POLHUKAM

PKB Harusnya di Bawah Kendali PBNU

Wasekjen PBNU, Rahmat Hidayat Pulungan. (Net)
Wasekjen PBNU, Rahmat Hidayat Pulungan. (Net)


JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mendapatkan peringatan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) agar tidak memanfaatkan NU sebagai bagian dari agenda politiknya. Hal ini buntut dari pemanggilan PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo yang memberikan dukungan untuk Cak Imin beberapa waktu lalu.

Wasekjen PBNU Rahmat Hidayat Pulungan, mengatakan, Cak Imin dan PKB tidak boleh melupakan sejarah dan salah kaprah dalam berorganisasi. Menurutnya, dalam sejarah, PKB adalah partai yang didirikan oleh tokoh-tokoh PBNU. Khususnya Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai salah satu pendirinya.

"Sejarah tidak bisa dilupakan bahwa PKB dilahirkan oleh PBNU. Jika mengacu ke sana, artinya kepemilikan saham dan pengendalian operasional PKB harusnya di bawah kendali PBNU," kata Rahmat, Selasa (25/1/2022).

Dia menilai, tingkah PKB dalam beberapa waktu terakhir memperlihatkan seolah lebih hebat dan berjasa dibandingkan NU.

"Ini kok lama kelamaan kita lihat semakin salah menempatkan dirinya di depan PBNU. PKB Seolah-olah lebih hebat dan berjasa dari NU," tegasnya.


Rahmat kembali mengingatkan, PKB adalah institusi politik yang dibuat PBNU untuk menjadi alat perjuangan. Maka, sepantasnya semua yang dikerjakan oleh PKB harus mendapat restu dari PBNU. Rahmat menjelaskan, jika mengacu pada teori organisasi modern, maka pemegang saham utama berhak mengendalikan dan mengaudit, mulai dari keuangan, operasional hingga kinerja PKB. Atas dasar itu, PKB secara etika seharusnya membuat surat untuk audiensi kepada Rais Aam dan Ketum PBNU hasil Muktamar Desember 2021. Rahmat menyayangkan Cak Imin dan jajarannya malah langsung masuk ke PCNU atau MWC NU tanpa mendahulukan etika ke PBNU. 

Kemarin, Ketua PCNU Sidoarjo Zainal Abidin dan Ketua PCNU Banyuwangi Mohammad Ali Makki memenuhi panggilan untuk tabayun dengan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf. Gus Yahya menyebut, tabayun kali ini penting karena keterlibatan NU secara kelembagaan dalam kegiatan partai politik di kedua kabupaten tersebut telah menjadi isu publik dan berhadapan dengan pernyataan ketua umum PBNU yang menegaskan bahwa NU tidak boleh menjadi alat atau diperalat untuk kepentingan politik praktis.

"NU secara kelembagaan tidak boleh terlibat atau dilibatkan dalam kegiatan politik praktis," kata Gus Yahya.

Selain tabayun langsung, ketua PCNU Sidoarjo dan Banyuwangi juga menyerahkan laporan tertulis. Isinya kronologi peristiwa yang disertai dengan penjelasan terkait lainnya. Gus Yahya menilai, laporan tertulis dan penjelasan secara lisan dari dua ketua PCNU tersebut, telah memberikan gambaran yang lengkap tentang dugaan keterlibatan keduanya dalam kegiatan politik praktis. Gus Yahya juga menegaskan kembali, bahwa NU tidak boleh secara kelembagaan dilibatakan di dalam kegiatan partai politik apapun untuk kepentingan politik praktis.

Sementara, peneliti PARA Syndicate, Virdika Rizky Utama, menilai, langkah tegas PBNU era Gus Yahya memang sengaja untuk menarik batas pengaruh politik praktis di NU. Sebab, proses penarikan batas itu, termasuk kepada Cak Imin lewat PKB yang secara historis memang bagian yang sulit dipisahkan dari PBNU. Bagi Virdi, apa yang dilakukan ini terkait suara NU yang bisa jadi akan menurun, mengingat garis tegas yang tengah dibikin oleh Gus Yahya di periode kepengurusan PBNU 2022-2027.

"Langkah Cak Imin dalam meminta dukungan itu merupakan langkah yang mungkin ia bisa lakukan untuk mendapat suara NU. Sebab, seperti yang disampaikan Gus Yahya, ada garis demarkasi yang jelas antara NU dan PKB; NU bukan alat politik PKB," kata Virdi dikutip dari Kompas TV, kemarin.

Virdi menjelaskan, kondisi PBNU secara keseluruhan sudah berbeda. 

"Dulu mungkin Cak Imin tak perlu melakukan hal itu, karena banyak anggota PKB di NU. Kondisinya sekarang berbeda," ujarnya.

Terkait pemanggilan PCNU, kata dia, merupakan langkah dan komitmen tegas PBNU yang tak mau terlibat dalam politik praktis.

"Ini juga menjadi PR bagi PBNU untuk menegaskan komitmennya, yang tak berpolitik kepada semua PC. Sebab di daerah-daerah, mungkin saja ada pengurus teras PC yang juga aktif di PKB," tuturnya.

Artikel ini juga dimuat di Koran Info Indonesia.

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo