POLHUKAM

Yusril Akui Pernah Punya Saham Pertambangan di Lokasi IKN Baru

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra. (Net)
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra. (Net)


JAKARTA - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra (YIM) memberi tanggapan terkait tudingan yang mengatakan bahwa dirinya sebagai orang yang diuntungkan atas pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim).

Tudingan itu muncul lantaran Yusril dianggap sebagai pemilik saham, di perusahaan pertambangan yang ada di wilayah IKN. Tudingan yang sudah muncul sejak tahun 2019 itu kini perlahan diakui oleh Yusril, tidak hanya saham, bahkan dirinya sempat diangkat menjadi komisaris perusahaan.

"Saya mendapatkan saham 20 persen dan diangkat jadi komisaris perusahaan PT Mandiri Sejahtera Energindo sebagai pembayaran jasa hukum menangani kasusnya karena mereka dalam kesulitan membayar jasa hukum secara tunai," kata Yusril dalam akun Instagram pribadinya, yang terpantau redaksi, Kamis (27/1/2022).

Kemudian, dirinya mengaku saham tersebut telah dijual karena tumpang tindih perizinan dan pinjam pakai kawasan hutan yang tak kunjung selesai, sehingga aktivitas pertambang, menurutnya, tidak pernah dikerjakan oleh perusahaan tersebut.

Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia era Presiden Abdurrahman Wahid itu mengatakan, dia tidak pernah berkomunikasi dengan pemerintah terkait izin usaha pertambangan (IUP) yang dimiliki perusahaannya. Terlebih ketika daerah tersebut ditetapkan sebagai IKN. Tidak hanya itu, luas lahan IUP perusahaannya pun tidak pernah diungkap ke publik yang membuat itu sering diterka-terka oleh masyarakat.


"IUP tersebut sudah ada belasan tahun yang lalu, jauh sebelum ada kabar daerah itu akan dijadikan IKN. IUPnya di atas lahan 160 ha. Hal ini tidak pernah diungkap ke publik, sehingga orang bertanya-tanya ada berapa ribu atau puluhan ribu lahan milik Yusril di kawasan IKN seperti lahan HGU atau HTI," katanya.

Sementara, dirinya mengatakan IUP bukanlah kepemilikan atas tanah, melainkan hanya izin menambang di atas tanah yang bukan miliknya. Bisa tanah dikuasai negara, bisa juga tanah milik orang lain.

Bahkan, Yusril mengaku sampai hari ini, baik pinjam pakai hutan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) maupun pembebasan lahan dengan penduduk setempat di lahan yang diterbitkan IUP-nya itu belum selesai. Sehingga, dia menegaskan bahwa IUP atas lahan 160 ha itu bukanlah miliknya.

"Orang yang belajar hukum seperti aktivis WALHI dan Eggy Sudjana mestinya mengerti masalah ini. Lain halnya kalau mereka tidak pernah belajar hukum pertanahan, jadi hanya omong doang alias 'omdo', atau memang kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu untuk menyesatkan opini publik," katanya.

Yusril yang juga pernah menjadi Menteri Hukum dan HAM era Presiden Megawati Soekarnoputri menegaskan, data yang mengungkapkan dirinya sebagai pemegang saham dan komisaris perusahaan itu adalah data lama yang dilihat tanpa memperhatikan perubahannya.

"Silahkan anda check di database Dirjen AHU Kemenkumham, apakah saya masih pemegang saham dan komisaris PT Mandiri Sejahtera Energindo yang disebut-sebut WALHI dan Eggy Sudjana itu," kata Menteri Sekretaris Negara (2004-2007), era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.


Video Terkait:
Tanda Gempa Sukabumi, Hiu Paus Mendekati Pantai
Editor: Saeful Anwar