POLHUKAM

Kasus Bupati Langkat, Tim KPK Kembali Dihalangi Saat Lakukan Penggeledahan

Tersangka kasus suap yang juga Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin. (Net)
Tersangka kasus suap yang juga Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin. (Net)


JAKARTA - Penggeledahan yang dilakukan Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di PT Dewa Rencana Perangiangin, di Langkat, Sumatera Utara, tidak berjalan mulus.

Menurut keterangan Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri, Tim KPK yang hendak melakukan penggeledahan di perusahaan yang diduga milik Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin, sempat mendapatkan penolakan dari beberapa kelompok.

Untuk itu, KPK mengingat kepada masyarakat agar tidak menghalang-halangi proses penyidikan yang dilakukan KPK dalam perkara yang melibatkan Bupati Langkat ini.

"KPK tidak henti mengingatkan kepada berbagai pihak untuk tidak dengan sengaja menghalang-halangi proses penyidikan yang sedang berlangsung ini," Kata Ali dalam keterangan kepada wartawan, Kamis (27/1/2022).

Hal serupa juga terjadi saat tim penyidik KPK hendak menggeledah rumah pribadi Terbit Rencana Perangin Angin. Tim sempat dihalangi, sehingga tidak bisa masuk ke rumah tersebut.


Ada pihak-pihak yang mencoba menghalangi penggeledahan ini," kata Ali Fikri, di kantornya, Jakarta, Selasa (25/1/2022)

Ali tak menjelaskan detail siapa pihak yang menghalangi petugas KPK tersebut. Namun, dia mengatakan tim penyidik kini sudah berhasil masuk menggeledah rumah Terbit Rencana Perangin Angin. Tim penyidik akan mencari barang bukti yang bisa digunakan untuk memperkuat konstruksi pidana pada kasus yang menjerat Terbit menjadi tersangka.

Sebelumnya diberitakan Info Indonesia, KPK telah menyita dokumen transaksi keuangan dan juga sejumlah uang tunai dari hasil penggeledahan perseroan yang diduga milik Terbit Rencana Perangin Angin.

"Ditemukan dan diamankan sejumlah uang tunai dan beberapa dokumen transaksi keuangan," ujar Ali Fikri.

Selanjutnya, kata Ali, barang bukti yang diamankan akan dibawa ke Jakarta untuk dianalisa tim KPK, dan juga didalami penyidik KPK. "Akan dianalisa kembali dan disita untuk menguatkan dugaan perbuatan tersangka TRP dan kawan-kawan."

KPK, kata dia, akan segera memanggil beberapa saksi agar proses penyidikan semakin cepat untuk diselesaikan. Ia meminta kepada saksi yang dipanggil bersikap koperatif dan membantu proses penyidikan.

Sebelumnya Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin (TRP) beserta lima orang lainnya yang terjaring tangkap tangan, Selasa (18/1/2022), telah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Penetapan tersangka diumumkan Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/1/2022) dini hari.

Bupati Terbit Rencana Perangin Angin diduga melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakili, terkait dengan kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa Tahun 2020 sampai dengan 2022 di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Sebagai penerima, yakni Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin (TRP), Iskandar PA (ISK) selaku Kepala Desa Balai Kasih yang juga saudara kandung Terbit, dan tiga pihak swasta/kontraktor, masing-masing Marcos Surya Abdi (MSA), Shuhanda Citra (SC) dan Isfi Syahfitra (IS). Sementara sebagai pemberi, yaitu Muara Perangin-angin (MR) dari pihak swasta/kontraktor.

Tersangka Terbit, Iskandar, Marcos, Shuhanda, dan Isfi selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, sedangkan sebagai pemberi, Muara disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Editor: Saeful Anwar