POLHUKAM

KASUS ASABRI

Ketua Alpha: Putusan Hakim Untuk Heru Hidayat Jelas Keliru



JAKARTA - Putusan majelis hakim dalam kasus Heru Hidayat, terdakwa korupsi PT Asabri adalah fakta empirik penegakkan hukum yang tidak berkualitas.

Demikian pandangan Ketua Asosiasi Ilmuan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha), Azmi Syahputra dalam perbincangan dengan Info Indonesia, di Jakarta, Rabu (19/1/2022).

Disampaikan Azmi, hakim keliru dalam menerapkan hukum dan tidak berusaha keras melakukan terobosan hukum. Padahal, kata dia, pertimbangan hukum hakim jelas telah memuat fakta hukum, keadaan, dan alat pembuktian yang terungkap di persidangan.

Dirinya mengatakan, dalam persidangan hakim sendiri mengakui perbuatan yang dilakukan terdakwa terbukti. Semestinya, perbuatan terdakwa menjadi sebuah keadaan yang memberatkan hukuman, bukan malah memberi amar putusan nihil.

"Ini jelas penyimpangan," kata Azmi.


Dengan putusan nihil, dirinya menyebut hakim membatasi jangkauan dan menyempitkan pemaknaan hukum, tidak menyentuh dampak bahaya korupsi.

Semestinya, kata Dosen Ilmu Hukum Pidana Universitas Trisakti itu, hakim melihat korupsi yang dilakukan terdakwa sebagai pelanggaran hak asasi manusia, dan korupsi sebagai tindak pidana khusus, yang berbeda penerapannya dengan pidana umum.

Apalagi, mengingat korupsi di Indonesia sudah menjadi keadaan yang darurat. Jadi, harus diberantas. Dengan kenyataan itu, kata dia, memperbolehkan melakukan terobosan, guna menegakkan hukum itu sendiri dan rasa keadilan.

Dirinya menjelaskan, dalam hukum pidana sendiri melihat unsur kesalahan berdasarkan kasus per kasus (animus and se one just ducit). Jadi, kata Azmi, dalam hal ini semestinya ada ruang dah dasar hukum bagi hakim untuk melakukan terobosan hukum.

Semestinya pula, lanjut Azmi, hakim menempatkan secara lebih besar kepentingan negara dan masyarakat dalam hal ini. Bayangkan, kata dia, dalam kasus ini kerugian uang negara mencapai puluhan triliyun rupiah. Atas itu, semestinya perbuatan terdakwa dapat dijadikan dasar pemberatan hukuman dan layak dihukum mati.

Dengan putusan nihil, maka dirinya melihat akan berdampak pada kepercayaan masyarakat akan penegakkan hukum di Tanah Air tercinta.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak tuntutan hukuman mati terhadap terdakwa perkara dugaan korupsi pengelolaan dana PT Asabri , Heru Hidayat.

Namun majelis hakim menyatakan Heru Hidayat tetap terbukti bersalah karena turut serta melakukan korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kasus tersebut. Hakim pun memutuskan menjatuhkan vonis pidana nihil dalam kasus korupsi pengelolaan dana PT Asabri ini.

"Mengadili, menyatakan, terdakwa Heru Hidayat turut serta melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan kesatu primer dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana kedua primer," kata Ketua Majelis Hakim IG Eko Purwanto saat membacakan amar putusan Heru Hidayat di ruang sidang Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (18/1/2022).

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana nihil," kata dia.

Hakim juga mengganjar Heru Hidayat dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian negara sebesar Rp12,6 triliun.

"Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp12.643.400.946.226."

Editor: Saeful Anwar