POLHUKAM

Resah Gelisah Ahok Kepala Otorita

Ngabalin: Tidak Ada Lagi Kepentingan Politik Jokowi

Ilustrasi IKN baru. (Net)
Ilustrasi IKN baru. (Net)


JAKARTA - Dikabarkan sudah menentukan satu nama calon Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, tampaknya Presiden Jokowi ingin memaksimalkan waktu yang diberikan UU. Namun, pihak Istana sudah mencium ada keresahan menyusul menguatnya peluang satu nama kandidat.

Kepada wartawan, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, menegaskan bahwa Jokowi sudah merinci kriteria buat Kepala IKN pada 2020.

"Belakangan presiden menyebutkan juga mereka (calon Kepala Otorita IKN) adalah seorang insinyur, punya latar belakang sukses memimpin daerah, arsitek. Jadi sudah, segitu saja," kata Ngabalin kepada wartawan, Rabu (26/1/2022).

Ada empat nama yang keluar dari mulut Jokowi saat itu. Ada mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang kini masih menjabat Komisaris Utama PT Pertamina. Lalu, Abdullah Azwar Anas yang baru dilantik sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kemudian, Bambang Brodjonegoro yang pernah menjabat Menteri Riset Teknologi; dan mantan Direktur Utama Wijaya Karya, Tumiyana. 

Penunjukan Kepala Otorita pertama untuk IKN Nusantara menjadi salah satu pekerjaan penting yang harus dilakukan presiden setelah UU IKN disahkan. UU memberikan waktu dua bulan tanpa presiden harus berkonsultasi ke DPR RI. Ngabalin mengatakan, hak presiden itu tidak bisa diganggu gugat oleh siapa pun.


"Kalau nanti presiden kemudian memilih satu di antara kriteria yang beliau sebutkan, atau sebutlah beliau memilih Ahok, kenapa mesti ada orang yang resah, gelisah, terganggu kalau presiden memilih Ahok? Kan tidak rasional itu,” jelas Ngabalin tanpa menyebut identitas yang dimaksud.

"Kalau nanti presiden memilih Ahok kemudian kenapa orang pada gemas, pada gatal badannya, kan lucu," lanjutnya.

Mantan Anggota DPR ini menjelaskan, bakal ada tim kecil yang ditunjuk presiden untuk proses seleksi. Namun, tim kecil itu hanya bertugas mengevaluasi, memberi masukan atau pertimbangan kepada presiden.

"Nanti presiden punya hak prerogatif dalam hal memilih Kepala Otorita IKN. Begitu menurut ketentuan UU. Jadi tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Itu hak prerogatif presiden," ucap Ngabalin.

Ia tekankan lagi bahwa Jokowi tidak memiliki kepentingan politik dalam pemilihan Kepala Otorita. Yang terpenting adalah IKN Nusantara dipimpin orang berintegritas tinggi, berpengalaman, bersikap tegak lurus untuk kepentingan bangsa dan negara.

"Presiden Jokowi itu, sudah tidak ada lagi kepentingan politiknya. Untuk apa? Kepentingan politik apa lagi dari Pak Jokowi? Orang 2024 sudah selesai (menjabat),” ucap Ngabalin.

Sangat Pantas
Menanggapi menguatnya nama Ahok dalam bursa kandidat, Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti, menilai, memang tidak ada alasan kuat untuk menolak penunjukan atas politikus PDI Perjuangan itu. Ray menganggap Ahok sosok yang lengkap dengan segudang kemampuan dan pengalaman. Mulai dari keahlian memimpin suatu daerah, keahlian manajemen, hingga ketegasan yang membuat jajaran bawahannya takut melakukan kesalahan-kesalahan, apalagi korupsi. Menurut dia, kekurangan Ahok hanya satu yaitu pernah menjadi narapidana kasus penistaan agama.

"Tapi di luar itu (mantan napi dengan kasus penistaan agama), Ahok layak bersaing dengan siapa pun," kata Ray kepada Info Indonesia.

Meski begitu, Ray melihat kualifikasi yang diuraikan Jokowi dan ditegaskan oleh Ngabalin tidak secara spesifik mengarah ke Ahok. Dengan begitu, tokoh-tokoh lain masih berpeluang untuk dipilih.

"Tentu menjadi kepala otorita pertama di IKN baru akan bersejarah sekali. Banyak orang saya yakin ingin namanya dicatat sebagai Kepala Otorita IKN Nusantara pertama. Saya pikir di atas semua kriteria teknis, kriteria utama itu harus jujur,” ujarnya.

Kenapa Harus Ahok?
Dihubungi terpisah, analis politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin, mengatakan, meski hak prerogatif presiden tak bisa digugat, sebaiknya presiden tidak memilih sosok kontroversial atau pernah dipidana penjara.

"Kan kita ini tidak kekurangan orang hebat, dari 273 juta jiwa rakyat Indonesia, masa iya yang dipilih yang bermasalah. Tapi jika Jokowi pilih Ahok, itu hak Jokowi. Tapi sekali lagi, masa iya tidak ada yang lebih baik dari Ahok. Aneh saja," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini.

Sepakat dengan Ujang, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, mengatakan, mengangkant Ahok akan terlalu berisiko dan berpotensi menciptakan kegaduhan baru.

"Ahok memiliki catatan kepolisian, pernah diputus bersalah, semestinya negara ini tidak menempatkan tokoh dengan catatan pelanggar hukum sebagai pejabat publik. Sekurangnya ini agar moral politik terjaga," ujar Dedi.

Melihat kualifikasi yang dibocorkan Jokowi sendiri maupun Ngabalin, Dedi menilai IKN Nusantara mesti dipimpin orang yang punya kemampuan teknis sekaligus berpengalaman dalam birokrasi. Dalam hal ini ia justru melihat peluang Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, sangat besar.

"Yang memenuhi syarat yang diucapkan Ngabalin cukup banyak, mulai dari Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Wali Kota Makassar Danny Pomanto, atau Mensos Tri Rismaharini. Yang paling mungkin, bisa saja Ridwan Kamil," katanya.

Artikel ini juga ditayangkan di Koran Info Indonesia.


Video Terkait:
Tanda Gempa Sukabumi, Hiu Paus Mendekati Pantai
Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo