POLHUKAM

KPK Sita Dokumen dan Uang Tunai Dari Penggeledahan Perusahaan Bupati Langkat

Tersangka kasus suap yang juga Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin. (Net)
Tersangka kasus suap yang juga Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin. (Net)


JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sejumlah dokumen transaksi keuangan dan juga sejumlah uang tunai dari hasil penggeledahan, yang dilakukan di PT Dewa Rencana Perangiangin.

Perseroan tersebut berada di wilayah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, diduga milik tersangka kasus korupsi, yang juga Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin.

"Ditemukan dan diamankan sejumlah uang tunai dan beberapa dokumen transaksi keuangan," ujar Pelaksana Tugas (Plt)  Juru Bicara KPK, Ali Fikri, dalam keterangan kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (27/1/2022).

Selanjutnya, kata Ali, barang bukti yang diamankan akan dibawa ke Jakarta untuk dianalisa tim KPK, dan juga didalami penyidik KPK. "Akan dianalisa kembali dan disita untuk menguatkan dugaan perbuatan tersangka TRP dan kawan-kawan."

KPK, kata dia, akan segera memanggil beberapa saksi agar proses penyidikan semakin cepat untuk diselesaikan. Ia meminta kepada saksi yang dipanggil bersikap koperatif dan membantu proses penyidikan.


Sebelumnya Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin (TRP) beserta lima orang lainnya yang terjaring tangkap tangan, Selasa (18/1/2022), telah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Penetapan tersangka diumumkan Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/1/2022) dini hari.

Bupati Terbit Rencana Perangin Angin diduga melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakili, terkait dengan kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa Tahun 2020 sampai dengan 2022 di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Sebagai penerima, yakni Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin (TRP), Iskandar PA (ISK) selaku Kepala Desa Balai Kasih yang juga saudara kandung Terbit, dan tiga pihak swasta/kontraktor, masing-masing Marcos Surya Abdi (MSA), Shuhanda Citra (SC) dan Isfi Syahfitra (IS). Sementara sebagai pemberi, yaitu Muara Perangin-angin (MR) dari pihak swasta/kontraktor.

Tersangka Terbit, Iskandar, Marcos, Shuhanda, dan Isfi selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, sedangkan sebagai pemberi, Muara disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Editor: Saeful Anwar