POLHUKAM

Kejagung Sebut Ekstradisi Permudah Penanganan DPO

Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (Net)
Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (Net)


JAKARTA - Kejaksaan Agung RI menyambut baik penandatanganan perjanjian ekstradisi antara pemerintah Indonesia dan Singapura, sehingga dapat mempermudah penanganan buronan atau DPO semua perkara yang ditangani kejaksaan, baik korupsi maupun tindak pidana lainnya.

“Mudah-mudahan dengan adanya perjanjian ekstradisi mempermudah penanganan DPO yang ada di Singapura,” kata Jaksa Agung Muda Intelijen (JAMIntel) Kejaksaan Agung Amir Yanto saat dikonfirmasi wartawan, di Jakarta, Rabu (26/1/2022).

Menurut Amir, ada beberapa buronan perkara yang ditangani Kejaksaan yang diduga melarikan diri ke Singapura. Namun, ia tidak memiliki data terbarunya.

"Jumlah DPO yang di Singapura saya belum update data," kata Amir.

Terkait soal DPO Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus JAMPidsus Kejagung, Supardi mengatakan tidak ada buronan tersangka kasus korupsi yang saat ini berada di Singapura.


Lebih lanjut, ia juga menekankan ekstradisi itu tidak terkait dengan penyitaan aset tersangka yang disembunyikan di Singapura.

"Aset itu MLA (mutual legal assistance) terkait dengan kerja sama di dalam proses hukum. Kalau ekstradisi itu tidak bicara persoalan aset," katanya.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly, Selasa (25/1/2022) menandatangani perjanjian ekstradisi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Singapura guna mencegah praktik korupsi lintas batas negara.

Menurut Yasonna, melalui kesepakatan itu kedua negara sepakat untuk mengekstradisi setiap orang yang dicari oleh masing-masing negara untuk melaksanakan hukuman.

Editor: Saeful Anwar