POLHUKAM

Saatnya Jakarta Dikarantina

Petugas PMI menyemprotkan desinfektan di salah satu sekolah di Jakarta Selatan, Kamis (20/1/2022). (Antara Foto)
Petugas PMI menyemprotkan desinfektan di salah satu sekolah di Jakarta Selatan, Kamis (20/1/2022). (Antara Foto)


JAKARTA - Tadinya diremehkan karena tak lebih mematikan dari Delta, kini varian Omicron menjadi ancaman yang sangat serius. Penyebarannya begitu cepat, terutama di DKI Jakarta. Tiap hari kasus Omicron di Ibu Kota terus meningkat, mencapai 1.313 kasus per Sabtu (22/1/2022).

Kemarin (Minggu, 23/1/2022), dari 2.925 kasus harian yang dilaporkan Satgas COVID-19 Nasional, DKI Jakarta lagi-lagi menjadi daerah penyumbang terbesar, mencapai 1.739 kasus. Diikuti Jawa Barat dengan 485 kasus, Banten 454 kasus, Jawa Timur 69 kasus dan Bali 48 kasus.

Sehari sebelumnya (Sabtu, 22/1/2022), Satgas mencatat kasus harian mencapai 3.205 orang. DKI Jakarta juga mencatat kasus harian terbanyak yaitu 1.825 kasus. Kemudian disusul Jawa Barat 641 kasus dan Banten 451 kasus.

Kabar tentang dua koban jiwa pertama kasus Omicron di Indonesia juga menyentak publik. Kementerian Kesehatan menjelaskan kedua kasus tersebut merupakan pelaporan fatalitas pertama akibat varian baru yang memiliki daya tular tinggi.

"Satu kasus merupakan transmisi lokal, meninggal di RS Sari Asih Ciputat (Tangerang Selatan), dan satu lagi merupakan Pelaku Perjalanan Luar Negeri yang meninggal di RSPI Sulianti Saroso (Jakarta). Kedua pasien tersebut memiliki komorbid," ucap Juru Bicara Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, Sabtu (22/1/2022).


Lonjakan baru COVID-19 di Tanah Air berkaitan erat dengan merebaknya Omicron secara masif. Data Kementerian Kesehatan sampai Sabtu lalu menyebutkan sudah ada 1.161 kasus Omicron di Indonesia sejak ditemukan pertama kali pada 15 Desember 2021. Berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam mengantisipasi penyebaran Omicron di Indonesia, mulai dari menggencarkan 3T (testing, tracing, dan treatment) terutama di wilayah pulau Jawa dan Bali, peningkatan rasio tracing, menjamin ketersediaan ruang isolasi terpusat, menggencarkan akses telemedisin, serta meningkatkan rasio tempat tidur untuk penanganan COVID-19 di rumah sakit.

Yang terbaru, Kemenkes juga telah mengeluarkan aturan baru untuk penanganan konfirmasi Omicron di Indonesia, yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.01/MENKES/18/2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kasus Covid-19 Varian Omicron yang ditetapkan pada 17 Januari 2022.

"Melalui SE ini, penanganan pasien konfirmasi Omicron sesuai dengan penanganan COVID-19, dimana untuk kasus sedang sampai berat dilakukan perawatan di rumah sakit. Sementara tanpa gejala hingga ringan, difokuskan untuk Isolasi mandiri dan Isolasi Terpusat," jelas Nadia.

Pembatasan Lebih Kuat
Melihat situasi yang memburuk di Jakarta, pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, menyarankan pengetatan mobilitas masyarakat khusus di wilayah terkait. Penduduk yang datang dari luar DKI Jakarta tidak boleh diizinkan masuk tanpa memenuhi syarat-syarat tertentu. Trubus bahkan menyarankan pemberlakukan kembali kebijakan surat izin keluar masuk (SIKM). Hal itu demi menekan peningkatan angka COVID-19 varian Omicron di Ibu Kota.

"Mereka yang datang dari luar dan masuk ke Jakarta harus ada pengetatan, harus diberlakukan SIKM seperti dulu," kata Trubus kepada Info Indonesia.

Selain itu, dia mendesak Pemprov DKI Jakarta segera mengambil langkah penanggulangan varian Omicron. Misalnya dengan karantina wilayah berdasarkan prediksi bahwa puncak gelombang Omicron sudah di depan mata.

"Kalau memang diperlukan (karantina wilayah), ya bisa saja dilakukan. Apalagi kondisi saat ini bisa dibilang sudah krisis Omicron. Ramalan para ahli soal puncak Omicron ternyata benar adanya," kata dia.

Selanjutnya, Trubus berharap karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) diperpanjang lagi menjadi 14 hari, bahkan kalau perlu hingga 20 hari. Syarat ketat itu akan membuat masyarakat berpikir berkali-kali sebelum berpergian ke luar negeri di luar keperluan dinas atau mendesak.

Pemprov DKI harus mempercepat vaksinasi dosis ketiga atau booster. Masyarakat di Ibu Kota wajib hukumnya disuntik vaksin booster. Dia cemas, bila terus dibiarkan terus menular di populasi, varian Omicron akan lebih ganas daripada varian Delta.

"Kalau dibiarkan, bahaya juga Omicron ini. Memang tidak mematikan, tapi dalam jangka panjang dia akan merusak kesehatan masyarakat. Selain itu, Pemprov DKI harus koordinasi dengan pemerintah pusat terkait kebijakan," ucapnya

Mulai Serius
Sabtu lalu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, menjamin pihaknya terus berjuang menghadapi penularan varian Omicron di wilayahnya.

"Tidak bermaksud menganggap enteng apalagi membiarkannya. Kami bersama-sama pemerintah pusat, satgas pusat, seluruh jajaran, serta masyarakat selalu bersatu dan berjuang menghadapi pandemi COVID-19 khusus varian omicron yang semakin meningkat," kata Riza di Jakarta, Sabtu (22/1/2022).

Lebih lanjut, Riza juga menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, sudah mengingatkan puncak kasus Omicron akan terjadi pada bulan Maret 2022.

"Karenanya, untuk menanggulanginya adalah dengan tetap berdiam di rumah. Pak Jokowi berkali-kali mengingatkan tidak perlu keluar rumah kecuali yang sangat penting dan genting, itu yang harus dipatuhi," ucapnya.

Kata Epidemiolog
Sedangkan epidemiolog dari Centre for Environmental and Population Health Griffith University Australia, Dicky Budiman, menilai, pendekatan yang harus dilakukan untuk menekan penyebaran Omicron bukanlah lockdown. Tidak juga dengan PPKM level 3 hingga level 4. Dicky menyarankan yang harus diperkuat adalah deteksi dini secara masif dan aktif. Mereka yang terdeteksi harus segera melakukan isolasi atau karantina.

Selain itu, pemerintah harus menghentikan sementara kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) setidaknya hingga awal atau pertengahan Maret 2022. Hal itu bertujuan menekan penularan kasus COVID-19 di lingkungan sekolah.

"Karena yang melakukan PTM bukan hanya anak-anak, terdapat juga orang tua, guru, dan petugas lainnya di sekolah," kata Dicky.

Dia kembali menekankan betapa lemah penerapan 3T di Indonesia. Ini membuat penularan varian Omicron terjadi senyap sebagaimana Delta pada awalnya. Meski potensi gelombang ketiga tidak sebesar dan sepanjang gelombang ke-2, namun dampaknya akan sangat serius dalam jangka panjang (long COVID-19). Yang lebih utama untuk dikejarkan pemerintah saat ini adalah mengejar cakupan vaksinasi. Pemerintah harus mengutamakan vaksinasi kepada orang yang berisiko tinggi, seperti lansia dan orang dengan komorbid atau penyakit bawaan. Dia ingatkan lagi bahwa gelombang ketiga COVID-19 sangat berpotensi terjadi. Berdasarkan kajian, imunitas yang didapat dari vaksinasi COVID-19 menurun setelah lima bulan usai vaksinasi lengkap.

"Tidak ada yang bertahan lama, itu faktanya. Karena itulah potensi adanya lonjakan kasus yang disebabkan Omicron sudah sangat jelas. Apalagi, kecepatan infeksinya lebih cepat dibandingkan Delta," jelasnya.

Sementara itu, epidemiolog dari Universitas Andalas, Sumatera Barat, Defriman Djafri, meminta pemerintah memasifkan upaya skrining, pengujian, pelacakan dan analisis whole genome sequence (WGS) untuk menekan penyebaran COVID-19 varian Omicron di dalam negeri.

"Strategi ini memastikan kita dapat mengidentifikasi secara cepat, dan kasus-kasus yang teridentifikasi benar-benar harus dikarantina secara ketat, mempertimbangkan penularan Omicron yang lebih cepat dari varian yang lain," ujarnya ketika dihubungi Antara, Minggu.

Omicron yang masuk dalam variant of concern (VOC) itu, lanjut dia, memerlukan kewaspadaan tinggi dalam penanganan.

"Semuanya 'unpredictable' (tak terduga), jangan ke depan kebijakan seolah-olah serba mendesak karena kita tidak cepat mendeteksi dan waspada secara dini," tuturnya.

Di samping itu, Defriman juga meminta masyarakat untuk terus membudayakan perilaku penerapan protokol kesehatan di saat beraktivitas, yakni dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, serta membatasi perjalanan yang tidak penting.

Epidemiolog lapangan dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Yudhi Wibowo, pun mengingatkan pemerintah daerah untuk terus memperkuat upaya pencegahan penyebaran Omicron.

"Pemda perlu memperkuat lagi upaya pencegahan penyebaran Omicron, salah satunya dengan memperketat penerapan protokol kesehatan," katanya di Purwokerto.

Artikel ini juga ditayangkan di Koran Info Indonesia.


Video Terkait:
Keluarga Tak Penuhi Wasiat Syekh Ali Jaber
Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo