POLHUKAM

Ahok Kepala Otorita Nusantara, Cocok!

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. (Net)
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. (Net)


JAKARTA - Pakai sistem kebut semalam, DPR mengesahkan UU Ibu Kota Negara (IKN). Mimpi Presiden Jokowi memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur segera terwujud. Kini rakyat menantikan penunjukan Kepala Otorita IKN yang dinamai Nusantara itu. Sahabat karib Presiden sudah lama jadi calon kuat.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN di DPR, Ahmad Doli Kurnia, menjelaskan bahwa Presiden hanya memiliki waktu dua bulan untuk menunjuk kepala otorita yang pertama. Ketentuannya ada di Pasal 10 ayat 3 UU IKN yang disahkan DPR dalam Sidang Paripurna, kemarin (Selasa, 18/1/2022). Pasal itu menyebut, untuk kali pertama, kepala otorita dan wakil kepala otorita ditunjuk dan diangkat oleh presiden paling lambat dua bulan setelah UU IKN diundangkan.

UU IKN juga memastikan bahwa Presiden juga tidak perlu berkonsultasi ke DPR untuk menentukan Kepala Otorita IKN yang pertama.

"Kepala Otorita IKN yang pertama tidak mengharuskan Presiden berkonsultasi dengan DPR karena di RUU IKN ditetapkan dua bulan harus ada Kepala Otorita," kata Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Namun dia menjelaskan, untuk penentuan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN periode selanjutnya, Presiden harus berkonsultasi dahulu dengan DPR. Doli menilai kriteria Kepala Otorita yang paling penting adalah paham tentang visi Presiden, pemerintah, dan bangsa Indonesia.


"Orangnya harus memiliki pengalaman di dunia urban planning dan planalogi dan paham bagaimana berinovasi mencari skema pembiayaan serta orang yang berintegritas," ujarnya.

Pasal 5 ayat (4) UU IKN menerangkan, "Kepala Otorita IKN Nusantara merupakan kepala pemerintah daerah khusus IKN Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR".

Mungkin sudah lama terdengar, tapi masih ramai diungkit. Nama eks Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, paling mungkin ditunjuk menjadi Kepala Otorita IKN Nusantara. Ahok, yang kini menjabat Komisaris Utama Pertamina, adalah salah satu kandidat yang terdengar dari mulut Jokowi pada Maret 2020. Selain Ahok ada nama mantan Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas. Jokowi juga menyebut nama mantan Menteri Riset dan Teknologi, Bambang Brodjonegoro, serta mantan Direktur Utama Wijaya Karya (WIKA), Tumiyana.

Februari 2020, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan, penunjukan Kepala Badan Otorita IKN akan diumumkan langsung oleh Jokowi. Setahunya, Jokowi sudah menentukan namanya.

Pakar komunikasi politik, Lely Arrianie, menilai, potensi Ahok dipilih Jokowi untuk menjadi Kepala Otorita IKN Nusantara terbuka lebar. Biasanya, yang paling dekat dengan kekuasaan saat ini akan diprioritaskan untuk jabatan strategis. Kecenderungan penguasa membangun jejaringnya, dengan menempatkan orang-orang terdekat agar cengkeramannya kokoh, selalu ada di setiap masa.

"Tidak mungkin Jokowi memilih orang yang tidak dapat dipercaya, tidak sealiran dan sepaham. Jadi ibaratnya kalau dalam teori relasi politik, itu teori patron klien," kata Lely kepada Info Indonesia, Selasa (18/1/2022).

Di sisi lain, menurut Lely, Ahok memiliki kapasitas dan loyalitas untuk menjadi pemimpin di IKN Nusantara. Kata dia, Ahok adalah sosok politisi yang sarat akan pengalaman di pemerintahan. Mulai jadi Bupati Bangka Belitung Timur, menjadi Wagub DKI Jakarta mendampingi Jokowi pada 2012, hingga akhirnya menjabat Gubernur setelah Jokowi mengikuti Pilpres 2014. Apalagi, Ahok merupakan orang yang tegas dan sama sekali tidak berpihak pada perilaku koruptif. Jika Ahok dipilih sebagai pemimpin IKN baru, otomatis anak buahnya tidak akan berani melakukan tindakan yang berhubungan dengan korupsi.

"Ahok punya kapasitas. Karena biar bagaimanapun, dia pernah menggantikan Pak Jokowi. Secara pengalaman di birokrasi dan jabatan politik, dia sudah punya kemampuan dibandingkan orang asing," kata doktor lulusan Unpad ini.

Terpenting, menurut Lely, Ahok sudah banyak belajar dari kasus yang menimpanya saat kampanye Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Kala itu, dia dicap sebagai penista agama karena menyinggung ayat suci Alquran saat berdialog dengan masyarakat di Kepulauan Seribu.

"Menurut saya, Ahok akan belajar dari pengalaman lalu. Pasti dia sudah banyak belajar nilai-nilai struktur mayoritas yang perlu dipertimbangkan," ujar Lely.

Lely juga memberikan saran dan masukan kepada politikus PDI Perjuangan itu. Ada tiga hal yang harus dilakukan Ahok jika terpilih menjadi Kepala Otorita IKN Nusantara. Pertama, Ahok harus menyadari bahwa dia berasal dari golongan minoritas. Jangan sekali-kali menyentuh aspek sensitif dari kehidupan masyarakat yang beragam. Ahok juga diharapkan tidak berbicara sesuatu di luar pengetahuannya. Kedua, Ahok harus bisa mengontrol emosinya. Di masa ini, seseorang tidak bisa lagi meletakkan diri sembarangan, sekalipun dia pemimpin suatu wilayah. Dia berkuasa untuk bawahannya saja, tapi tidak untuk masyarakat biasa. Ketiga, Ahok harus menjunjung sekaligus menjaga budaya dan adat istiadat setempat meskipun nantinya akan dibangun model IKN Nusantara yang multikultural. Ahok, yang kini lebih memilih disapa BTP, harus bisa membangun relasi komunikasi antarbudaya dengan masyarakat sekitar. Supaya tidak ada kecemburuan antara penduduk asli dengan para pendatang.

"Mungkin Ahok akan memboyong birokrat, tapi jangan sampai berbenturan dengan potensi lokal. Karena belum tentu potensi lokal itu lebih jelek dari potensi pusat,” ujar Lely.

Sedangkan peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Jati, menilai, Ahok belum bisa dibilang tepat untuk menjadi Kepala Otorita Nusantara. Akan lebih baik kalau yang diajukan bukan 'orang presiden', sehingga tidak menimbulkan polemik publik.

"Saya pikir sosok ideal tentunya adalah seorang teknokrat seperti halnya Sri Mulyani Indrawati yang resisten terhadap tekanan politik," kata Wasisto.

Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, juga angkat bicara soal sosok yang pantas mengisi kursi kepemimpinan di Nusantara.

"Mengenai siapa yang akan ditunjuk oleh presiden ya bisa ditanya ke presiden. Ada di kantongnya beliau, saya tidak tahu," kata Suharso di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin.

Saat dikonfirmasi MNC Portal, Ahok tidak mau berkomentar soal namanya yang dijagokan untuk memimpin IKN Nusantara.

"Saya tidak ada tanggapan, itu hak prerogatif Presiden," ujar Ahok melalui pesan singkat.

Artikel ini juga dimuat di Koran Info Indonesia.


Video Terkait:
Inilah Sinyal Jokowi Tiga Periode
Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo