POLHUKAM

Kejagung Hanya Sidik Tersangka Sipil di Kasus Satelit Kemenhan

Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin. (Net)
Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin. (Net)


JAKARTA - Kejaksaan Agung menyatakan hanya akan melakukan penyidikan terhadap tersangka sipil, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan proyek Satelit Slot Orbit 123 derajat Bujur Timur (BT) Kementerian Pertahanan tahun 2015-2021.

"Untuk teman-teman tahu, kami melakukan penyidikan hanya terhadap yang tersangkanya sipil, tidak pada militer," kata Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, dalam konferensi pers di Gedung Kartika Adhyaksa, Jakarta, Rabu (19/1/2022).

Burhanuddin menjelaskan, untuk tahap apakah militer terlibat dalam kasus tersebut, jaksa memerlukan tahap-tahap koordinasi dengan Polisi Militer, sebagai pemegang kewenangan dalam memproses anggota militer. Tetapi jika ada, maka dilakukan penyelesaian perkara secara koneksitas.

"Tetapi saat ini yang tetap kami selidiki adalah sipilnya, swastanya," ujarnya.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, menambahkan, penanganan perkara satelit Kemhan sudah melalui tahapan proses hukum, dari penyelidikan menjadi penyidikan.


Penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup, bahwa ada perbuatan melawan hukum dalam proses pengadaan proyek satelit tersebut. Selama dua hari terakhir ini, penyidik Jampidsus telah melakukan pemeriksaan hingga penggeledahan dan penyitaan terhadap saksi dari pihak swasta, yang merupakan rekanan pelaksana dalam proyek tersebut.

Sebanyak lima saksi yang diperiksa semuanya dari PT Dini Nusa Kusuma (DNK), termasuk penggeledahan dilakukan di dua kantor PT DNK, beserta satu apartemen.

"Maka penyidik mendalami peran dari awal, apakah perusahaan ini memang cukup dinilai mampu ketika diserahkan pekerjaan ini," kata Febrie.

Hal lainnya, kata Febrie, penyidik ingin melihat proses pelaksanaan oleh rekanan pelaksana proyek satelit tersebut. Pemeriksaan ini dengan dasar bahwa penyidik menyakini sebagai pihak yang paling bertanggung jawab.

"Tentunya kami memeriksa dari rekanan pelaksanaan, karena kami melihat ini adalah pihak yang paling bertanggung jawab dan ini pihak swasta," terang Febrie.

Terkait pihak militer, mantan Kajati DKI Jakarta itu menyebutkan, pihaknya menyerahkan hal itu kepada Puspom TNI melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer (Jampidmil).

"Seperti yang disampaikan sejak awal, bahwa kami akan terus melakukan koordinasi dalam progres penyidikannya, termasuk nanti gelar perkara yang kami lakukan setelah hasil penyidikan kami lihat cukup untuk menentukan tersangka," ungkapnya.

Artikel selengkapnya bisa dibaca di Koran Info Indonesia.

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo