EKONOMI

Harga Pupuk Mahal, Pengelolaannya Berantakan

Berdalih Harga Bahan Baku Naik

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo. (Net)
Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo. (Net)


JAKARTA - Persoalan harga pupuk subsidi yang mahal, membuat Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, dicecar oleh Komisi IV DPR RI dalam rapat bersama di Jakarta, Senin (24/1/2022).

Ketua Komisi IV DPR, Sudin meminta Kementerian Pertanian memperbaiki pengelolaan program pupuk bersubsidi. Khususnya pada biaya pengelolaan data penerima bantuan hingga data kebutuhan pupuk secara nasional. Sudin meminta kepada Syahrul Yasin Limpo menghemat anggaran untuk pengelolaan data elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) penerima bantuan pupuk subsidi.

"Jangan meng-collect e-RDKK per tahun, minimal empat tahun atau lima tahun sekali. Tetapi setiap tahun wajib dievaluasi, diawasi secara ketat," kata Sudin.

Sudin menyebut bahwa, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian menganggarkan hingga Rp70 miliar untuk pengumpulan data e-RDKK setiap tahunnya. Padahal menurutnya, pengumpulan data tersebut bisa dilakukan tiga empat tahun sekali dan bisa menghemat sampai Rp210 miliar anggaran pertanian. Selain itu, Sudin juga meminta agar Kementerian Pertanian memiliki data wilayah yang membutuhkan pupuk bersubsidi sesuai dengan kebutuhannya didasarkan dari komoditas yang dikembangkan di daerah tersebut. Dengan cara seperti itu, menurut Sudin, pemberian bantuan pupuk bersubsidi bisa lebih terukur dan tepat sasaran karena berbasis pada data di lapangan.

Sedangkan cara yang dilakukan selama ini, kata Sudin, yaitu setiap kepala daerah yang mengajukan permintaan kebutuhan pupuk untuk daerahnya masing-masing. Sehingga menyebabkan kekurangan pasokan dibandingkan dengan permintaan. Total permintaan daerah untuk pupuk bersubsidi sebanyak 23,5 juta ton, sementara kemampuan produksi pupuk dalam negeri hanya sekitar 9 juta ton dalam setahun. Selain itu, pemerintah diminta menerapkan harga eceran tertinggi (HET) pada pupuk nonsubsidi untuk mengendalikan harga pupuk komersil yang melambung tinggi.


Harga pupuk nonsubsidi melonjak lantaran harga bahan baku naik 100 persen semasa pandemi berlangsung. DPR meminta agar negara hadir untuk membantu masyarakat khususnya petani dalam mengendalikan harga pupuk. 

"Nanti urusan kekurangan bayar antara nonsubsidi itu urusan Kementerian Pertanian dan Kementerian Keuangan," kata Sudin. 

Sementara itu, Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo berdalih, harga pupuk nonsubsidi yang relatif mahal dibandingkan beberapa waktu sebelumnya dikarenakan bahan baku yang melonjak. 

"Karena pupuk di dunia naik. Phospat naik tiga kali lipat harganya. Bahkan China tidak mengeluarkan phospatnya sekarang," ucap dia.

Mentan menerangkan, bahwa meskipun harga bahan baku pupuk naik berkali lipat, pemerintah menetapkan harga pupuk subsidi tetap. Akan tetapi dilakukan penyesuaian untuk harga pupuk nonsubsidi. Dia menjelaskan pihaknya akan terus melakukan sosialisasi pada petani untuk melakukan pemupukan berimbang agar lebih efisien dalam penggunaan pupuk sekaligus meningkatkan kualitas tanaman.

"Oleh karena itu, target kami tahun ini mengajarkan tentang bagaimana pupuk berimbang, tidak menggunakan pupuk anorganik. Ke satu juta petani," katanya. 

Syahrul mengemukakan program tersebut akan dimulai secepatnya. Sementara itu, Direktur Utama Pupuk Indonesia, Bakir Pasaman mengatakan bahwa bahan baku seperti phospat dan KCL naik sekitar tiga kali lipat. Akan tetapi Bakir menerangkan Pupuk Indonesia masih menjual pupuk nonsubsidi di dalam negeri dengan harga yang lebih rendah dibandingkan di luar negeri.

"Sebagai info kami menjual harga pupuk kalau di pasar luar negeri USD1.000, jadi harga ekspor itu Rp14,5 juta per ton. Tapi kami menjual di dalam negeri itu sebenarnya Rp9,3 juta per ton jadi ada perbedaan sekitar Rp5 juta antara dalam dan harga luar negeri. Jadi di dalam negeri itu Rp5 juta lebih murah dibanding harga di luar negeri," kata Bakir.

Selain itu, Bakir juga menjelaskan penyebab kenaikan harga pupuk selain dari bahan baku, juga terjadi kenaikan harga gas di Eropa. Kenaikan harga gas Eropa ini menyebabkan harga pupuk internasional melonjak.

"Dan tadi pak ketua dan Pak Menteri menyampaikan bahwa masalah banned pemerintah China tidak mengekspor pupuk, ini pengaruhnya cukup besar," kata Bakir.

Bakir menyampaikan bahwa Pupuk Indonesia sebagai produsen tidak bisa mengatur harga karena harus mematuhi ketentuan dalam undang-undang yang berlaku tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha.

Artikel ini juga ditayangkan di Koran Info Indonesia.

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo