EKONOMI

Pertemuan Jokowi-Lee Hsin Loong Perkuat Kerja Sama Ekonomi

Pertemuan delegasi Indonesia dan Singapura di The Sanchaya Resort Bintan, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau.
Pertemuan delegasi Indonesia dan Singapura di The Sanchaya Resort Bintan, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau.


JAKARTA - Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsin Loong dalam agenda Leaders Retreat Indonesia-Singapura yang berlangsung di The Sanchaya Resort Bintan, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, kemarin.

Pertemuan dua kepala negara tersebut membahas sejumlah hal, antara lain penguatan kerja sama pemulihan ekonomi dan pengakuan vaksin. Presiden mengatakan, dalam hal penguatan kerja sama pemulihan ekonomi, Singapura merupakan investor terbesar di Indonesia. Investasi Singapura di Indonesia pada Januari-September 2021 senilai USD7,3 miliar.

Menurutnya, pertemuan retreat mencatat adanya investasi baru senilai USD9,2 miliar, antara lain di bidang energi baru terbarukan, serta pembangunan hub logistik. Untuk mendukung iklim investasi hijau, dalam pertemuan tersebut telah ditandatangani sejumlah MoU.

"Selain itu, guna terus menjaga stabilitas finansial dan moneter untuk mendukung pemulihan ekonomi, telah ditandatangani pula beberapa kerja sama, antara lain MoU kerja sama keuangan dan pada bulan November 2021 kerja sama local currency bilateral swap agreement dan bilateral repo line telah diperpanjang 1 tahun," kata Presiden.

Pada kesempatan tersebut, Presiden berharap agar MoU antara bank sentral terkait inovasi pembayaran, antipencucian uang, dan pencegahan pendanaan terorisme, dapat segera ditandatangani.


"Selain itu, guna mendukung mobilitas manusia yang aman, kedua negara saat ini sedang melakukan finalisasi kerja sama pengakuan vaksin dan penyelarasan interoperabilitas platform pelacakan dan perlindungan yang dimiliki kedua negara," terangnya.

Selain itu, Indonesia dan Singapura juga sepakat memperkuat kerja sama bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Untuk 2022, akan dilakukan pelatihan SDM antara Singapura dan Pemprov Kepulauan Riau untuk penguatan kapasitas di bidang industri makanan (food industry) 4.0 dan rantai pasokan (supply chain). Menurut Presiden, kerja sama seperti ini dapat dikembangkan lebih lanjut di berbagai daerah. Untuk skala lebih besar, dia menyambut baik rencana penandatanganan MoU "Human Capital Partnership Arrangement".

MoU tersebut akan memperkuat kerja sama riset dan penguatan kelembagaan, serta pertukaran mahasiswa dalam rangka memperkokoh konsep kampus merdeka di Indonesia. Indonesia dan Singapura juga menyepakati perjanjian ekstradisi antara kedua negara. Untuk perjanjian ekstradisi, dalam perjanjian yang baru ini, masa retroaktif diperpanjang dari semula 15 tahun, menjadi 18 tahun sesuai dengan pasal 78 KUHP. Azas retroaktif yang dimaksud adalah pemberlakuan peraturan perundang-undangan lebih awal daripada saat pengundangannya.

"Kemudian persetujuan 'Flight Information Region' , FIR, dan pernyataan bersama Menteri Pertahanan kedua negara tentang komitmen untuk memberlakukan perjanjian kerja sama pertahanan," tambah Jokowi.

Dalam pertemuan tersebut juga dilakukan "exchange of letters" antara Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Koordinasi Keamanan Nasional Singapura Teo Chee Hean. Ke depan, Presiden Jokowi berharap akan dilakukan kerja sama penegakan hukum keselamatan penerbangan dan pertahanan keamanan kedua negara. 

"Sehingga kerja sama dapat terus diperkuat berdasarkan prinsip saling menguntungkan," ujarnya.

Perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura pun akhirnya ditandatangani setelah mulai diupayakan sejak 1998. Dengan perjanjian tersebut, Indonesia-Singapura sepakat untuk melakukan ekstradisi bagi setiap orang yang ditemukan berada di wilayah negara diminta dan dicari oleh negara peminta. Hal itu termasuk untuk penuntutan atau persidangan atau pelaksanaan hukuman untuk tindak pidana yang dapat

"Saya meminta perjanjian ekstradisi ini tidak hanya ada di atas kertas, tidak hanya hitam di atas putih, yang kemudian tidak direalisasi tidak ada pelaksanaan. Untuk itu, saya meminta proyek percontohan untuk tahun ini, bahwa ada pemulangan orang-orang yang buron di Singapura ke Indonesia," kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, melalui video petikan pernyataan yang diterima di Jakarta, kemarin.

Menurut Boyamin, ada beberapa nama buronan tindak pidana dari Indonesia yang melarikan diri ke Singapura. Salah satunya Paulus Tanos dalam kasus KTP elektronik.

"Ke depan makin banyak orang-orang yang bisa dipulangkan ke Indonesia maupun dipulangkan ke Singapura, kalau dia melarikan diri dari negaranya," tuturnya.

MAKI mengapresiasi dan mengucapkan selamat kepada pemerintah Indonesia dan Singapura yang telah bersedia menandatangani perjanjian ekstradisi antar-kedua negara. Terutama dalam kerja sama pemulangan kembali pelaku-pelaku tindak pidana, khususnya korupsi.

"Sudah cukup lama menantikan ini (perjanjian ekstradisi). Saya yakin pemerintah Indonesia berjuang sangat keras sampai pada titik-titik tertentu, mungkin ada deal-deal tertentu. Tapi saya anggap halal aja kalau ada deal tertentu pun, yang penting ini sudah tercapai perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura," ujarnya.

MAKI juga mengapresiasi Pemerintah Singapura yang akhirnya bersedia menandatangani perjanjian tersebut. Sebagai wujud bertetangga yang baik untuk saling meningkatkan rasa keadilan masyarakat dan rasa kesejahteraan.

"Karena ke depannya pasti kejahatan-kejahatan ekonomi ini akan mendominasi. Karena semakin majunya elektronik, sistem teknologi informasi dan sebagainya," ucapnya.

Ia menyebutkan, masing-masing negara membutuhkan perjanjian ekstradisi tersebut untuk mencegah dan memberantas tindak pidana ekonomi, khususnya korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Bila tidak, akan saling merugikan kedua negara.

"Sehingga Singapura saya kira ujungnya membutuhkan perjanjian ekstradisi ini. Kalau dulu-dulu masih enggan, karena mungkin barangkali ada kepentingan ekonomi, tapi ke depan kepentingan ekonomi akan terganggu kalau tidak ada perjanjian ekstradisi," kata Boyamin.

Ia menilai, tercapainya penandatanganan perjanjian ekstradisi ini, selain kerja keras pemerintah Indonesia, juga Singapura sudah merasa membutuhkan perjanjian tersebut. Perjanjian ekstradisi ini tidak hanya dibutuhkan dalam memberantas kejahatan ekonomi saja, tetapi juga untuk terorisme dan kejahatan extra ordinary crime, seperti narkoba.

"Saya minta Singapura ada kemauan baik memberikan satu orang atau dua orang untuk dipulangkan ke Indonesia dari buron-buron yang ada. Sehingga kita menganggap bisa menilai keseriusan Singapura," ujarnya.

Artikel ini juga ditayangkan di Koran Info Indonesia.


Video Terkait:
Inilah Sinyal Jokowi Tiga Periode
Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo