POLHUKAM

DPR, Pilihlah Penyelenggara Pemilu Secara Profesional!



JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) diharap tidak memilih komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) berdasarkan kedekatan organisasi maupun suku.

Demikian harapan analis politik dari Exposit Strategic, Arif Susanto dalam diskusi virtual bertema, "Fit and Proper Test Penyelenggara Pemilu: Profesionalisme, Kemandirian dan Pluralisme", yang diselenggarakan Gerakan untuk Indonesia Adil dan Demokratis, Selasa (25/1/2022).

Sebab, kata dia, hasil dari uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan wakil rakyat, berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemilihan umum yang akan datang.

"Bagi saya problem fit and proper test ini buka hanya sebatas yang terjadi di DPR, tapi juga berpengaruh terhadap tata kelola pemilu tahun depan," kata Arif.

Arif menyampaikan, DPR dan pemerintah perlu memahami bahwa pemilu harus dilakukan secara independen. Oleh karenanya, DPR harus memilih komisioner penyelenggara pemilu, yang memiliki integritas. "Oleh karna itu memilih penyelenggara juga harus profesional," katanya.


Dirinya berkeyakinan, dengan menempatkan sosok yang profesional di KPU juga Bawaslu, pemilu di Tanah Air akan membaik dari tahun sebelumnya. Kata Arif, selama ini pemilu belum memberikan kontribusi yang maksimal terhadap konsolidasi demokrasi.

"Hasil pemilu bukan sekedar pesta demokrasi," kata dia.

Tim seleksi calon komisioner KPU dan Bawaslu telah mengirimkan 14 nama calon untuk KPU dan 10 nama calon untuk Bawaslu periode 2022-2027 ke Presiden RI Joko Widodo. 

Selanjutnya, nama-nama itu akan mengikuti tahapan uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Kemudian, dari hasil itu nantinya akan terpilih 5 komisioner KPU dan 7 komisioner Bawaslu periode 2022-2027.


Video Terkait:
Mendagri Tegaskan Pemilu 2024 Tetap Berlangsung
Editor: Saeful Anwar