OPINI

Mahkamah Konstitusi, Penjaga Konstitusi Atau Pembela Tirani (Bagian 2-Habis)



BAGIAN pertama tulisan ini menyoroti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang aneh dan terkesan melanggar wewenang MK yang diberikan UUD. Artinya, melanggar konstitusi. Karena MK tidak membatalkan Pasal di dalam UU yang bertentangan dengan UUD, menurut pernyataan MK sendiri. Tetapi MK malah melakukan koreksi dengan menambah kalimat agar menjadi konstitusional. Sedangkan MK bukan lembaga pembuat UU, sehingga tidak berwenang membuat atau mengubah UU, baik menambah atau mengurangi pasal dalam UU. Karena, untuk mengubah atau koreksi sebuah UU harus mengikuti proses pembentukan UU dan melalui DPR. Selain itu, UU yang sudah disahkan oleh DPR tidak bisa diubah oleh pihak manapun, termasuk oleh MK. Sehingga koreksi MK adalah tidak sah.

Selain uji materi pada UU Corona dan UU Cipta Kerja, masyarakat saat ini sedang menggugat Pasal 222 UU No 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) terkait Presidential Threshold (PT) 20 persen, karena dianggap bertentangan dengan UUD. Pertama, melanggar (dengan membatasi) hak warga negara untuk dicalonkan sebagai presiden (oleh satu atau lebuh partai politik). Kedua, juga melanggar (dengan membatasi) hak partai politik. Karena menurut Pasal 6A ayat (2) UUD partai politik atau gabungan partai politik dapat mencalonkan presiden tanpa ada ambang batas persyaratan.

Beberapa gugatan uji materi mengenai PT ditolak MK dengan alasan tidak memenuhi persyaratan formil atau legal standing. MK berpendapat yang mempunyai legal standing adalah partai politik sebagai pihak yang berhak mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden, atau individu yang mau menjadi calon presiden. Alasan ini bertentangan dengan UUD. Karena MK mengabaikan hak masyarakat pemilih. Mengabaikan kedaulatan rakyat sebagai dasar konstitusi Indonesia, yang artinya hak konstitusi melekat pada seluruh elemen masyarakat, baik sebagai calon presiden maupun sebagai pemilih.

Pasal 1 ayat (2) UUD yang berbunyi "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar" tidak bisa menghilangkan hak kedaulatan di tangan rakyat yang sebenarnya, dan hak tersebut tidak boleh dirampas oleh pihak manapun, baik oleh DPR maupun MK. Karena itu, masyarakat pemilih sebagai bagian dari rakyat berdaulat mempunyai legal standing untuk menggugat UU terhadap UUD.

Kedua, alasan utama MK menolak PT menjadi 0 persen karena MK berpendapat bahwa PT 20 persen dapat memperkuat sistem presidensial, bahwa PT 20 persen sebagai dukungan awal oleh rakyat melalui partai politik, di mana dukungan yang sesungguhnya akan ditentukan oleh hasil pemilihan presiden.


Pendapat MK tersebut tidak tepat, tidak beralasan, dan bertentangan dengan UUD. Dukungan partai politik tidak sama dengan dukung rakyat. Kalau pencalonan Presiden oleh partai politik dianggap sebagai dukungan rakyat, maka Indonesia tidak perlu ada Pemilihan Presiden (Pilpres). Karena, menurut alur pikiran ini, calon Presiden yang didukung koalisi (baca: kartel) politik lebih dari 50 persen artinya didukung oleh mayoritas rakyat. Tentu saja pemikiran seperti ini menyesatkan.

Alasan lainnya, MK berpendapat bahwa PT 20 persen sudah sesuai Pasal 6A ayat (5) UUD yang berbunyi "Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang", sebagai open legal policy. Sehingga MK berpendapat bahwa apapun yang diatur di dalam undang-undang turunan ini (UU Pemilu) merupakan kesepakatan para pihak partai politik, dan menjadi sah, konstitusional, dan tidak melanggar UUD. Pendapat ini juga tidak tepat, mengada-ada, dan bertentangan dengan UUD. Pertama, Pasal 6A ayat (5) memerintahkan pengaturan lebih lanjut hanya terkait tata cara pelaksanaan, yang dituangkan di dalam UU Pemilu. Tetapi isi tata cara pelaksanaan ini tidak boleh bertentangan dengan UUD, termasuk persyaratan pencalonan presiden (PT), tidak boleh mengambil hak kedaulatan rakyat menjadi milik partai politik, serta tidak boleh membatasi (kesempatan) hak warga negara dalam memilih dan dipilih oleh satu atau lebih partai politik.

Dengan demikian, alasan open legal policy terkait Pasal 222 UU Pemilu dengan persyaratan PT 20 persen jelas bertentangan dengan UUD, dan inkonstitusional. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi MK untuk menolak gugatan masyarakat agar PT menjadi 0 persen. Keputusan MK akan menentukan apakah MK sebagai penjaga konstitusi atau penjaga tirani.

Anthony Budiawan
(Managing Director Political Economy and Policy Studies)

Artikel ini juga ditayangkan di koran Info Indonesia.


Video Terkait:
10.000 Buruh Berdemo di Mahkamah Konstitusi
Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo