaian Perpres harga EBT, penerapan Peraturan Menteri ESDM tentang PLTS atap, mandatori bahan bakar nabati, pemberian insentif fiskal dan non fiskal untuk energi bersih, kemudahan perizinan berusaha, dan mendorong permintaan ke arah energi listrik.

Artikel ini juga ditayangkan di Koran Info Indonesia.


Video Terkait:
Debt Collector Ambil Paksa Mobil Yang Dikendarai TNI
Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo