POLHUKAM

KPK Duga Pepen Sunat Dana ASN Untuk Keperluan Pribadi

Wali Kota Bekasi Non Aktif, Rahmat Effendi. (Net)
Wali Kota Bekasi Non Aktif, Rahmat Effendi. (Net)


JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap lima saksi untuk tersangka Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi alias Pepen, dalam perkara tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa, serta lelang jabatan di Pemerintah Kota Bekasi.

Adapun lima saksi yang diperiksa yakni, Asisten Daerah I, Sekretariat Daerah Kota Bekasi, Yudianto, Fungsional Analisis Kepegawaian Pemerintah Kota Bekasi, Haerono, Kepala Bapelitbangda, Dinas Faisal Badar, Kasi PTKSD, Sugito, dan Kasi Tata Pemerintahan, Bima.

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri menjelaskan, KPK mendalami pengetahuan kelima saksi terkait dengan pemotongan iuran yang dilakukan Rahmat Effendi pada para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kota Bekasi.

"Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dugaan adanya iuran berupa pemotongan sejumlah uang dari para ASN Pemkot Bekasi, yang kemudian ditampung dan dikelola oleh orang-orang kepercayaan tersangka RE (Rahmat Effendi)," kata Ali dalam keterangan resminya kepada wartawan, Selasa (25/1/2022).

Dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap kelima saksi itu, kata Ali, KPK menduga uang pemotongan tersebut digunakan untuk kebutuhan pribadi Rahmat Effendi. 


"Diduga uang dimaksud selanjutnya diperuntukkan bagi kebutuhan tersangka RE," kata Ali.

Sebelumnya Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi telah ditetapkan tersangka oleh KPK sejak 6 Januari 2022. Dalam kasus ini, Rahmat Effendi alis Pepen itu diduga telah menerima suap dan gratifikasi senilai Rp5,7 miliar.

Adapun tersangka lainnya sebagai penerima, Sekertaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP, M Buyamin, Lurah Kari Sari, Mulyadi alias Bayong, Camat Jatisampurna, Wahyudi, dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, Jumhana Lutfi.

Selanjutnya pemberi yang juga ditetapkan sebagai tersangka adalah, Direktur PT MAM Energindo, Ali Amril, Direktur PT Kota Bintang Rayatri dan PT Hanaveri Sentosa, Surya , pihak swasta lainnya, Lai Bui Min alias Anen, dan Camat Rawalumbu, Makhfud Saifudin.

Atas perbuatannya, para tersangka pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan para tersangka penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan pasal 12 huruf f serta Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Editor: Saeful Anwar