POLHUKAM

PT 20 Persen Seperti Kudeta Terselubung

Mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo. (Net)
Mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo. (Net)


JAKARTA - Kebijakan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) terus dikritik oleh banyak kalangan, terutama mereka yang tengah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo, menuding ambang batas pencalonan presiden termasuk bagian dari kudeta terselubung. Menurutnya, PT 20 persen tergolong sangat berbahaya bagi penerapan demokrasi di Tanah Air. Gatot khawatir kebijakan itu sejatinya demi menguntungkan partai politik. Dia menduga ada parpol yang ingin mempertahankan hegemoninya lewat PT 20 persen.

"Dari hasil analisa, renungan, kami berkesimpulan ini sangat berbahaya, karena presidential threshold 20 persen adalah bentuk kudeta terselubung terhadap negara demokrasi menjadi partaikrasi melalui berbagai rekayasa undang-undang," kata Gatot dalam sidang yang digelar MK, Rabu (26/1/2022).

Gatot juga menyinggung kondisi politik saat ini, di mana parpol koalisi pendukung pemerintahan Joko Widodo sangat kuat. Sementara, kekuatan oposisi kian menyusut dengan bergabungnya Gerindra dan PAN ke dalam koalisi pemerintah.

"Ini sangat berbahaya dalam kehidupan berbangsa bernegara ke depan," ujar Gatot.


Gatot berharap, hakim MK bisa mengeluarkan putusan terbaik bagi masa depan bangsa. Dia optimistis gugatan terhadap PT kali ini berhasil walau telah berkali-kali gagal. 

Di saat yang sama, pakar hukum tata negara, Refly Harun membantah tiga dalil yang digunakan MK guna menyikapi PT 20 persen. Dia mengamati putusan MK yang berkali-kali tak menerima uji materil mengenai PT. Dia mendapati tiga argumen yang digunakan MK untuk menolak, yaitu penguatan sistem presidential, open legal policy, dan PT adalah soal tata cara.

"Kami kemukakan kontra argumen, tidak benar (PT) untuk sistem presidential karena sudah sangat kuat sekarang setelah amendemen UUD 1945. Presiden yang terpilih bisa didukung di luar mitra yang diajukan (saat pilpres), seperti Gerindra dan PAN yang masuk (kabinet)," kata Refly.

Refly meyakini, penghapusan PT sudah sesuai konstitusi. Dia tak sepakat bila PT disebut open legal policy atau kebijakan hukum terbuka yang jadi kewenangan pembentuk UU, apabila konstitusi sebagai norma hukum tertinggi tidak memberikan batasan yang jelas bagaimana seharusnya materi dalam UU diatur. 

"Ini juga closed legal policy karena kententuan sangat jelas di konstitusi," ujar Refly.

Refly juga menuding pemberlakuan PT 20 persen lebih ditujukan untuk kepentingan parpol, bukan publik. Ia meyakini regulasi ini dipertahankan demi melanggengkan kekuasaan parpol tertentu. Refly meminta MK mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya dalam petitumnya. 

"Kalau hakim MK punya putusan lain, maka kami harapkan putusan yang seadil-adilnya," sebut Refly.

Artikel selengkapnya bisa dibaca di Koran Info Indonesia.

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo