POLHUKAM

PILPRES 2024

Tak Ada Politik Praktis di PBNU

Ketua PBNU, Amin Said Husni. (Net)
Ketua PBNU, Amin Said Husni. (Net)


JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memanggil Ketua PCNU Kabupaten Banyuwangi dan Sidoarjo terkait dengan dugaan keterlibatan dalam politik praktis. Dua cabang dari NU itu diduga memberikan dukungan kepada sosok yang disebut-sebut akan maju dalam bakal calon presiden 2024.

"Atas arahan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, kami secara resmi memanggil Ketua Cabang NU Banyuwangi dan Sidoarjo," kata Ketua PBNU, Amin Said Husni, melalui keterangan tertulis, Minggu (23/1/2022).

Pemanggilan tersebut tertuang dalam surat resmi yang dikeluarkan oleh PBNU yang ditandatangani langsung Amin Said Husni dan Wakil Sekretaris Jenderal Nur Hidayat.

Ketua PCNU Banyuwangi dipanggil setelah PBNU menerima laporan adanya agenda politik Pilpres 2024 yang melibatkan PCNU Banyuwangi. Bahkan, dalam laporan tersebut, kegiatan itu juga digelar di Kantor PCNU Banyuwangi pada 19 Januari lalu dengan mendatangkan salah satu bakal calon presiden. Sementara, pemanggilan PCNU Sidoarjo dilandasi adanya laporan kegiatan yang diinisiasi DPC PKB Sidoarjo, serta melibatkan seluruh Majelis Wakil Cabang (MWC) NU se-Kabupaten Sidoarjo.

Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, mengaku, mendapat dukungan dari para Gus atau kiai muda se-Jawa Timur untuk maju dalam Pilpres 2024. Hal itu ia sampaikan saat berkunjung ke PCNU Banyuwangi, Rabu malam.


Ketua PCNU Banyuwangi, Ali Makki Zaini, menyatakan dukungan para Gus kepada Cak Imin agar maju dalam Pilpres 2024 bukan tanpa alasan. Ali mengatakan, Cak Imin dinilai sebagai salah satu kader terbaik NU yang berada di politik praktis.

"Kader NU yang diposisikan di politik praktis adalah Cak Imin. Kita tidak punya orang lain. Bismillah, kita akan membersamai Gus Muhaimin sampai 2024 nanti," kata Ali.

Pemanggilan PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo tidak terlepas dari keputusan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf yang menolak adanya dukungan dari NU untuk calon presiden tertentu. Bahkan, ia melarang nantinya para pengurus NU untuk jadi capres dan cawapres. Gus Yahya beralasan, tidak ingin PBNU memfasilitasi pihak-pihak tertentu di dalam kompetisi politik praktis itu.
Alasan lainnya, Gus Yahya menjauhkan PBNU dari kepentingan politik praktis karena belajar dari apa yang telah terjadi pada Pilpres 2019.

"Karena kita sudah pernah mengalami luka-luka yang luar biasa gara-gara menjadi pihak dalam kompetisi dan belum sembuh hingga hari ini. Kemarin itu, Pilpres 2019, warga NU itu separuh 'kampret', separuh 'cebong'. Ini yang harus disembuhkan kembali," jelasnya.

Artikel selengkapnya bisa dibaca di Koran Info Indonesia.


Video Terkait:
Setelah Lepas Jabatan, Said Aqil Tetap Sebarkan Islam yang Moderat dan Toleran
Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo