EKONOMI

Eksportir Minyak Goreng Wajib Memasok 20 Persen Untuk Dalam Negeri

Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi. (Humas Kemendag)
Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi. (Humas Kemendag)


JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menerapkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) untuk mengendalikan harga komoditas minyak goreng. 

"Mempertimbangkan hasil evaluasi atas kebijakan minyak goreng kemasan satu harga yang telah kami jalankan. Maka perhari ini kami akan menerapkan kebijakan DMO dan DPO yang akan mulai berlaku per hari ini," kata Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi, dalam konferensi pers virtual terkait kebijakan minyak goreng, Kamis (27/1/2022).

Ia mengatakan, dengan DMO, para produsen wajib untuk memasok minyak goreng ke dalam negeri sebelum melakukan ekspor.

"Nanti seluruh eksportir yang akan mengekspor wajib memasok minyak goreng ke dalam negeri sebesar 20 persen dari volume ekspor mereka masing-masing di tahun 2022," jelas Lutfi.

Seiring dengan penerapan DMO, pemerintah akan menerapkan kebijakan DPO dengan nilai yang telah ditetapkan sebesar Rp9300 per kilogram untuk minyak mentah (CPO) dan Rp10.300 per kilogram untuk olein. 


"Kedua harga tersebut sudah termasuk PPN (pajak pertambahan nilai) di dalamnya," ujar Lutfi. 

Dengan DPO yang diterapkan mulai 1 Februari 2022, pemerintah akan memberlakukan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng dengan rincian minyak goreng curah Rp11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp13.500 per liter dan minyak goreng kemasan premium Rp14.000 per liter.

"Seluruh harga eceran tertinggi tersebut sudah termasuk PPN di dalamnya," kata Lutfi.

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo