WISATA

Viral Tarif Parkir Bus di Malioboro Rp350 Ribu, Sandiaga Bakal Lakukan Koordinasi

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno. (Net)
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno. (Net)


JAKARTA - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia akan melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, terkait tarif parkir sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Hal itu disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, dalam keterangan Weekly Press Briefing, di Jakarta, Senin (24/1/2022), menyusul viralnya kasus tarif parkir bus di Malioboro, Yogyakarta, yang mencapai Rp350 ribu.

"Akan kami tindak secara tegas, agar tidak terulang lagi di kemudian hari," kata Sandiaga.

Pasalnya, menurut Menparekraf, persoalan seperti ini memberikan dampak negatif terhadap industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia, khususnya Yogyakarta, yang tengah berjuang dan bekerja keras untuk kebangkitan ekonomi dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya.

Karena itu, diharapkan agar tidak ada lagi yang berusaha meraup keuntungan pribadi sehingga merugikan wisatawan.


Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta disebut telah menyediakan tiga tempat parkir khusus bus pariwisata, yakni Area Parkir Senopati Malioboro, Taman Parkir Ngabean, dan Tempat Khusus Parkir Abu Bakar Ali.

"Ketiga tempat parkir resmi tersebut mematok tarif sesuai dengan ketentuan pemerintah," kata Sandiaga.

Disampaikan Sandiaga, Sekretaris DIY Kadarmanta Baskara Aji telah meminta pemilik lahan kosong yang tempatnya ingin dijadikan lahan parkir wajib mengajukan izin terlebih dahulu. "Dengan demikian, kejadian serupa diharapkan tak terulang," kata Sandiaga.

Meski terdapat kasus tarif parkir di luar batas kewajaran, Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi menyatakan optimis bahwa kejadian ini tak akan mempengaruhi minat wisatawan berwisata ke daerah tersebut.

Tarif Parkir Bus Rp350 Ribu
Unggahan karcis parkir dengan biaya Rp350 ribu viral di media sosial. Adalah akun Facebook Kasri StoneDakon yang pertama kali mengunggahnya. Dugaan pungutan liar ini terjadi di kawasan Malioboro, Yogyakarta.

Menurut keterangan pemilik akun Facebook tersebut, saat dirinya berwisata dengan rombongannya di kawasan Malioboro, berniat belanja pakaian di kawasan tersebut. Bus yang mereka tumpangi diparkir di belakang Hotel Premium Zuri. Namun siapa yang menyangka ternyata parkir bus di sana mencapai Rp350 ribu.

"Kalau enggak salah sebesar itu, yaitu Rp350.000 sekitar 2 jam setengah. Kami datang jam 9 malam dan pulang jam 10.30 malam," tulisnya.

"Karena itu destinasi kami terakhir ke wisata Yogja, cuma mau beli oleh-oleh daster. Maksud saya supaya citra wisata di Malioboro enggak tercoreng oleh segelintir orang saja," tulisnya lagi.

Pemilik akun juga mengunggah potret karcis parkir bus rombongannya. Memang tertulis Rp350 ribu dengan rincian parkir satu unit bus, kamar mandi sopir dan kernet, air cuci bus, dan kebersihan.

Meski di karcis parkir mendapatkan layanan banyak, kenyataannya berbanding terbalik. Tak ada kegiatan cuci bus di sana, ke toilet pun mereka tetap membayar Rp2.000.

"Di kuitansi ada biaya lain-lain, cuci bis dan kebersihan. Dan kami tahu tidak ada kegiatan cuci bus di situ. Kami numpang salat dan toilet. Itu pun ada kotak di depannya. Kami pun bayar seperti toilet umum di Indonesia. Sebesar Rp2.000," tulisnya.

Mencoreng Citra Pariwisata
Viralnya kasus nuthuk ini membuat Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi geram dan meminta pelaku ditindak tegas. Pemerintah Kota Yogyakarta tidak akan memberikan toleransi terkait pelanggaran tarif parkir yang sudah diatur pemerintah.

"Sedang kami dalami semuanya. Tetapi yang pasti, kami akan menindak tegas pelanggaran yang masuk kategori nuthuk (menerapkan tarif di luar batas kewajaran), baik untuk parkir atau makanan," kata Heroe, Kamis (20/1/2022).

Heroe mengatakan, kasus tarif parkir di luar batas kewajaran ini sekaligus membuka rentetan berbagai dugaan pelanggaran lain, di antaranya pelanggaran protokol kesehatan, mark up anggaran, hingga penipuan.

Kota Yogyakarta sendiri kini menerapkan kebijakan "one gate system" yang mewajibkan seluruh bus pariwisata untuk melakukan pemeriksaan di Terminal Giwangan guna memastikan seluruh wisatawan sudah mendapat vaksinasi. Bus yang lolos "skrining" dipastikan akan mendapat parkir di tempat khusus parkir resmi yang dikelola Pemerintah Kota Yogyakarta.

"Karena bus pariwisata ini memilih parkir di luar tempat parkir resmi, maka kemungkinan besar mereka tidak masuk ke Terminal Giwangan untuk 'skrining'. Ini sudah melanggar aturan perjalanan wisata ke Yogyakarta terlebih saat ini masih dilakukan PPKM. Tidak ada protokol kesehatan yang diterapkan," kata dia.

Sedangkan dugaan pelanggaran mark up, lanjut Heroe, didasarkan pada informasi awal dari kepolisian yang menyebut jika kuitansi seperti yang tertera di media sosial bukan berasal dari juru parkir di lokasi parkir tidak resmi tersebut.

"Dari informasi awal, nominal tarif parkir sebesar Rp350.000 seperti tertulis di kuitansi memang sengaja dibuat. Tetapi, informasi ini masih didalami. Apakah dilakukan oleh kru bus atau pimpinan rombongan. Mungkin motifnya adalah mencari untung," kata dia.

Jika diketahui muncul motif tindakan mengarah pada pidana, maka Heroe menegaskan akan ditindaklanjuti dengan proses hukum.

"Bisa disangkakan pada pasal penipuan karena melakukan mark up. Bisa juga disangkakan pemerasan jika dilakukan oleh juru parkir. Semua ada delik pidananya," kata dia.

Editor: Saeful Anwar