POLHUKAM

KPK Periksa Ketua DPRD Kota Bekasi



JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Ketua DPRD Kota Bekasi, Chairoman J. Putro, sebagai saksi untuk tersangka Wali Kota Bekasi non aktif, Rahmat Effendi alias Pepen, dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa, serta lelang jabatan di Pemkot Bekasi.

Selain Ketua DPRD Kota Bekasi, Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri, melalui keterangannya kepada wartawan, Selasa (25/1/2022), mengatakan penyidik KPK juga melakukan pemanggilan terhadap Ketua Panitia Pembangunan Masjid Ar-Ryasaka Widodo Indrijantoro, dan Lurah Jatirangga Kota Bekasi Ahmad Apandi.

Kemudian, penilai pada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Rachmat MP dan rekan, juga Boanerges Silvanus Dearari Damik. Mereka turut diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Rahmat Effendi.

Sebelumnya Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi telah ditetapkan tersangka oleh KPK sejak 6 Januari 2022. Dalam kasus ini, Rahmat Effendi alias Pepen diduga telah menerima suap dan gratifikasi senilai Rp 5,7 miliar.

Adapun tersangka lainnya sebagai penerima, Sekertaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP, M Buyamin, Lurah Kari Sari, Mulyadi alias Bayong, Camat Jatisampurna, Wahyudi, dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, Jumhana Lutfi.


Selanjutnya pemberi yang juga ditetapkan sebagai tersangka adalah, Direktur PT MAM Energindo, Ali Amril, Direktur PT Kota Bintang Rayatri dan PT Hanaveri Sentosa, Surya , pihak swasta lainnya, Lai Bui Min alias Anen, dan Camat Rawalumbu, Makhfud Saifudin.

Atas perbuatannya, para tersangka pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan para tersangka penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan pasal 12 huruf f serta Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Editor: Saeful Anwar