POLHUKAM

Demokrat: Alasan Pemerintah Persingkat Masa Kampanye Tidak Esensial

Kampanye Partai Demokrat. (Dok Jabarekspres)
Kampanye Partai Demokrat. (Dok Jabarekspres)


JAKARTA - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian tidak sepakat terhadap usulan KPU terkait masa kampanye Pemilu Serentak 2024 selama 120 hari. Menurutnya, masa kampanye tersebut memperpanjang polarisasi di tengah masyarakat.

Sebaliknya, Partai Demokrat justru menilai alasan pemerintah menolak masa kampanye usulan KPU tidak berdasar. Polarisasi bakal terjadi jika hanya ada dua pasang calon presiden dan wakil presiden.

"Bagi kami tidak esensial alasannya jika tiga bulan itu hanya agar polarisasi tidak semakin besar atau semakin lama terbelahnya. Jelas-jelas yang membelah negara ini itu adalah kalau capresnya hanya dua calon," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra saat ditemui di DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis (27/1/2022).

Oleh sebab itu, ia mengajak berbagai pihak meminimalisir polarisasi masyarakat dengan menambah jumlah calon presiden.

"Kalau memang bener peduli dan tidak ingin bangsa ini terjebak pada polarisasi dan luka mendalam akibat hadirnya dua paslon ayo kita sama-sama wujudkan tiga sampai empat paslon untuk 2024," katanya.


Sementara itu, Herzaky menilai usulan pemerintah mempersingkat masa kampanye menjadi 90 hari tidak tepat. Ia khawatir masa kampanye yang dipersingkat berdampak bagi penilaian masyarakat terhadap figur yang dipilih.

"Bagaimanapun dengan waktu kampanye yang lama itu tentunya membuat publik juga punya kesempatan lebih lama untuk bisa mengenal para calon anggota legislatif," tegasnya.


Video Terkait:
Terlibat Kudeta, Demokrat Pecat 7 Kadernya
Editor: Khoirur Rozi