EKONOMI

Pemerintah Diminta Kendalikan Harga Beras yang Mulai Naik

Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin. (Dok PKS)
Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin. (Dok PKS)


JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin meminta Pemerintah bertindak cepat untuk mengendalikan harga beras yang mulai naik. Menurutnya, kenaikan harga beras sebagai kebutuhan dasar pangan perlu mendapatkan perhatian serius.

Akmal mengatakan, langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah membayar tunggakan Rp4,5 triliun kepada Perum Bulog. Sehingga, Bulog bisa segera menjalankan penugasannya sebagai lembaga penyalur beras berupa bansos pemerintah.

"Dengan Bulog yang menjalankan fungsinya dengan sigap, maka permintaan beras akan semakin dapat dikendalikan terutama permintaan beras medium," kata Akmal dalam keterangannya, Rabu (26/1/2022).

Menurut Akmal, kenaikan harga beras biasanya disebabkan panen raya yang mulai berkurang. Panen biasanya terjadi pada periode Agustus.

“Dinamika harga beras, pemerintah mesti dapat mengatasinya meskipun ini hanya hanya efek psikologis sebelum memasuki panen raya. Karena pemain beras utama di negeri ini hanya segelintir, sehingga mudah pemerintah mengendalikan harga beras ini," jelasnya.


Politisi PKS ini mengutip data yang ia peroleh, bahwa Saat ini, stok di Bulog ada sekitar 985 ribu ton. Bahkan klaim dari kementerian pertanian sebagai kementerian teknis, stok beras menunjukkan tren positif.

“Data BPS menunjukkan di atas 7 juta ton sampai 9 juta ton stok gabah selama 3 tahun terakhir tersedia. Hal penting yang akan dapat mengendalikan harga beras di berbagai daerah di Indonesia adalah persoalan distribusi,” ungkapnya.

Akmal menambahkan, meskipun persoalan harga beras ini bukan domain dari kementerian pertanian, mestinya kementerian teknis ini bisa menyampaikan kondisi pasokan beras dalam rapat terbatas.

“Yang saya khawatirkan ini adalah, ada kebijakan miring berupa membuka kran impor beras medium karena dianggap stok kurang yang menyebabkan harga beras naik. Padahal sebentar lagi panen raya, dan apabila ada opsi impor, ini sangat menyakitkan petani beras dalam negeri," imbuhnya.

Editor: Khoirur Rozi