POLHUKAM

PDIP Jabar Sentil Arteria Dahlan

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP, Arteria Dahlan. (Net)
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP, Arteria Dahlan. (Net)


JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), sangat menghormati keberadaan Jawa Barat, keberadaan suku Sunda, termasuk bahasanya.

Demikian disampaikan Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono melalui video yang diunggah di akun Instagram miliknya, @ono_surono, yang terpantau redaksi, Rabu (19/1/2022).

Pernyataan tersebut disampaikan Ono terkait dengan penyataan anggota DPR RI Fraksi PDIP, Arteria Dahlan, yang meminta Kejaksaan Agung memberhentikan seorang Kepala Kejaksaan Tinggi karena berbicara dalam bahasa Sunda saat rapat.

"Kepada Bapak Jaksa Agung, tolong permintaan saudara Arteria Dahlan itu tidak dipenuhi. Tidak perlu Pak Asep diganti hanya gara-gara memakai bahasa Sunda, dan PDI Perjuangan sangat menghormati betul keberadaan Jawa Barat, keberadaan orang-orang Sunda, termasuk bahasanya," kata Surono.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP, Tubagus (TB) Hasanuddin mengkritisi pernyataan Arteria Dahlan soal Kejagung harus memecat seorang Kepala Kejaksaan Tinggi hanya karena berbahasa Sunda saat rapat. TB Hasanuddin berpandangan bahwa pernyataan Arteria terlalu berlebihan.


"Usulan Saudara Arteria yang meminta agar jaksa agung memecat seorang Kajati karena menggunakan bahasa Sunda, menurut hemat saya, berlebihan dan dapat melukai perasaan masyarakat Sunda," kata kang TB dalam keterangannya, Selasa (18/1/2022).

Politikus dari Daerah Pemilihan (Dapil) IX Jabar ini menegaskan, dalam kehidupan sehari-hari, seseorang dapat dipecat dari jabatannya jika dilatarbelakangi adanya pelanggara pidana berat atau kejahatan memalukan.

Dirinya menilai pendapat Arteria seolah-olah menghakimi bahwa siapa saja yang menggunakan bahasa daerah, termasuk Bahasa Sunda dianggap melakukan kejahatan berat dan harus dipecat.

"Mungkin pada saat rapat ada pembicaraan yang tak resmi sehingga menggunakan Bahasa Sunda atau bahasa daerah lain," ujarnya.

Ganti Kejati Berbahasa Sunda
Diketahui, politikus PDIP Arteria Dahlan meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk mengganti Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) yang bicara Bahasa Sunda saat rapat. Namun, Arteria tidak menyebut secara gamblang Kepala Kejati mana yang dimaksud.

Permintaan disampaikan Arteria kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin, saat Komisi III DPR RI melakukan rapat kerja bersama Kejagung, di ruang rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/1/2022).

"Ada kritik sedikit, Pak JA (Jaksa Agung), ada Kajati Pak, yang dalam rapat dalam raker itu ngomong pakai bahasa Sunda, ganti Pak itu," kata Arteria.

Usai jadi polemik, Arteria mengklaim pernyataan itu disampaikan untuk membantu kejaksaan menjelaskan ke publik bahwa seseorang bisa menduduki jabatan strategis di kejaksaan karena memiliki kompetensi, kapasitas, serta kualitas meskipun orang tersebut berasal dari suku Sunda.

"Pertama saya minta untuk bisa memahami suasana rapat, kalau rapat Komisi III dengan kejaksaan sudah tahulah bagaimana isu di luar sana mengatakan ada Sunda empire, saya berusaha membantu institusi kejaksaan dan Jaksa Agung bahwa tidak ada Sunda empire," kata Arteria kepada wartawan, Selasa (18/1/2022).

Asep Nana Mulyana
Belakangan, nama Kepala Kejati Jabar, Asep Nana Mulyana yang disebut-sebut sebagai sosok dimaksud Arteria Dahlan. Soal Asep, Info Indonesia pernah memuat berita terkait perannya dalam skandal Djoko Tjandra, terpidana sekaligus buronan kasus korupsi hak tagih Bank Bali.

Djoko Tjandra bahkan mengaku ketika di Jakarta, dia berkoordinasi dengan beberapa Pejabat Kejaksaan Agung seperti Asep Nana Mulyana yang kala itu menjabat sebagai Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri pada Jaksa Agung Muda Pembinaan (Jambin). Asep kini menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, yang sebelumnya Kepala Kejaksaan Tinggi Banten.

Soal Asep, Jaga Adhyaksa sempat menyorotinya karena dinilai menjadi orang penting dalam skandal Djoko Tjandra. Mengapa? Asep dinilai mengetahui tentang red notice Djoko Tjandra. Surat Sekretariat NCB-Interpol Indonesia yang berada di bawah Divisi Hubungan Internasional Polri (Divhubinter Polri) pada 14 April 2020 dikirimkan kepada Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung yang khusus menanyakan red notice atas nama Djoko Tjandra.

Dokumen yang dimiliki Jaga Adhyaksa menyebutkan NCB-Interpol Indonesia menyampaikan bahwa Notice and Diffusion Task Force Interpol Secretariat General (IPSG) akan melakukan peninjauan ulang terkait daftar red notice yang tercatat pada sistem secara berkala dan red notice akan dihapus secara otomatis apabila tidak ada konfirmasi dari NCB yang mengajukan. Sementara itu, red notice Interpol atas nama Djoko Tjandra itu terakhir kali diterbitkan pada 10 Juli 2009. Sementara periode 2014-2019 tidak ada pengajuan perpanjangan red notice Interpol dari Kejagung.

Selanjutnya, dalam surat NCB Interpol itu IPSG meminta konfirmasi apakah Djoko Tjandra masih dibutuhkan dalam daftar red notice. Anehnya lagi, dalam pengajuan red notice yang dilakukan Kejagung pada 2009 itu tindak pidana yang dilakukan Djoko Tjandra adalah penggelapan. Padahal Djoko Tjandra merupakan terpidana kasus korupsi hak tagih Bank Bali.

"Surat NCB-Interpol Indonesia itu dibalas Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri yang waktu itu dijabat Asep Nana Mulyana pada 21 April. Kita ingin Kejagung menjelaskan apa isi balasan surat itu ke NCB-Interpol Indonesia. Ini akan membuat terang skandal Djoko Tjandra ini," kata Direktur Eksekutif Jaga Adhyaksa David Sitorus dalam keterangan beberapa waktu lalu.

Soal red notice itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin memerintahkan Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri yang saat itu dikepalai oleh Asep Nana Mulyana untuk bicara. Tapi, tidak dijelaskan apa yang akan dibicarakan perihal red notice itu dengan Polri.

Berdasarkan surat NCB-Interpol Indonesia bertanggal 15 Juni 2020, menurut Jaga Adhyaksa, pengajuan red notice dari Kejagung baru dilakukan pada awal Juni 2020. Akan tetapi, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi Kejagung untuk menerbitkan red notice itu. Karena itu, NCB-Interpol Indonesia meminta kepada pimpinan Kejagung agar dilakukan rapat gelar untuk penerbitan red notice yang dilakukan pada 19 Juni 2020 bertempat di Rupa Bagjatinter, Gedung TNCC Mabes Polri.

Selain surat menyurat NCB-Interpol Indonesia dengan kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri pada Jambin itu, Asep Nana Mulyana juga diketahui merupakan lulusan S3 Universitas Padjajaran (Unpad) dengan tahun masuk 2009. Sementara itu, Pinangki juga menempuh pendidikan doktoralnya di Unpad dengan tahun masuk 2008. Selain Asep, orang-orang yang disebut namanya dalam skandal ini umumnya sama-sama lulus doktor hukum Unpad seperti Anita Kolopaking, mantan Ketua MA Hatta Ali, dan Wakil Ketua DPR Muhammad Azis Syamsuddin.

"Dengan adanya skandal ini, justru Asep hanya dalam waktu setahun bisa mendapat 2 kali promosi. Sebelum jadi Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Asep merupakan Kepala Kejaksaan Tinggi Banten. Dari fakta ini, kami mendesak Jaksa Agung Muda Pengawasan dan Komisi Kejaksaan memeriksa Asep soal dugaan keterlibatannya dalam skandal Djoko Tjandra ini,” kata David.

Seorang sumber di Kejagung juga menyebutkan Asep Mulyana diduga ikut mengkonsep fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejagung agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Djoko Tjandra berdasarkan putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga terpidana korupsi hak tagih Bank Bali itu bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana.

Ketika dikonfirmasi Info Indonesia soal itu, pada tanggal 10 Januari 2022, Asep tidak merespons.


Video Terkait:
Suami Pergoki Istrinya Bercinta dengan Oknum Anggota DPRD
Editor: Saeful Anwar