POLHUKAM

PEMILU 2024

Pemerintah, DPR, dan Penyelenggara Pemilu Sepakat Nyoblos di Hari Valentine

Rapat kerja dan rapat dengar pendapat antara Pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (24/1/2022). (foto: Ant)
Rapat kerja dan rapat dengar pendapat antara Pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (24/1/2022). (foto: Ant)


JAKARTA - Pelaksanaan pemungutan suara untuk Pemilihan Presiden, pemilihan anggota DPR RI, pemilihan anggota DPD RI, serta pemilihan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024, yang juga bertepatan dengan Hari Valentine atau disebut juga Hari Kasih Sayang.

Kesepakatan itu sebagaimana hasil rapat dengar pendapat antara Pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (24/1/2022).

"Kami kira dari pemerintah sependapat, 14 Februari," kata Menteri Dalam Negeri, M Tito Karnavian, pada rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan agenda penetapan jadwal Pemilu 2024.

Pemerintah berharap penetapan jadwal pemilu diambil berdasarkan prinsip efisiensi di tengah situasi pemulihan ekonomi dan kondisi keuangan negara, baik di level pusat maupun pemerintah daerah. Dengan adanya efisiensi tersebut, kata Mendagri, akan berakibat pada anggaran dan tahapan kampanye.

"Ini juga dapat dimanfaatkan waktu yang mungkin kita anggap itu bisa untuk dipendekkan, seperti tahapan kampanye, kemudian juga memberikan waktu yang cukup juga kepada penyelenggara untuk melakukan proses yang lain," kata Mendagri.


Berkaca dari suskesnya pengalaman Pilkada Serentak 2020, kata Mendagri, untuk mengambil pelajaran positif yang bisa diterapkan pada Pemilu dan Pilkada 2024. Sebaliknya, pengalaman yang kurang bagus, seperti panjangnya masa kampanye yang berakibat pada keterbelahan masyarakat, perlu dikelola.

"Kita ketahui memang election adalah puncak hallmark of democracy. Puncak terpenting dari demokrasi adalah momentum setiap warga negara menggunakan hak demokrasi mereka. Maka, satu keniscayaan, yang harus dikelola adalah bagaimana perbedaan tersebut tidak menjadi potensi konflik," kata Mendagri.

Dalam rapat turut hadir Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia.


Video Terkait:
Mendagri Tegaskan Pemilu 2024 Tetap Berlangsung
Editor: Saeful Anwar