POLHUKAM

Memaksa Tatap Muka, Mempertaruhkan Nyawa

Ilustrasi. (Net)
Ilustrasi. (Net)


JAKARTA - Pemerintah tidak menggubris peringatan para ahli kesehatan dan praktisi pendidikan tentang bahaya pembelajaran tatap muka (PTM) di tengah lonjakan COVID-19.

Keras hatinya pemerintah dianggap sangat membahayakan nyawa anak-anak didik. Kemarin (Selasa, 25/1/2022), Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengumumkan 4.878 kasus baru COVID-19. Sebanyak 2.190 di antaranya merupakan 'sumbangan’ DKI Jakarta. Sebanyak 4.492 dari 4.878 kasus yang dilaporkan merupakan kasus transmisi lokal dan 386 lainnya merupakan kasus yang terjadi pada pelaku perjalanan dari luar negeri.

Di samping DKI Jakarta, provinsi lain yang tercatat memberikan banyak sumbangan kasus COVID-19 pada Selasa yakni Jawa Barat dengan 1.238 kasus dan Banten dengan 844 kasus. Sementara itu, Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Pusat terpaksa menghentikan sementara pembelajaran tatap muka (PTM) di 18 sekolah akibat sejumlah siswa terpapar COVID-19.

Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Pusat, Uripasih, mengatakan 18 sekolah yang ditutup tersebut terdiri dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Senin lalu, Pemkot Jakarta Selatan mengungkapkan ada 57 siswa yang terpapar COVID-19 saat PTM kapasitas 100 persen. Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin mengatakan, puluhan temuan kasus tersebut tersebar di 31 sekolah di Jakarta Selatan. Penularan juga ditemukan di puluhan sekolah lain di seluruh wilayah DKI. 

Berbeda dengan Ibu Kota, Pemkot Tangerang, Banten, memutuskan untuk menghentikan sementara kegiatan PTM di tingkat pendidikan usia dini hingga sekolah menengah pertama mulai hari ini, menyusul peningkatan kasus penularan COVID-19 di wilayahnya. Wali Kota Tangerang, Arief Wismansyah, mengatakan, kegiatan belajar mengajar di tingkat pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah pertama akan dilaksanakan dari jarak jauh via daring. Sementara itu, pemerintah memastikan tetap melanjutkan kebijakan PTM 100 persen, dengan pengawasan ketat.


"Tentu kesehatan peserta didik menjadi prioritas. Ini butuh kerja sama antara sekolah, Dinas Pendidikan (Disdik), dan Dinas Kesehatan (Dinkes),” ujar Deputi II Kepala Staf Kepresidenan RI, Abetnego Tarigan, di gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (25/1/2022).

Abetnego mengatakan, mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri, pelaksanaan PTM dengan kapasitas 100 persen menyesuaikan level PPKM di setiap daerah. Artinya, kata dia, semakin tinggi risiko COVID19 maka semakin tinggi level PPKM, dan kebijakan PTM pun semakin mengarah ke online atau pembelajaran jarak jauh (PJJ).

"Dalam SKB 4 Menteri itu, jika suatu daerah dinyatakan level 3 maka satuan pendidikan boleh melaksanakan PTM terbatas atau online. Nah selama belum ada level 3, PTM 100 persen tetap jalan tentunya dengan protokol kesehatan ketat,” kata dia.

Dalam kesempatan itu, Abetnego juga minta kepada orang tua atau wali murid untuk tidak panik secara berlebihan, terutama saat kasus COVID19 varian Omicron tinggi seperti saat ini.

"Memang orang tua harus waspada tapi jangan panik berlebihan, karena yang namanya pendidikan juga penting. Bagaimanapun juga kualitas belajar secara tatap muka jauh lebih baik ketimbang online," ujarnya.

Revisi SKB
Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) sudah lama meminta agar kebijakan PTM 100 persen dievaluasi. Kepala Bidang Advokasi P2G, Iman Zanatul Haeri, menyatakan, seharusnya SKB 4 Menteri direvisi.

"Kami sangat prihatin pemerintah belum mau mengevaluasi PTM 100 persen. Makanya kami minta revisi saja SKB 4 Menteri," kata Iman kepada Info Indonesia.

Dia meminta agar kebijakan PTM dilakukan secara bertahap, bukan 100 persen. Ia ingin PTM dihadiri siswa sebanyak 50 persen. Setelah itu, baru dievaluasi untuk menentukan apakah jumlah siswa yang datang ke sekolah ditingkatkan atau tidak.

"Pelanggaran protokol kesehatan itu masih sama, siswa berkerumun ketika akan masuk kelas. Siswa yang masuk 50 persen saja, kerumunan tetap ada, apalagi 100 persen," terangnya.

Senada dengan P2G, Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS), mendorong pemerintah untuk segera mereformasi kebijakan PTM 100 persen. Hal itu demi melindungi peserta didik dari ancaman varian Omicron sekaligus sebagai upaya mitigasi gelombang ketiga. Sejak awal kebijakan diluncurkan, IDEAS menyebut PTM 100 Persen sebagai eksperimen berisiko tinggi. Kini, di tengah lonjakan kasus COVID-19 dan penularan Omicron yang semakin meluas, terus memaksakan PTM 100 persen di semua jenjang pendidikan adalah kebebalan.

"Membuka kembali sekolah adalah keharusan dan tidak terhindarkan di banyak wilayah dengan keterbatasan kemampuan PJJ. Namun dengan merebaknya klaster sekolah seiring PTM terbatas, semakin tingginya mobilitas masyarakat seiring pelonggaran aktivitas sosial-ekonomi, dan ancaman varian Omicron, terus memaksakan kebijakan PTM 100 persen adalah eksperimen yang sangat berisiko bagi peserta didik," kata Direktur IDEAS, Yusuf Wibisono.

Lebih jauh Yusuf berpendapat, sangatlah krusial untuk secepatnya mereformasi kegiatan belajar dari rumah (BDR) agar senyaman dan sepadan dengan PTM. Kombinasi PTM terbatas dan BDR yang menyenangkan adalah pilihan yang paling diinginkan peserta didik. Reformasi BDR terpenting adalah meningkatkan kemampuan guru menyiapkan bahan ajar yang menyenangkan dan tidak bergantung sepenuhnya pada kuota internet. Faktor pamungkas adalah pelibatan orang tua yang intensif dalam pelaksanaan BDR. Membangun komitmen orang tua dalam menemani anak belajar, dengan dukungan komunitas, tokoh masyarakat dan aparat pemerintah lokal, menjadi salah satu praktek terbaik yang bisa direplikasi.

"Menjadi krusial pula bagi pihak sekolah untuk memiliki program pengasuhan untuk mendukung orang tua mendampingi anak selama BDR," tutup Yusuf.

Anak Lebih Rentan
Dari sisi medis, pakar ilmu kesehatan dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), Tjandra Yoga Aditama, mendorong evaluasi PTM pada sejumlah kecamatan yang masuk zona merah COVID-19.

"Ada daerah yang disebut sebagai medan perang atau 'battlefield' pertama melawan Omicron di negara kita, dan di daerah itu disebutkan juga sudah ada beberapa kecamatan yang masuk zona merah," katanya dalam keterangan tertulis, kemarin.

Ia menyinggung surat rekomendasi dari lima organisasi profesi dokter spesialis, yakni anak, paru, penyakit dalam, jantung dan anastesi, yang ditujukan kepada empat menteri terkait evaluasi proses PTM. Surat tersebut menyebutkan bahwa anak dan keluarga sebaiknya tetap diperbolehkan memilih PTM atau pembelajaran jarak jauh. Surat itu juga menyinggung mekanisme kontrol dan buka tutup sekolah. Sebagaimana ditulis dalam surat tersebut, kata dia, anak berisiko mengalami komplikasi berat yaitu “multisystem inflammatory in children associated with COVID-19 (MIS-C) dan bukan tidak mungkin mengalami komplikasi "long" COVID-19.

Guru Besar Paru FKUI itu mengatakan, penelitian di Afrika Selatan, dengan data dari 56,164 pasien COVID-19 yang masuk rumah sakit menemukan bahwa anak di bawah usia empat tahun 49 persen lebih tinggi terpapar Omicron dibandingkan Delta. Data lain dari CDC Amerika Serikat menyebutkan bahwa angka anak masuk rumah sakit meningkat di Amerika, dengan rata-rata 4,3 balita per 100.000 angka masuk rumah sakit pada pekan awal Januari, meningkat dari angka 2,6 per 100.000 pada minggu sebelumnya. Dibandingkan dengan awal Desember 2021, ada peningkatan 48 persen pada kelompok umur anak selama pandemi COVID-19.

"Jadi, setidaknya di zona merah dalam suatu medan perang, maka baik kalau upaya perlindungan kesehatan ditingkatkan, termasuk evaluasi pelaksanaan PTM setidaknya dimulai di daerah-daerah itu," kata Tjandra Yoga .

Sedangkan dari sudut pandang kepentingan ekonomi, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, mengakui, kenaikan COVID-19 memengaruhi psikologi kalangan pebisnis. Jika pemerintah menaikkan level PPKM, kata Sarman, pihak pengusaha tentu menerima dan mematuhi. Namun, pengusaha meminta agar pemerintah tidak membatasi lebih ketat aktivitas ekonomi.

"Kami dari pengusaha berharap, apabila nantinya pemerintah harus meningkatkan level PPKM, tetap terjadi keseimbangan. Dalam arti kita tetap pada posisi bagimana mengendalikan dan menekan COVID-19, tapi di satu sisi jangan terlalu menekan aktivitas ekonomi kita," kata Sarman.

Soal ditingkatkan atau tidaknya pembatasan sosial, pengusaha akan menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Menurut Sarman, pemerintah lebih tahu formula yang tepat dalam mengendalikan pandemi.

"Keseimbangan yang saya maksud biar pemerintah yang menerjemahkan. Tapi harapan kami, pelaku usaha yang baru dua bulan ini merasakan gairah ekonomi, tentu tidak mau kembali lagi ekonomi stagnan seperti tahun lalu," ujarnya.

Artikel ini juga ditayangkan di Koran Info Indonesia.

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo